Mohon tunggu...
Kkn
Fiksiana
Cerbung Cerpen Horor Puisi Roman
Halo Lokal
Bandung Joglosemar Makassar Medan Palembang Surabaya
Humaniora
Bahasa Filsafat Pendidikan Seni Sosbud
Cerita Pemilih
Analisis Sosok
Inovasi
Gadget Nature Otomotif
Lyfe
Beauty Book Diary Film Games Healthy Hobby Home Humor Love Music Parenting Worklife
Money
Entrepreneur Financial
New World
Artificial intelligence Cryptocurrency Metaverse NFT
Olahraga
Atletik Balap Bola Raket
Ruang Kelas
Ilmu Alam & Tekno Ilmu Sosbud
Travel Story
Foodie Trip
Video
Vox Pop
Hukum Kebijakan Politik
Lestari
Lagi Rame!
Musisi Gunakan Visual "Peringatan Darurat" di Panggung
PDI P Pilih Pramono Anung, Bukan Anies
Nada Tuli dan Darurat Demokrasi
Tip Memilih Formasi Jabatan pada CPNS Tahun 2024
Pilkada 2024 dan Putusan MK
Deklarasi Airin-Ade di Banten
Kamu pasti suka!
Rinsan Tobing
Rinsan Tobing Mohon Tunggu... Konsultan - Seorang pekerja yang biasa saja dan menyadari bahwa menulis harus menjadi kebiasaan.

Seorang pekerja yang biasa saja dan menyadari bahwa menulis harus menjadi kebiasaan.

Selanjutnya

Tutup

Politik Pilihan

Heran Dengan Logika Antik Dewan Perwakilan Rakyat Tentang UU MD3

19 Februari 2018   21:34 Diperbarui: 20 Februari 2018   05:54 627
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
Suasana Sidang Paripurna DPR Rabu (14/02) Pengesahan Revisi UU MD3 yang menuai kritik dari banyak kalangan karena memberikan kewenangan besar dan imunitas bagi anggota DPR. Sumber: tribunnews.com
Suasana Sidang Paripurna DPR Rabu (14/02) Pengesahan Revisi UU MD3 yang menuai kritik dari banyak kalangan karena memberikan kewenangan besar dan imunitas bagi anggota DPR. Sumber: tribunnews.com
Suasana Sidang Paripurna DPR Rabu (14/02) Pengesahan Revisi UU MD3 yang menuai kritik dari banyak kalangan karena memberikan kewenangan besar dan imunitas bagi anggota DPR. Sumber: tribunnews.com
Bagikan ide kreativitasmu dalam bentuk konten di Kompasiana | Sumber gambar: Freepik

Terlebih lagi, DPR saat ini sedang meminta kepada Kepolisian Republik Indonesia untuk menambah pengamanan dalam (Pamdal) berjumlah 1.194 personil polisi yang dikomandani seorang Brigadir Jenderal.

Lengkaplah sudah disaat DPR mengatakan kami butuh kritik, justru sikap, tindakan, perilaku dan keputusannya dalam UU MD3 menyatakan sebaliknya. Bertolak belakang sama sekali.  

HALAMAN :
  2. 1
  3. 2
LIHAT SEMUA
Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
TAG

politik

partai

uumd3

dpr

dprantikritik
Daftarkan email Anda untuk mendapatkan cerita dan opini pilihan dari Kompasiana
icon
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Batalkan Laporkan
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Akun Terverifikasi
Diberikan kepada Kompasianer aktif dan konsisten dalam membuat konten dan berinteraksi secara positif.
Pelajari selanjutnya.