DPT KPU Memang Penting Bagi Parpol, tapi Tidak untuk Diakses Bebas!

Dulu sering kita dengar kabar jelek saat pemilu, ketika pagi-pagi buta muncul orang yang membagi-bagikan angpao politik. Banyak yang mengambil uangnya, dan membuang amplopnya, termasuk tak memilih orang yang membayarnya.

 Menghindari ketidakberesan: DPT juga membantu mengurangi potensi kecurangan atau masalah yang mungkin terjadi selama proses pemilihan. Dengan adanya daftar pemilih yang sudah diverifikasi oleh KPU, diharapkan akan lebih sulit bagi pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab untuk melakukan pemilih ganda atau manipulasi lainnya.

Sebenarnya ini sangat positif, karena orang tak lagi sewenang-wenang berbuat jahat. Misalnya tidak terdaftar tapi ikut memilih seperti pemilih hantu. Atau menggunakan data orang lain dengan cara dipalsukan. 

Dengan adanya DPT, ada jaminan siapa yang masuk dan tidak dalam daftar yang bisa ikut dalam pemilu. Tapi siapa yang bisa menjamin data tidak akan disalahgunakan?

Persiapan menjelang pemilu | Gambar Merdeka

Melaksanakan hak suara: DPT bisa memastikan bahwa warga negara yang memenuhi syarat untuk memberikan suara bisa melaksanakan hak pilihnya dengan tepat pada saat pemilihan berlangsung. Dengan memiliki DPT yang jelas, pemilih bisa mencari tahu tempat pemungutan suara mereka dan memastikan partisipasi yang aktif dalam proses demokrasi.

Namun secara pribadi saya berpendapat bahwa semestinya partai politik tidak diberi akses langsung ke DPT KPU secara bebas. DPT merupakan data yang sensitif dan harus dijaga kerahasiaannya oleh KPU. 

Namun, KPU dapat memberikan informasi tertentu dalam bentuk ringkasan atau laporan yang membantu partai politik memahami demografi pemilih tanpa mengungkapkan identitas pribadi setiap pemilih secara langsung. Hal ini bertujuan untuk melindungi privasi dan menghindari potensi penyalahgunaan data pemilih oleh penguasa parpol.

KPU dan Bawaslu Harus Bersinergi dalam Verifikasi dan Penetapan Peserta Pemilu | Gambar diolah dari Kumparan

Jadi pemerintah harus meninjau kembali kebijakannya untuk memberi akses langsung kepada parpol. Mengingat bahayanya, dan kita juga tak yakin karena mentalitas politik, kita juga masih meragukan kejujuran para penguasa parpol kita. Karena jika dibebaskan aksesnya, itu artinya pemilu kita akan makin rentan dari banyak celah kejahatan, terutama dari akses big data DPT KPU itu.

Jadi daripada nantinya ada risiko dan bahaya yang luar biasa besar itu, akan lebih baik jika akses terbatas diberikan hanya jika diperlukan itu pun dalam bentuk ringkas, sekedar untuk memahami demografi pemilihnya tapi tidak perlu semuanya harus diobral kepada parpol.

Semoga pilpres 2024 lancar, dan semuanya baik-baik saja.