Dalam era kepemimpinan struktural di Indonesia, telah menjadi rahasia umum bahwa banyak pejabat hanya melihat posisi mereka sebagai peluang untuk mendapatkan insentif dan tunjangan kinerja tinggi. Mereka terlalu fokus pada keuntungan pribadi, tanpa memahami tanggung jawab sebenarnya sebagai pelayan masyarakat. Fenomena ini menimbulkan dampak negatif yang dapat merusak sistem kaderisasi pemerintahan yang selama ini telah terbukti baik.
Begitu seringnya kita melihat pejabat yang hanya memerintahkan staf untuk menyelesaikan semua urusan, sementara mereka menerima gaji yang jauh lebih besar daripada staf. Ini menciptakan ketidakseimbangan dalam lingkungan kerja, yang berujung pada masalah serius.Â
Di satu sisi, ada staf yang jahat bermain dengan proyek-proyek yang merugikan negara, karena pimpinannya tidak memahami tugas dan tanggung jawabnya. Di sisi lain, ada staf yang terlalu lemah dan terbebani oleh beban kerja yang berat, karena pejabat mereka tidak mau atau tidak mampu memimpin dengan baik.
Hal ini bukan hanya merugikan para staf, tetapi juga masyarakat luas. Kepemimpinan yang tidak bertanggung jawab dapat mengakibatkan proyek-proyek pemerintah yang bermasalah, penyalahgunaan anggaran, dan ketidakmampuan dalam memberikan pelayanan yang efisien kepada masyarakat. Yang lebih mengkhawatirkan lagi, hal ini dapat merusak sistem kaderisasi yang selama ini telah menjadi salah satu keunggulan pemerintahan kita.
Kaderisasi pemerintahan adalah proses penting dalam membangun fondasi pemerintahan yang kuat dan berkelanjutan. Dalam sistem ini, para pejabat berpengalaman dan kompeten yang telah membuktikan diri mereka sendiri memiliki peluang untuk naik ke posisi yang lebih tinggi. Namun, jika pejabat-pejabat struktural hanya berfokus pada manfaat pribadi mereka, maka sistem ini akan terancam. Ini juga akan memengaruhi semangat para pegawai yang berusaha keras untuk melayani negara.
Oleh karena itu, penting bagi para pejabat struktural di Indonesia untuk mengubah paradigma mereka. Mereka harus memahami bahwa posisi mereka adalah amanah untuk melayani masyarakat, bukan hanya sekadar sumber penghasilan yang menggiurkan. Mereka harus bersedia memahami semua pekerjaan yang ada di bawah pengawasan mereka, dan memberikan bimbingan dan arahan yang tepat kepada staf mereka.
Selain itu, pejabat-pejabat ini juga harus menghindari praktik-praktik yang merugikan, seperti penyalahgunaan wewenang, tindakan korupsi, atau penunjukan staf berdasarkan hubungan pribadi daripada kompetensi. Mereka harus berkomitmen untuk membangun sistem kaderisasi yang kuat dan adil, yang memungkinkan para pegawai yang berprestasi naik ke posisi yang lebih tinggi.
Dalam kesimpulan, pemimpin struktural di Indonesia memiliki peran yang sangat penting dalam memastikan pemerintahan yang efisien dan berkelanjutan. Mereka harus memahami bahwa jabatan mereka bukan hanya tentang insentif dan tunjangan, tetapi juga tentang tanggung jawab kepada masyarakat dan negara. Dengan begitu, kita dapat membangun masa depan yang lebih baik dan lebih beradab untuk generasi mendatang.
