Bangsa Indonesia adalah negara berkembang yang secara sistem pemerintahan Indonesia termasuk dalam pemerintahan yang kekuasaannya ada pada presiden sebagai kepala negara dan kekuasaan tersebut tidak diwariskan. Terdapat masa jabatan tertentu dan ketika masa jabatan tersebut habis, maka untuk menentukan presiden selanjutnya dengan cara tertentu sesuai dengan konstitusi yang berlaku. Dalam pemilihan presiden, di Indonesia cara memilih preside yaitu dengan memilih secara langsung melalui Pemilihan Umum (Pemilu). Melihat dari sistem pemerintahan dalam memilih seorang pemimpin pun akan diketahui bahwa seorang pemimpin di Indonesia dipilih langsung oleh setiap masyarakat yang ada dari kalangan terendah hingga tertinggi.
Mengenai pemilihan seorang pemimpin dalam sebuah negara, terutama di Indonesia, tidak akan pernah terpisahkan dari perannya partai politik, karena salah satu yang menjadi fungsi partai politik adalah melakukan rekrutmen calon pemimpin untuk seluruh tingkatan, mulai dari tingkat desa, bupati dan wali kota, gubernur, hingga presiden. Partai politik mempunyai peran yang snagat penting dalam kaderisasi pemimpin, yang nantinya akan dicalonkan untuk menjadi presiden. Maka, selayaknya seorang pemimpin yang dicalonkan, harus sesuai dengan kriteria-kriteria tertentu.
Persoalan seorang pemimpin memang sangat sensitive bagi seluruh masyarakat Indonesia. Bagaimana tidak, pemimpin yang telah dicalonkan oleh setiap partai politik malah menjadi sebuah ikon yang menarik dengan segala peristiwa-peristiwa yang ada. Pada kenyataannya, bangsa ini banyak dinyatakan sebagai bangsa yang krisis akan kepemimpinan, karena pemimpin yang menjadi hal menarik tersebut tidak berfungsi sesuai dengan fungsinya sebagai pemimpin. Sudah seringkali terjadi, pemimpin atau pejabat yang ada tidak dapat membedakan tugas sebagai seorang pemimpin bangsa Indonensia dengan tugasnya sebagai seorang pemimpin partai poliik. Hal ini membuat masyarakat prihatin. Bahkan, dulu penjara dipenuhi oleh seorang penjahat, tapi sekarang penjara lebih banyak dipenuhi oleh para pemimpin atau pejabat yang diketahui sebagai koruptor.
Selain itu, dalam rangka menciptakan seorang kader pemimpin. Partai politik memanfaatkan ini sebagai wadah untuk mengenyangkan perut mereka, yaitu uang. Tak heran jika bangsa ini memang dinyatakan sebagai bangsa yang krisis akan kepemimpinan, jika ladang kepemimpinan ini bukan untuk memajukan sebuah bangsa, akan tetapi untuk memenuhi keegoisan mereka. Contohnya saja koruptor yang sudah meraja lela di negeri ini, bahkan penjara pun penuh dengan sosok pejabat negara yang menjadi koruptor. Sungguh memprihatinkan.
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H