Meskipun pemilihan Gubernur DKI Jakarta baru akan dilakukan pada tahun 2017 mendatang, Pusat Data Bersatu (PDB) telah melakukan survei terkait siapa saja yang layak bertarung nanti, setidaknya ada tiga tokoh yang dianggap layak yakni Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Tri Rismaharini, dan Ridwan Kamil. Survei PDB menyebutkan, posisi teratas ditempati Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) dengan prosentase 35,8 persen, posisi kedua ditempati oleh Tri Rismaharini sebanyak 18,5 persen dan terakhir Ridwan Kamil yang hanya mendapat 11,1 persen. Nampaknya belum ada tokoh yang mampu mengalahkan elektabilitas Ahok. Tanpa disadari, berbagai gebrakan yang dilakukan Ahok beberapa hari terakhir semakin meningkatkan elektabilitasnya. Kebijakan menggunakan transportasi Trans Jakarta (TJ) secara gratis kepada para siswa pemegang Katru Jakarta Pintar (KJP).
Kebijakan yang sama juga nantinya akan diberikan kepada anggota TNI/Polri. Ahok bahkan berencana memberikan uang saku sebesar Rp.250 ribu dan uang makan sebesar Rp.38 ribu untuk setiap anggota TNI/Polri yang ikut dalam pengamanan serta kerja bakti membantu Pemprov DKI Jakarta. Kebijakan Ahok tersebut sudah pasti akan mendapat simpati yang sangat besar dari masyarakat, bukan saja pemegang KJP serta orang tua maupun keluarga TNI/Polri saja. Masyarakat pada umunya juga akan berpendapat Ahok memang betul-betul bekerja untuk mensejahterakan masyarakat yang tinggal di Jakarta.
Sebelumnya Ahok juga sudah pernah melontarkan gagasan, warga yang membeli tiket TJ dapat menggunakannya berkali-kali. Itu artinya mereka yang pergi kerja dapat menggunakan kebali tiketnya untuk pulang secara gratis. Alasan hanya satu, membantu meningkatkan kesejahteraan warga Jakarta. Jika kebijakan ini benar direalisasikan, hampir dapat dipastikan menjelang Pilgub DKI Jakarta tahun 2017, persentase elektabilitas Ahok akan terus meningkat. Dengan begitu maka hampir tidak ada pasangan calon yang mampu mengalahkan Ahok dan pasangannya pada Pilkada DKI mendatang. Apalagi pesaing Ahok, Tri Rismaharini sudah maju kembali dalam Pilkada Surabaya sementara pesaing lainnya Ridwan Kamil sepertinya belum parcaya diri untuk melawan Ahok.
Menjadi pertanyaan saat ini adalah apakah kebijakan Ahok tersebut, serta kemungkinan sejumlah kebijakan lainnya nanti memang disengaja untuk menarik dukungan dan simpati masyarakat Jakarta, dalam Pilgub mendatang. Penulis yakin, sebagai seorang politisi kawakan pasti Ahok membuat kebijakan tersebut sebagai suatu Investasi Sosial guna memenangkan pertarungan pada Pilgub mendatang. Itu artinya dengan berbuat baik kepada masyarakat, sang pemimpin sudah menanamkan kinvestasi besar gua meraih dukungan pada saat diperlukan. Tanpa perlu mengeluarkan dana pribadi yang besar sebagai sarana pencitraan, setiap pempimpin dapat memanfaatan uang negara untuk kepentingan mereka serta kroninya.
Jika langkah Ahok nanti ditiru oleh para kepala daerah lain, maka setiap incumben pasti akan memenangkan pertarungan dalam setiap Pilkada. Sejalan dengan Keputusan Mahkamah Konstitusi yang membolehkan keluarga petahana mengikuti pelaksanaan Pilkada maka anggota keluarga, kerabat, dan kelompok yang dekat dengan petahana dapat mengikuti Pilkada tanpa harus menunggu jeda satu periode jabatan. Hal itu berarti setelah Ahok memimpin DKI Jakarta untuk kedua kalinya, besar kemungkinan saudara sekandung Ahok yang akan memimpin DKI setelah Ahok. Politik dinasti terus terjadi di negeri ini sampai kapanpun.
