Dinamika Indonesia dalam Pusaran Permasalahan Hukum Internasional

 

Sebagai anggota aktif berbagai lembaga multilateral global, Indonesia tak bisa mengabaikan berbagai dinamika isu strategis hubungan internasional dewasa ini. Sejumlah isu hukum dan hubungan internasional kontemporer yang tengah berkembang turut memberi tantangan tersendiri bagi politik luar negeri dan kepentingan nasional Indonesia.

Mulai dari tekanan mitigasi perubahan iklim global, krisis kesehatan dan pangan akibat pandemi Covid-19 dan perang Rusia-Ukraina, hingga persaingan kekuatan besar di kawasan Indo-Pasifik. Isu utama hukum dan hubungan internasional kontemporer yang berpengaruh bagi Indonesia, serta respon yang ditempuh pemerintah saat ini.

Tegas Berkomitmen pada Mitigasi Perubahan Iklim

Indonesia turut mengalami dampak kenaikan suhu global dan bencana alam ekstrem akibat perubahan iklim. Di forum global seperti Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) G20 dan COP UNFCCC tahun 2022 lalu, Indonesia tegas menyerukan komitmen nyata seluruh negara maju untuk memangkas emisi gas rumah kaca, termasuk menyalurkan pendanaan iklim bagi negara berkembang. Pada KTT G20 di Bali dan Conference of Parties (COP) UNFCCC 2022 di Sharm El-Sheikh, Mesir, Indonesia secara tegas mendesak negara-negara maju untuk menaikkan target penurunan emisi Gas Rumah Kaca (GRK) mereka, sekaligus menyalurkan pendanaan bagi aksi iklim di negara berkembang. Saat ini target penurunan emisi GRK negara maju dinilai masih sangat minim dan tak sebanding dengan sumbangsih emisi historis mereka selama dekade sebelumnya.

Indonesia menyerukan agar Uni Eropa, Amerika Serikat, dan sejumlah negara G7 menaikkan target penurunan emisi GRK mereka pada 2030 menjadi minimal 65% dibandingkan level 1990. Selain target nasional yang lebih ambisius, Indonesia juga mendesak agar negara-negara kaya itu menyalurkan pendanaan iklim tahunan senilai USD 100 miliar ke negara berkembang. Pendanaan iklim ini krusial guna mendukung upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim di negara miskin dan rentan, seperti Indonesia. Selama ini, komitmen pendanaan iklim USD 100 miliar per tahun itu kerap tidak terpenuhi. Indonesia terus menekankan arti penting pemenuhan komitmen pendanaan tersebut.

Sayangnya, berbagai komitmen penting mitigasi dan adaptasi iklim global masih menemui jalan buntu. Namun Indonesia tak putus asa mendorong mekanisme multilateral yang adil dan mengikat seluruh pihak. Termasuk opsi pinjaman multilateral bank dunia dengan bunga rendah untuk transisi energi berkelanjutan.

1. Indonesia termasuk negara yang cukup rentan menghadapi dampak perubahan iklim, seperti kenaikan permukaan air laut dan bencana alam ekstrem seperti banjir, kekeringan, dan badai tropis.
2. Sebagai negara kepulauan dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia, naiknya permukaan laut bisa mengancam puluhan juta warga Indonesia. Diproyeksikan wilayah pesisir akan mulai tenggelam pada 2050an.
3. Indonesia sendiri sudah berkomitmen menurunkan emisi GRK sebesar 29% pada tahun 2030 melalui instrumen NDC (Nationally Determined Contributions) yang diserahkan ke UNFCCC.
4. Di forum global seperti KTT G20 dan COP UNFCCC 2022 lalu, Indonesia mendesak negara maju untuk menaikkan target penurunan emisi mereka yang jauh lebih besar, sekaligus memobilisasi pendanaan iklim bagi negara berkembang.
5. Selain mitigasi berbasis NDC, Indonesia juga menginisiasi skema perdagangan karbon sukarela antarnegara berkembang, serta opsi pinjaman rendah bank dunia khusus untuk transisi energi bersih di negara berkembang.
6. Upaya mitigasi perubahan iklim juga diarahkan ke sektor kehutanan dan lahan gambut. Penegakan moratorium pembukaan hutan primer dan restorasi gambut dilakukan guna mengurangi emisi dari deforestasi dan degradasi lahan.

Itulah sejumlah langkah tegas Indonesia dalam menunjukkan ambisi dan kepemimpinan global soal komitmen mitigasi dampak perubahan iklim, terutama dalam mendesak negara maju bertanggung jawab atas emisi historis mereka.