Alasan yang Dicari-cari
DPR mengatakan revisi yang memperberat calon independen, misalnya sampai 20% pemilih tetap, dimaksudkan agar adil. Katanya, partai-partai pun dikenai syarat 20%. Pertanyaannya: adilkah itu?
Membandingkan partai dengan calon independen tidak bisa apple-to-apple. Syarat 6,5 sampai 10% bagi calon independen, emangnya mudah?. Partai sudah punya mesin politik yang rapi. Calon independen tidak. Calon independen bekerja dari nol. Tanpa siapa-siapa. Siapa yang sanggup mengumpulkan KTP sampai 500-an ribu?
Itu artinya: setiap orang, kalau mau maju dari calon independen, harus mengukur diri terlebih dahulu. Kalau tidak, sia-sia segala pengorbanan dan sumber daya. Dia harus yakin bahwa popularitas dan elektabilitasnya kuat. Dari manakah sumber elektabilitas dan popularitas yang kuat itu? Dari riwayat kinerja dan tindak-tanduknya sebelumnya. Dia bukan orang biasa-biasa baik secara personal maupun profesional, melainkan orang luar biasa.
Karena bukan orang biasa-biasa, mudah bagi dirinya untuk mendapatkan relawan, yang bertugas mengkampanyekan dirinya di media dan di tengah masyarakat serta mengumpulkan KTP. Relawan ini tidak ia dapatkan secara gratis, tetapi ia dapatkan dengan sosoknya yang bisa “dijual” dan diandalkan untuk menjadi pemimpin.
Berkualitas super. Bobot ini yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang mencoba mencari keberuntungan di calon independen dengan hanya mengandalkan uang banyak. Mungkin hal ini juga (hanya modal uang) yang ditakutkan partai-partai sehingga harus memperberat syarat calon independen. Namun, tidak akan ada relewan yang akan mendukung calon semacam ini, kendatipun dengan iming-iming duit. Kata “relawan” sebagai orang-orang “upahan” toh sudah kontradiktif. Seandainyapun KTP berhasil terkumpul, sulit ia akan memenangi PILKADA karena basis yang menopang keterpilihannya (yaitu kualitas diri dan profesionalnya) rapuh. Jadi, tidak akan ada orang kaya yang merisikokan energi dan sumber daya yang ada padanya dengan menjadi calon independen seandainya ia bukan orang yang unggul.
Kalau sang calon independen berhasil terpilih, itu karena ia memang benar-benar unggul. Mengapa pula partai-partai menghalanginya dengan memperberat syarat menjadi calon independen? Harusnya kalau peka, partai sudah mendukung calon ini sejak semula sehingga tidak lari ke jalur independen.
Ringkasnya: tidak ada orang yang merisikokan sumber dayanya dengan menjadi calon independen kalau ia tidak yakin dengan dirinya sendiri dan kalau rakyat tidak menganggapnya lebih unggul dari calon-calon lain, pun dari calon-nya partai-partai.
Partai-partai Kita kok Tidak PEDE?
Lagipula, kenapa sih partai-partai kita tidak PEDE? Kok dengan calon independen saja sudah keringat dingin? Katanya sudah menjadi partai modern, dengan keanggotaan telah menyebar sampai ke tingkat RT-RW.
Bagi saya, ketakutan akan calon independen hanya mau mengatakan satu hal: partai-partai belum matang dalam banyak hal: ideologi, kaderisasi, kualitas kinerja, visi, dan semacamnya. Bukan soal adil dan tidak adil. Dalam konteks itu, upaya memperberat syarat calon independen sejatinya hanya merupakan tindakan menampar diri mereka sendiri secara tidak langsung. Dengan kata lain, partai-partai hanya mau mengatakan: “Kami ini belum meyakinkan di mata rakyat, dan karena itu rakyat dimohon untuk tidak mengubur masa depan kami dengan memilih calon independen”. Kalau sudah begitu, seharusnya pekerjaan rumah (PR) terbesarnya ada di partai, bukan di calon independen itu sendiri. Tesis saya adalah: tidak akan ada calon independen kalau partai-partai benar, lurus, profesional, serta menunjung tinggi idealisme dalam politik. Jadi, please-lah DPR, jangan buat kegaduhan baru dan habis-habisin energi. Entar juga, kalau kalian tetap ngotot, MK akan mentahkan kembali. Sia-sialah uang rakyat menggaji kalian!
