Perang PPRC 2012 di Perbatasan

Kompasiana-Pangkalan Tni Au Ranai kedatangan Tim Survey Daerah Latihan yang  dipimpin  Mayjen TNI Zahari Siregar Kepala Staf Komando Strategi TNI AD (Kas Kostrad) dengan menggunakan pesawat TNI AU CN A-2302 tiba di Lanud Ranai pukul 10.10 wib.

Disambut Komandan Lanud Ranai Letkol Psk Tribowo Setyo Cahyono didampingi Danlanal Ranai dan Dandim Natuna. Kamis (24/5) Dua pekan lalu.

Tak lain Kabupaten Natuna, Provinsi Kepri akan dijadikan pusat latihan TNI. Latihan ini merupakan untuk mengamankan wilayah perbatasan oleh Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC).

Rombongan langsung menuju Gedung VIP Room Lanud Ranai, langsung mengadakan briefing untuk merencanakan Latihan Gabungan PPRC, pembagian tugas sesuai bidang matra masing-masing.

Selanjutnya mengadakan peninjauan selama 2 (dua) hari ke daerah-daerah yang telah ditentukan. Rombongan terdiri dari TNI AD 21 personel, TNI AL 11 personel, dan TNI AU 4 personel.

"PPRC TNI akan memfokuskan tugas pada pengamanan di wilayah perbatasan dan pulau-pulau terluar," kata Kepala staf Kostrad Mayjen Zahari Siregar saat meninjau lokasi untuk latihan di kantor Bupati Natuna.

Sementara itu, Pangdam I Bukit Barisan, Mayjen Lodewijk F Paulus, Kamis (24/5/2012) menyebutkan, latihan gabungan direncanakan akan berjalan selama 15 hari pada September mendatang.

"Dalam latihan gabungan dengan kekuatan personil 3000 orang ini terdiri dari TNI AD, TNI AU, dan TNI AL. Acara PPRS akan di buka langsung Pang TNI Laksmana TNI Agus Suhartono," kata Pangdam I BB, Mayjen Paulus.

Pola latihan gabungan TNI tahun mendatang disarankan tidak lagi memakai pola masuk dulu baru digebuk. Pola ini sudah saatnya direvisi dan diganti dengan pola pre emptive strike.

Ketakutan Masyarakat perbatasan

Pembentukan Batalyon Khusus (Yonsus) TNI AD di Kabupaten Natuna ternyata mendapat penolakan dari masyarakat Natuna. Diduga hal ini menjadi alasan penolakan Bupati Natuna, Ilyas Sabli dalam menyediakan lahan untuk Batalyon Khusus tersebut.

"Rencana pembentukan Batalyon Khusus memang mendapat respon yang beragam dari masyarakat Natuna, dimana banyak yang menolak keberadaannya. Mungkin saja hal ini dijadikan alasan oleh Bupati Natuna untuk menolak dengan dalih tidak ada lahan," kata anggota Komisi I DPRD Kepri dari Dapil Natuna-Anambas, Wan Norman Edy.

Politisi Partai Demokrat tersebut mengatakan faktor traumatik menjadi alasan masyarakat Natuna dalam penolakan tersebut. Menurut dia, dengan daerah yang begitu kecil kemudian ditambah dengan 700-1000 pasukan ditempatkan disana secara otomatis akan menjadi pemandangan yang menyeramkan setiap harinya bagi masyarakat.

Hal ini terjadi,  karena beberapa waktu lalu juga pernah adanya penempatan pasukan dengan jumlah cukup besar di Natuna dan hampir setiap hari terjadi keributan yang menyebabkan masyarakat takut dengan yang namanya 'baju loreng'.

"Pasukan yang ada disana saat ini saja, sudah terasa ramai, apalagi jika dijadikan Batalyon yang pastinya akan menambah jumlah pasukan. Saran saya dari pada tambah pasukan, lebih baik tambah kapal perang untuk pengamanan dilaut yang lebih jelas urgensinya karena banyaknya terjadi pencurian ikan di perairan Natuna," ujar Wan.

Apalagi, sambung dia, selama ini Natuna ada dalam kondisi aman-aman saja dan bisa dikatakan tidak pernah terjadi konflik yang mengancam keutuhan NKRI.

Sementara, Wakil Ketua Komisi I DPRD Kepri, Shukri Fahrial mengatakan, rencana pembentukan Batalyon Khusus di Natuna merupakan kebijakan keamanan nasional terhadap daerah perbatasan.

Hal ini sudah merupakan rencana kebijakan yang sudah dikaji cukup lama, termasuk rencana penggabungan Kodim Natuna ke Kalbar, namun Ia menilai sebenarnya Kepri butuh suatu sistem pengamanan khusus yang dipimpin setingkat Pangdam.

Hal ini juga pernah disampaikannya pada pangdam dan dijawab bahwa hal itu berkemungkinan baru bisa direalisasikan 5-10 tahun yang akan datang.

"Mungkin lebih baik jika Kepri dibentuk sebuah pangdam, karena kepri butuh sesuatu yang khusus apalagi disini terdapat tiga Jendral. Namun jika dibentuk setingkat Batalyon Khusus di Natuna intinya DPRD Kepri tetap mendukung," kata Shukri.

(Diolah Berbagai sumber berita)