Setelah selesai tahapan pemilihan Presidan -- Wakil Presiden untuk periode 2019-2024, yang ditandai pada keputusan rapat pleno KPU, beberapa hari lalu. Maka pasangan Presiden -- Wakil Presiden, Jokowi -- Makruf Amin perlu segera melakukan beberapa langkah terkait kebijakan lima tahun kedepan.
Setidaknya ada empat kebijakan yang perlu Jokowi -- Makruf Amin lakukan. Empat kebijakan itu beroreintasi hukum, ekonomi dan hubungan internasional. Diharapkan melalui empat kebijakan ini perjalanan lima tahun kepemimpinan Jokowi -- Makruf Amin bisa terselesaikan dengan baik.
Pertama, kepastian hukum. Ada sejumlah catatan yang menunjukan pemerintahan terpilih kerap tersandera dengan persoalan hukum masa lalu. Pada kepemimpinan Jokowi -- Makruf Amin persoalan hukum yang terjadi pada peristiwa 21 -- 22 Mei harus diselesaikan segera. Polisi yang melakukan tugas penyidikan kasus ini perlu menutupnya dengan tepat. Jerat pelakunya atau lepaskan segera jika memang tidak cukup bukti.
Kepastian hukum ini memberikan rasa aman dan jaminan bagi para investor. Terutama investor dalam negeri yang secara praktis terjebak pada situasi politik saat pemilihan presiden. Bagi investor dari kubu yang tidak beruntung harus diperlakukan secara baik. Tidak boleh ada diskriminasi perlakuan.
Kedua, susunlah kabinet ekonomi yang kuat ditambah kemampuan melakukan dialog-dialog internasional. Hal ini penting sebagai langkah menghadapi berbagi fenomena ekonomi global. Khususnya situasi perang dagang Cina - Amerika yang sampai saat ini belum memperlihatkan titik terang. Apalagi situasi Timur Tengah yang juga terus berlanjut.
Kabinet Jokowi -- Makruf Amin wajib memiliki kemampuan lobi dan diplomasi luar negeri yang handal. Para menterinya harus menguasai perubahan situasi luar negeri secara bijak. Karena situasi luar negeri kerap berdampak ke dalam negeri. Terlebih menghadapi dampak perang dagang Cina -- Amerika yang bisa menyasar ke negara manapun, termasuk Indonesia.
Ketiga, selesaikan proyek infrastruktur. Kabinet Jokowi -- Makruf Amin harus menuntaskan agenda proyek infrastruktur yang tersisa. Penyelesaian ini berkaitan dengan hutang dan kenyamanan publik. Sekaligus memiliki dampak lanjutan yang diharapkan bersifat positif.
JIka infrastruktur ini terabaikan maka beban pemerintah ke depan bisa lebih berat. Terutama hutang luar negeri, dimana investasi infrastruktur itu berasal dari pinjaman luar negeri. Semakin terlambat menuntaskan proyek infrastruktur akan menyebabkan hutang membengkak dan dalam jangka panjang semakin bermasalah bagi kepentingan nasional.
Keempat, genjot devisa. Pemerintah Jokowi -- Makruf Amin perlu mendorong perolehan devisa lebih besar. Setidaknya pada dua sektor, yakni pariwisata dan UKM. Dimana catatan ekonomi menunjukan pemasukan dari sektor pariwisata telah melampaui sektor migas yang selama ini jadi andalan. Sedangkan sektor UKM selama ini terbukti mampu menjaga kondisi ekonomi dalam negeri. Maka sangat tepat pemerintah memberikan dukungan kepada UKM untuk jangka menengah ini. Agar kondisi ekonomi dalam negeri bisa terjaga baik.
Semoga pemerintahan terpilih dapat lebih amanah melaksanakan seluruh agenda nasional. Menuju cita-cita bersama sebagai negara yang adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan UUD 1945.
Peneliti Kebijakan Publik, Institute for Development of Policy and Local Partnership
