Runtuhnya rezim Orde Baru ditandai dengan mundurnya Soeharto sebagai presiden indonesia yang telah berkuasa selama 32 tahun. Selama berkuasa banyak yang menganggap bahwa pemerintahan Soeharto adalah pemerintahan yang otoriter. Kuatnya dominasi negara dan birokrasi dalam mengontrol kehidupan masyarakat membuat pembangunan kehidupan sosial dan politik tidak berjalan baik. Begitu kuatnya kekuasaan politik Soeharto yang ditopang oleh birokrasi dan militer membuat struktur politik tidak berfungsi sebagaimana seharusnya. Soeharto dengan partai Golkar dan militernya menguasai politik dan pemerintahan di Indonesia sehingga hal ini menimbulkan kekacauan dan keresahan bagi rakyat Indonesia sendiri. Untuk itu, rakyat yang dipelopori oleh mahasiswa melakukan gerakan-gerakan perlawanan terhadap rezim Soeharto dengan menyerukan reformasi. Kekacauan dan kerusuhan pun terjadi secara terus menerus, dan puncaknya adalah peristiwa kerusuhan Mei1998. Pada akhirnya Soeharto mundur sebagai presiden, dan peristiwa ini Di anggap sebagai lahirnya reformasi.
Reformasi sendiri menjadi harapan bagi masyarakat Indonesia akan adanya perubahan yang lebih baik dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, politik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sekarang timbul pertanyaan, apakakah dalam perjalananya, reformasi di Indonesia sudah melakukan perubahan yang lebih baik sesuai dengan yang di harapkan? Maka dalam tulisan ini akan mencoba membahas pertanyaan itu dan masalah-masalah yang ada dalam perjalanan reformasi di Indonesia, khususnya dalam bidang politik.
Segera setelah presiden Soeharto mengundurkan diri, Mahkamah Agung mengambil sumpah kepresidenan Bacharuddin Jusuf Habibie, yang merupakan wakil dari presiden Soeharto untuk menggantikannya sebagai presiden. Peristiwa tersebut biasa disebut sebagai reformasi di Indonesia. Enam bulan setelah berjalannya kepemimpinan Habibie, mahasiswa turun kejalan-jalan ibi kota. Sebagian mahasiswa menuntut agar Habibie turun dari jabatannya dan menyerahkan kekuasaan pada pemimpin oposisi. Habibie dicurigai karena mempunyai hubungan yang erat dengan Soeharto, sementara mahasiswa mengiginkan reformasi total secepat-cepatnya. Sehinggaa papun yang masih berhubungan dengan masa orde baru termasuk masalah dwi fungsi abri segera di reformasi.
Masa-masa pemerintahan Habibi mempunyai banyak gejolak dan dinamika. Lengsernya presiden Soeharto menjadikan masyarakat sangat sensitif terhadap apapun yang berhubungan dengan orde baru. Rakyat mempunyai harapan yang besar dengan lahirnya reformasi ini. Lahirnya reformasi di Indonesia memunculkaan harapan baru bagi masyarakat indonesia. Harapan tersebut tentunya harapan akan adanya perubahan yang lebih baik, dalam bidang ekonomi, sosial, budaya dan politik. Pengalaman buruk sistem politik masa orde baru yang sarat akan monopoli kekuasaan yang mencederai nilai-nilai demokrasi di negeri ini. Yang pada masa itu pemilu hanya dijadikan alat legitimasi kekuasaan presiden Soeharto yang hanya memperkenankan dua partai politik PPP dan PDIP untuk menjadi pesaing formalitas bagi GOLKAR dalam pemilu.
Ketika reformasi muncul terdapat beberapa perubahan yang lebih baik dalam perpolitikan di Indonesia. Peubahan tersebut antara lain dengan terbukanya ruang yang lebih luas untuk berkumpul dan berpendapat. Gairah politik ini tercermin dari tingginya partisipasi partai politik dan antusiasme masyarakat dalam pemilu 1999. Pada akhir 1998 terdapat beberapa partai politik yang mendapat perhatian dari masyarakat. Partai partai-partai ini diharap dapat membawa perubahan yang diinginkan oleh masyarakat. Salah satunya adalah partai yang dipimpin oleh Megawati Sukarnoputri yaitu Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). PDIP menjadi petarung serius yang tersusun secara nasional dengan peluang baik untuk menunjukkan penampilan yang baik dalam pemilu. Namun hanya sedikit Pengamat yang memperkirakan bahwa partai ini akan memperoleh jumlah kursi mayoritas di DPR apaligi di MPR. Salah satu yang menyebabkan hal ini dapat terjdi disebakan adanya kecaman untuk Megawati -secara adil atau tidak - yang dianggap mempunyai sikap pasif dalam menghadapi peristiwa-peristiwa penting yang terjadi.
Berbeda dengan megawati, pesaing lainnya Amien Rais telah menunjukkan bahwa ia bersifat aktif dalam hal mengkritik soeharto sebelum lengser maupun sesudahnya dalam kampanye-kampanyenya menjelang pemilu. Amien Rais meninggalkan jabatannya sebagai ketua Muhammadiyah guna memimpin partai baru yaitu Partai Amanat Nasional (PAN). Latar belakangnya di Muhammadiyah menyebabkan dia mengandalkan popularitasnya dikalangan kaum muslim untuk memperoleh suara di pemilu.
Selain PDIP dan PAN petarung serius selanjutnya berasal dari paratai-partai yang berlandaskan atau berwawasan islam, baik yang militan atau yang hanya sekedarnya seperti PPP dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang diilhami oleh Abdurrahman Wahid dari NU dan dipimpin oleh Matori Abdul Djalil. Totalnya terdapat 48 partai yang ikut berpartisipasi dalam pemilu 1999.
Dalam pemilu 1999 terdapat dua kekuatan ideologi besar yang mempunyai pengaruh didalam partai-partai besar dimasa itu. Partai-partai seperti PPP dan PKB melandaskan diri mereka sebagai partai Islam. Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama islam menyebabkan partai-partai tersebut mempunyai kans yang besar dalam memenagkan pemilu. Sedangkanpartai seperti Golkar, PDI dan PDIP maju dengan bangga untuk menarik perhatiaan masyarakat melalaui landasan pancasila. Pancasila ditawarkan sebagai ideologi yang melambangkan sikap nasionalisme yang tepat untuk bangsa ini. Bangsa yang telah banyak mengalami penindasan, kekerasan dan kerusuhan yang berkaitan dengan perselisihan ras, suku dan agama. Puncaknya ketika itu adalah kerusuhan di Mei 1998 yang menimbulkan banyak kesedihan dan trauma yang membekas dimasyarakat. Pancasila dengan segala nilai-nilai luhurnya bisa menjadi harapan bagi masyarakat agar kekerasan yang berkaitan dengan SARA dapat dijegah supaya tidak terulang kembali melalui semangat nasionalisme yang ada dalam pancasila.
Pemilu 1999 walaupun dilaksanakan secara sederhana dan banyak kekurangan, (kekurangan yang lebih mengarah pada halangan logistik, kurangnya pengalaman petugas pemilu, dll) tapi dapat dikatakan cukup demokratis. Berbeda dengan masa pemerintahan Soeharto, dalam mendukung partai GOLKAR ketika itu terdapat campur tangan dari pihak militer, tapi pada pemilu kali ini tidak.
Dari 48 partai yang ikut dalam pemilu tanggal 07 Juni 1999, hanya 19 partai yang berhasil memperoleh sekurang-kurangnya satu kursi di DPR. Sedangkan dari 19 partai itu hanya 5 partai yang memperoleh suara secukupnya untuk menjadi pemain politik utama dalam badan legislatif nasional. Menurut sudut jumlah suara, dari 105,8 juta sura yang diberikan dalam pemilihan untuk DPR. PDIP mendapatkan 33,74% suara, GOLKAR 22,44% suara, PKB 12,61% suara, PPP 10,71% suara, dan PAN 7,12% suara dan sisanya yang kecil itu dibagi kepartai lainnya.
Setelah selesainya pemilu 07 juni 1999 untuk memperebutkan kursi legislatif. Baru pada tanggal 20 Oktober di tahun yang sama diputuskan siapa yang menjadi kepala negara. Pemilihan presiden dimasa itu tidak melalui pemilu secara langsung dengan jutaan rakyat yang mendatangi TPS untuk memilih presiden seperti sekarang ini. Melainkan pemilih itu adalah anggota MPR yang bersidang di Jakarta. Dengan segala prosedur yang berlaku dan segala bentuk perpolitikan yang da didalamnya muncullah presiden baru pengganti Habibie yaitu Abdurrahman Wahid (Gus Dur). walaupun, terpilihnya Gus Dur sebagai presiden ternyata diluar dugaan banyak pengamat sebelumnya.
