Tradisi mudik lebaran yang sudah berjalan sejak masa kolonial Belanda akan menorehkan sejarah barunya. Terminologi mudik lebaran yang marak digunakan pada tahun 1970 an ini, tampaknya bakal memiliki wajah berbeda di tahun 2020.
Bagaimana tidak? Mudik dalam masyarakat Indonesia yang sarat makna ini porak poranda dengan virus Corona. Mudik bukan sebatas pulang ke kampung halaman. Mudik juga memiliki nilai religius yang tinggi. Mudik sebagai ritual sakral yang hadir bagi para pengelana untuk kembali ke tanah kelahirannya. Dari titik inilah permasalahan itu hadir.
Dari catatan Badan Penelitian dan Pengembangan Perhubungan Kementerian Perhubungan, selama lima tahun terakhir jumlah pemudik selalu puluhan juta orang. Pada 2013, terdapat sebanyak 22,1 juta pemudik. Tahun 2014, meningkat menjadi 23 juta orang. Setahun berikutnya, tahun 2015, jumlah pemudik mencapai 23,4 juta orang, namun menurut pada 2016 berjumlah 18,16 juta orang. Sementara jumlah pemudik pada tahun 2017 dan pada 2018 mencapai 19,5 juta orang.
Tentu saja melihat angka pemudik yang puluhan juta menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan selama pandemi Corona. Jumlah pemudik sebanyak itu harus dianggap sebagai media penyebaran atau lebih diakrab disebut carrier. Hingga pantas jika pemerintah tergagap-gagap membahas soal mudik.
Arus mudik yang selalu dominan dari Jakarta menuju kota-kota lain itu menyimpan kewaspadaan tinggi. Karena kota Jakarta menjadi episentrum sebaran virus Corona di Indonesia. Setidaknya melihat dari jumlah penderitanya yang sangat besar. Tidak mudah memang.
Kegagapan pemerintah itu terlihat dari sikap pemerintah pusat yang ambigu. Pada satu sisi enggan melakukan karantina wilayah, namun pada sisi lain melarang kegiatan mudik. Itu artinya pemerintah tak punya kendali jika warga melakukan perjalanan ke luar kota.
Pada sisi lain menghambat pemudik juga bukan hal sederhana ditengah kondisi ekonomi sulit. Mudik lebaran kerap dianggap pula sebagi mekanisme distribusi kekayaan. Itu artinya menggerakan ekonomi local yang berdampak pada kemakmuran. Artinya pemerintah berharap mekanisme distirbusi kekayaan dalam ritual mudik bisa menjadi penghambat kerusakan ekonomi sebagai dampak virus Corona.
Gagapnya pemerintah membahas mudik terlihat dari sikap pemerintah membatalkan rencana pemerintah DKI Jakarta melarang bus luar kota beroperasi. Dengan alasan dampak ekonomi. Begitu pula rencana penutupan ruas jalan tol, ternyata juga mengalami pembatalan. Semua itu potret bimbangnya pemerintah mengelola mudik lebaran di tengah pandemi Corona.
Tentu saja pemerintah tidak bisa membuat lama kondisi ini. Perlu ada keberanian sikap dari pemerintah pusat. Terlebih fakta episentrum Corona berada di ibu kota negara. Maka perlu ada duduk bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah DKI Jakarta. Percayalah tak kompaknya pemerintah mengelola mudik ini, berdampak warga semakin panik. Dampaknya perlalwanan terhadap virus Corona kian pelik.
Riko Noviantoro
Peneliti Kebijakan Publik
Institute for Development of Policy and Local Partnership (IDP-LP)
