Ada sementara pihak yang mengaitkan, bahwa munculnya berbagai organisasi kemsyarakatan di tahun 1995, dilator belakangi oleh kekhawatiran atau bahkan kecemburuan merkea terhadap ICMI (Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia). Ikatan Cendekiawan pimpinsn B.J Habibie ini dinilai terlalu berorientasi politik praktis, ingin membawa umat Islam kembali berperan dalam pemerintahan. Disebut juga factor kedekatan Habibie dengan kepala Negara sebagai factor yang semakin memudahkan gerak ICMI dalam kiprah politiknya.
Apa sebenarnya yang terjadi di republic ini ? ada beberapa kemungkinan jawaban yang dapat kita berikan. Pertama, pembangunan ekonomi yang begitu pesat belum diikuti secara berimbang oleh pembangunan system politik kita dengan member porsi yang lebih besar kepada tuntutan kedaulatan rakyat, yang menjadi salah satu cirri Demokrasi Pancasila. Selain dimensi politik ini, pembangunan ekonomi ini juga telah menciptakan jurang-jurang sosial yang dapat memancing kerawanan demi kerawanan, di samping semakin merajalelanya korupsi yang hampir tanpa kendali.
Kedua, masih berkaitan dengan yang pertama, lemahnya fungsi lembaga legislative (DPR dan MPR) berhadapan dengan terlalu kuatnya lembaga kepresidenan dan pemerintah. Lembaga legislative dinilai tidak cukup responsive menampung dan menyalurkan aspirasi politik yang sedang berkembang dalam masyarakat, terutama karena derasnya arus keterbukaan global yang memang tidak mungkin dibendung. Komunikasi melalui internet sangat efektif untuk memasarkan dan mendiskusikan sebuah ide, sebutlah misalnya, ide alternative untuk menebas kejenuhan yang teramat mudah aman.
Ketiga, semakin besarnya jumlah mereka yang kecewa atau merasa dikecewakan oleh system politik yang ada. Termasuk kategori ini adalah mereka yang secara tradisional berasal dari kubu nasionalisme sebagai ideology politik.
