Berita viral yang menyebutkan bahwa Audrey Yu bekerja di NASA dengan gaji Rp 200 juta/bulan, bertemu Jokowi di KTT G-20 Jepang lalu ditawari bekerja di BPPT serta mengenai kedua bukunya yang berjudul: "Indonesia Tanah Airku" dan "Aku Cinta Indonesiaku", ternyata semua itu adalah hoaks.
Hal tersebut diklarifikasi langsung oleh Budi Lukito, ayah Audrey. Lewat akun Twitter @bentangpustaka, ayah Audrey menyebutkan bahwa Audrey tidak pernah bertemu Presiden Jokowi dan tidak pernah bekerja di NASA. Yang benar, hingga saat ini Audrey masih S1 dan sedang mengambil S2 dan S3 di Amerika Serikat. Berikut dokumentasinya:
Terkait hoaks yang viral ini, Audrey sama sekali tidak bersalah. Tetapi Media massalah yang salah karena sembarangan mencomot berita viral di media sosial. Akun Twitter @nithasist jelas-jelas salah tetapi media massa yang menyebarkannya jauh lebih salah karena tidak melakukan cen & ricek terlebih dahulu ke sumber primer, yaitu Audrey atau ayah dan ibu Audrey.
Terkait kasus seperti ini, Ketua Dewan Pers Yosep Adi Prasetyo sudah pernah meminta media massa agar tidak mengambil informasi viral di media sosial untuk dijadikan berita. Informasi viral yang ada di ranah media sosial belum bisa dipastikan kebenarannya sehingga media massa harus hati-hati terhadap hal tersebut. (Suara.com, Â 20/3/2019).
Tetapi nampaknya masih ada saja media massa yang tidak mengindahkannya. Mungkin demi meraup pembaca sebanyak-banyaknya maka mereka pun melacurkan diri dalam berita yang pasti.Â
Dalam hal ini Audrey-lah yang menjadi korban karena diberitakan melebihi dari fakta dirinya yang sebenarnya. Semuanya bermula dari kecerobohan akun media sosial yang kemudian dibantu diviralkan oleh media massa yang sembrono.
Dan nama Audrey pun viral dalam dua versi yang kontroversi. Mengenai kejeniusannya yang terbukti dan mengenai pekerjaan serta pertemuannya dengan Jokowi yang terbukti.
Sampai disini jabatan menteri termuda untuk Audrey pun menjadi sirnah dan tinggal angan. Karena Audrey belum waktunya menduduki jabatan setinggi itu. Kemampuan dan pengalamannya masih belum cukup mumpuni untuk berkiprah dalam jabatan setingkat kabinet.