Nelayan Aceh Buang Ikan Hasil Tangkapannya Sendiri!

Kejadian ini mengingatkan kita dengan Gubernur Gorontalo, Fadel Muhammad yang melihat Provinsi Gorontalo memiliki potensi yang sangat besar dalam bidang pertanian, utamanya pada komoditas jagung. 

Komoditas andalan masyarakat Gorontalo ini pernah menjadi primadona rakyat Gorontalo, dan menghasilkan jagung hingga 1 juta ton. 

Melihat fakta itu, Fadel mendorong sebuah konsep besar Gorontalo menjadi lumbung pangan nasional, sehingga potensi ini menjadi sebuah masukan bagi daerah yang luar biasa. 

Artinya Pemerintah dengan kekuasaannya mestinya menjadi inisiator yang mendorong potensi daerah agar bisa menjadi sebuah sumber pendapatan baru bagi daerah,  dan menambah pendapatan masyarakatnya juga.

Demikian juga mestinya Pemerintah Aceh melihat potensi ikan hasil tangkap yang besar seperti sekarang ini. Apakah Pemerintah tidak melihat masalah ini sebagai sebuah potensi?. Ataukah menganggap kasus pembuangan ikan bukan sebagai sebuah blunder yang serius?

Sebenarnya peristiwa pembuangan ikan oleh nelayan bukan hanya terjadi saat ini saja, bahkan pada tahun sebelumnya juga pernah mengalami peristiwa serupa.

Pemerintah, menurut masyarakat harus belajar dari pengalaman tahun-tahun sebelumnya. Padahal banyak jenis olahan ikan yang dapat diusahakan oleh pemerintah Aceh dalam pengelolaan hasil tangkapan nelayannya. 

Bahkan menurut kabar, ternyata Aceh telah memiliki pabrik pengolahan tepung ikan di kawasan Pelabuhan Perikanan Samudera, Desa Lampulo. 

Pabrik Pengolahan Tepung Ikan yang dibangun tahun 2015 dengan anggaran Rp1,6 miliar untuk menampung hasil tangkapan ikan nelayan, terutama saat ikan melimpah untuk diolah menjadi tepung ikan itu sejak beberapa tahun terakhir, ternyata tidak berfungsi. Sebagian peralatan mesin produksi sudah tidak ada, sementara kondisi bangunan pabrik tanpa perawatan dan ditumbuhi rumput liar. 

Ini tentu menjadi pertanyaan besar, jika pabriknya memang telah tersedia mengapa selama ini tidak difungsikan sehingga tidak bisa dimanfaatkan untuk menampung hasil ikan tangkapan nelayan saat banjir seperti sekarang ini. 

Sehingga harus dilakukan peninjauan dan kaji ulang kembali terkait kebijakan dalam pengelolaan pelabuhan ikan, dan pemanfaatan berbagai fasilitas yang tersedia. Jangan sampai mubazir. 

Terutama Pemerintah juga harus mengalokasikan dana untuk bantuan operasionalnya selama minimal dua tahun setelah peresmian proyek, agar selanjutnya bisa dioperasikan secara mandiri dari hasil perkembangan usaha yang dijalankannya.