Tuapejat – Kalau DPRD ada pengadaan mobil dinas (mobnas), sekretariat daerah sepertinya tidak mau kalah. Sekretariat daerah juga membeli mobnas baru di akhir tahun ini. Sama dengan pengaadaan mobnas di DPRD, di sekretariat daerah juga pengadaan mobnas itu baru muncul pada perubahan APBD.
Naslindo Sirait Plt Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Kepulauan Mentawai yang ditemui di ruang kerjanya Kamis (6/12) mengatakan bahwa pengadaan mobil dinas di sekretariat daerah berjumlah 9 unit dengan anggaran Rp 3,7 Miliar. Anggaran ini baru muncul pada perubahan APBD 2012. Dikatakannya pengadaan mobnas ini dikarenakan mobnas yang lama sudah kurang refresentatif lagi digunakan untuk operasional alasannya mobil dinas yang ada sudah berumur 8 tahun. Sejak dibeli hingga saat ini tidak ada pengadaan mobnas baru.”Umur pengadaan mobil dinas sudah 8 tahun” terangnya. Selain itu mobnas wakil bupati telah rusak pada bulan Agustus yang lalu saat ditimpa material di kapal Ambu-ambu karena badai. Kebutuhan mobnas juga diperlukan saat adanya tamu pemerintah dari luar Mentawai.
Dengan berbagai alasan itu maka dialokasikan anggaran untuk pengadaan mobnas di sekretariat daerah. Menurut Naslindo, 2 unit mobil jenis fortuner diperuntukkan bagi bupati dan wakil bupati, demikian juga 2 unit mobil Ford kabin ganda untuk operasional lapangan bupati dan wakil bupati. 5 unit lagi jenis kijang innova, namun beberapa informasi mengatakan bahwa jenisnya adalah xtrail yang diperuntukkan bagi asisten I, II, dan III masing masing 1 unit, Sekda 1 unit dan 1 unit lagi dipersiapkan untuk dipakai oleh tamu. Tamu-tamu Pemkab perlu juga difasilitasi mobil sebagai alat transportasinya saat berada di Tuapejat. “Selama ini jika ada tamu, mobnas bupati yang diberikan, dan bupati memakai mobil Sekda, sekda memakai mobnas bagian umum atau instansi lain dan bagian umum naik motor” katanya.
Terkait dengan mobnas fortuner yang saat ini dipakai oleh bupati, dikatakan Naslindo bahwa mobnas itu adalah pengadaan di dinas Kehutanan Mentawai dan tercatat sebagai asset di dinas itu. Dikatakannya kedepan akan dibicarakan digunakan untuk apa lagi mobnas itu dan tercatat sebagai asset di SKPD mana.
Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK) tahun 2012 menyebutkan bahwa beberapa mobnas yang dipinjamkan ke instansi vertikal seperti Polres, Kejari, dan Lanal masih belum dilengkapi dengan surat peminjaman. Namun menurut Naslindo kelengkapan administrasinya berupa surat peminjaman sudah dibuat. “Temuan BPK kan hanya kelengkapan administrasi yang tidak ada, bukan tidak boleh dipinjamkan” katanya. “Surat peminjamannya telah dibuat” katanya lagi. Terkait dengan mobnas yang masih dipakai mantan Bupati Edison, ia mengatakan akan menginventarisir seluruh mobnas yang ada dan jika perlu akan dilelang. Untuk keperluan tamu pemerintah, menurut Naslindo kedepan direncanakan juga pengaadaan mobil khusu tamu di Sikakap dan di Siberut akan tetapi dengan catatan jalan sudah harus bagus.
Menanggapi pengadaan mobil dinas untuk pejabat ini, Urlik Tatubeket ketua Aliansi Masyarakat Adat Peduli Mentawai (AMA-PM) yang dikonfirmasi lewat telepon Jumat (7/12) mengatakan bahwa sebenarnya jalan yang perlu dibangun. “Jalan yang perlu dibangun, kalau jalan tidak bagus dan hanya 10 kilometer, mau dipake dimana mobil dinas itu?” katanya. “kalau rakyatnya sejahtera, wajar saja pejabat pakai mobil dinas yang mewah” katanya lagi. Dikatakan Urlik mobil dinas memang perlu jika menunjang pelaksanaan tugas, tetapi kondisi sekarang rakyat sedang menderita dan pengadaan mobil hanyalah membuat rakyat semakin terpinggirkan dari politik keberpihakan anggaran. “Rakyat semakin terpinggirkan dari politik keberpihakan anggaran” katanya.
Di Tulis Oleh : Rapot Pardomuan Simanjuntak