Program Kerja yang Seharusnya Bernilai
 Setiap masyarakat menginginkan kehidupan yang madani, dibuktikan dengan ragam program kerja yang diharapkan dapat mengurangi keluhan di kehidupan sosial. Pemilu bukan saja soal ajang mencari peran pemimpin yang cocok di mata melainkan di hati. Program kerja seharusnya dapat lebih bermanfaat untuk masyarakat dibandingkan keuntungan bagi partai-tok!
Memang tidak ada salahnya untuk membawa visi-misi partai ke dalam lingkup masyarakat tetapi, hal ini bukan menjadi suatu momen canggung di mana harapan masyarakat tercemar akibat kasus korupsi dan kegagalan program kerja akibat kurang perhitungan.Â
Saat ini program Food Estate memang disorot tetapi hal itu tak terlepas dari keseriusan pemimpin dalam menjalani program yang sebenarnya sangat bernilai. Tentu, hal tersebut harus menjadi sebuah warning bahwa di pemilu yang akan datang, harus memiliki penilaian yang fokus terhadap program kerja. Bukan saja yang dirasakan cocok dan sesuai keluhan masyarakat saat ini melainkan yang realistis. Contohnya, bila program BPkS itu gratis, dari mana asal uangnya?Â
Dengan demikian, menghadapi pemilu 2024 ada baiknya untuk melihat dua hal di atas yaitu, identitas pemimpin yang sebenar-benarnya dan program kerja yang realistis.Â
Suatu sitem demokrasi dapat dikatakan
sudah berjalan ketika sudah terpenuhi beberapa karakteristik, seperti pemilihan
umum yang fair dan priodik, adanya akuntabilitas publik (pertanggungjawaban)
negara di depan rakyat, dan adanya jaminan kebebasan berekspresi dan
berorganiassi. Diamond (2003) dalam Anwar Arifin, (2014:78-79), menulis bahwa demokrasi semakin terkait denagn kebebasan individu dan kelompok untuk bersikap dan mengekspresikan diri, bila hal tersebut tidak dapat dirasakan masyarakat, maka ada yang salah dalam demokrasi.Â
Viva La Vida
Baca konten-konten menarik Kompasiana langsung dari smartphone kamu. Follow channel WhatsApp Kompasiana sekarang di sini: https://whatsapp.com/channel/0029VaYjYaL4Spk7WflFYJ2H