Mahasiswa Mendukung Pemerintah Pusat dan KPK Audit BP Batam

"Siaran pers Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) dalam menyikapi Permasalahan BP Batam"

Menyikapi polemik status BP Batam dan sehubungan dengan pernyataan Menkopolhukam Luhut Panjaitan yang berencana mengundang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan audit investigasi BP Batam maka, Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) menyatakan sikap sebagai berikut :

1. Mendukung langkah Pemerintah Pusat sekaligus mengundang KPK untuk turun melakukan Audit Investigasi menyeluruh terhadap BP Batam.

2. Meminta Pemerintah Pusat segera menyelesaikan persoalan tumpang tindih antara BP Batam dan PEMKO Batam yang sudah terjadi beberapa tahun. Dan meminta Pemerintah Pusat segera memutuskan status BP Batam,karena ketidakjelasan status BP Batam telah menyebabkan iklim investasi terganggu.

3. Mendukung Batam tetap dalam Kawasan Perdagangan Bebas (Free Trade Zone), karena posisi batam mempunyai potensi luar biasa sehingga perlu pengelolaan secara khusus, sebab bukan tidak mungkin Batam mampu mengimbangi Singapura asalkan Batam punya Kepemimpinan yang kuat dan iklim Investasi yang kondusif.

4. Mendorong aparat hukum untuk mengusut tuntas permainan mafia lahan dibatam.

5. Mendorong Lembaga apapun yang nantinya akan mengelola kawasan Batam agar meningkatkan akuntabilitas, profesionalitas dan transparansi. Tidak seperti pelayanan yang terjadi selama ini,yang terkesan tertutup.
Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) juga akan menyurati Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk segera turun melakukan Audit Investigatif soal lahan di BP Batam yang disinyalir mengakibatkan kerugian negara.

Rilis pers merupakan hasil diskusi civitas GMKI, yang dihadiri oleh Pengurus Pusat GMKI.

Batam, 20 Februari 2016

Tertanda,
Samsudin Saragi (Ketua Cabang GMKI Batam) No. HP. 0812 7028 7770; Martin Siahaan (Kordinator Wilayah Kepri) No. HP. 0812 7645 135; dan Rikson Tampubolon (Sekretaris PP GMKI) No. HP. 0813 7534 3836