Jika ummat Islam yang ber-KTP Jakarta menginginkan seorang Gubernur yang beragama Islam, tegas, santun, berintegritas, anti KKN, memberikan solusi banjir dan macet dengan cara-cara yang manusiawi apakah itu salah?
Demikian halnya jika ummat beragama lain menginginkan seorang Gubernur yang se-agama dengan dirinya, tegas, santun, berintegritas, anti KKN, memberikan solusi banjir dan macet dengan cara-cara yang manusiawi apakah itu juga salah?
Sama halnya jika ada warga yang menginginkan seorang putra daerah yang tegas, santun, berintegritas, anti KKN, memberikan solusi banjir dan macet dengan cara-cara yang manusiawi apakah itu juga salah?
Menurut saya dalam prinsip demokrasi dan negara hukum semua keinginan itu adalah sah sepanjang dijalankan dengan cara-cara yang tidak bertentangan dengan yang hukum berlaku dan kesusilaan, misalnya jika anda ingin memaksakan preferensi pilihan calon Gubernur idaman anda kepada orang lain menggunakan cara-cara kekerasan atau mengintimidasi untuk memaksakan kehendak anda atau melakukan penistaan terhadap suatu agama tertentu dengan tujuan mencari keuntungan-keuntungan politik bagi diri anda sendiri maka itu jelas melanggar hukum sehingga cara-cara ini tidak dibenarkan dalam negara hukum dan sistem demokrasi.
Di sisi lain, seorang Warga Negara Indonesia apapun latar belakang suku dan agamanya secara konstitusi berhak untuk mencalonkan diri sebagai Gubernur karena dijamin oleh konstitusi sepanjang ia memenuhi persyaratan sesuai hukum yang berlaku, jadi hak yang bersangkutan tidak boleh dihalangi atau dilarang (pengecualian untuk daerah yang berstatus istimewa yang secara konstitusional mengatur secara khusus).
Dalam atmosfer pilkada serentak yang semakin panas ini, ada banyak tokoh yang berbicara soal kebebasan dan persamaan serta menganggap bahwa pendapatnyalah yang paling benar, saya pikir ini sah-sah saja sepanjang dilakukan dalam koridor sistem demokrasi dan negara hukum, artinya ia tidak boleh memaksakan pendapatnya itu dengan menggunakan cara-cara kekerasan atau mengintimidasi untuk memaksakan kehendak anda atau melakukan penistaan terhadap suatu agama, atau menghina orang lain.
Mencermati kondisi yang berkembang, saya pribadi melihat mulai ada fragmentasi di masyarakat dalam memandang masalah ini dan ada kecenderungan beberapa pihak mulai membangun argumentasi dan opini bahwa di negara lain terdapat suatu wilayah atau bahkan negara yang dipimpin oleh seseorang yang berasal dari golongan minoritas (non muslim) sedangkan penduduknya mayoritas muslim dan menyatakan bahwa tidak ada masalah sebagaimana yang terjadi di sini. Bahkan ada juga argumentasi yang dibangun bahwa jabatan Gubernur itu bukanlah jabatan pemimpin melainkan jabatan sebagai pelayan masyarakat. Ada juga orang yang berpendapat bahwa Indonesia bukanlah negara agama melainkan negara Pancasila sehingga orang tersebut menganggap bahwa faktor agama bukanlah faktor yang menentukan pilihan seseorang dalam memilih seorang Gubernur, sehingga persoalan terkait dengan preferensi terhadap calon pemimpin ideal seperti tentang "Surah Al Maidah ayat 51" semakin menimbulkan debat yang berkepanjangan.[1]
Menurut pendapat saya, benar Indonesia adalah negara berlandaskan Pancasila, Indonesia bukanlah negara agama dan bukan juga negara sekuler. Sehingga saat ini sekan-akan sengaja dimunculkan persoalan klasik mengenai relasi antara agama dan negara, sesuatu yang menurut saya seharusnya sudah selesai diperdebatkan, karena berdasarkan “konsensus nasional” kita telah memilih Pancasila sebagai jalan tengah.
Ada hal yang menarik di mana saya pikir ada suatu “kegagalan” dalam melihat persoalan antara ajaran agama Islam dengan persoalan imamah (kepemimpinan), dalam ajaran Islam tidak dikenal prinsip pemisahan antara kehidupan sosial berbangsa dan bernegara dengan kehidupan sebagai seorang muslim, sehingga istilah sekularisme tidak dikenal dalam ajaran Islam. Namun kemudian seringkali hal ini disalahpahami bahwa Islam dianggap tidak cocok dengan sistem demokrasi dan prinsip negara hukum, dalam konteks kekinian berkaitan dengan persoalan “Surah Al Maidah ayat 51”. Selanjutnya muncul pertanyaan apakah benar demikian?
Saya pribadi berpendapat jawabannya adalah tidak, karena Surah Al Maidah ayat 51 itu merupakan seruan atau tuntunan yang ditujukan kepada ummat Islam saja sehingga tidak ditujukan bagi ummat agama lain. Menurut saya sebagai suatu tuntunan dan panduan Surah Al Maidah ayat 51 bertujuan untuk memberikan kemudahan bagi ummat Islam dalam memilih pemimpin. Ajaran agama Islam memberikan tuntunan kriteria ideal seorang pemimpin. Menurut Wakil Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia (MUI) Zainut Tauhid Sa'adi mengatakan ada empat kriteria yang harus dipenuhi agar seseorang layak menjadi pemimpin, yaitu:[2]
- Pertama, memiliki aqidah yang benar (aqidah salimah);
- Memiliki ilmu pengetahuan dan wawasan yang luas (ilmun wasi`un);
- Memiliki akhlak yang mulia (akhlaqul karimah);
- Memiliki kecakapan manajerial dan administratif dalam mengatur urusan-urusan duniawi.
Sebagai suatu way of life (tuntunan hidup), ajaran agama Islam memiliki karakteristik komprehensif dalam mengatur sendi-sendi kehidupan ummat Islam, semua itu semata-mata ditujukan untuk keselamatan manusia baik di dunia atupun di akhirat.[3]
