- Jumlah penduduk versi BPS: 38.847.600, dan yang berumur 15thn ke atas versi BPS: 26.864.686.
- Jumlah DPT menurut KPU: 30.652.750, atau selisih 3.78.064 dengan BPS atau lebih tinggi 12% dari hitungan BPS.
4. Papua
- Jumlah penduduk versi BPS: 3.149.400, dan yang berumur 15thn ke atas versi BPS: 2.177.937.
- Jumlah DPT menurut KPU: 3.223.816, atau selisih 1.045.879 dengan BPS atau lebih tinggi 32% dari hitungan BPS.
Total selisih DPT dan data penduduk berusia 15 tahun ke atas menurut perhitungan BPS adalah 11.879.744 yang bisa kita kurangkan kembali dengan faktor jumlah penduduk berusia 17 tahun ke atas yang sudah memiliki hak suara maka kurang lebih kita akan memperoleh selisih penduduk menurut DPT dan BPS 9.000.000 sedangkan selisih perolehan suara pasangan Prabowo-Hatta dengan Jokowi-JK kurang lebih 8.500.000 suara. Angka ini dengan asumsi bahwa semua orang memilih dan tidak ada golput sedangkan kita ketahui bahwa angka golput mencapai 20%. Berdasarkan angka BPS saja sudah terlihat dengan gamblang bahwa hasil perhitungan perolehan suara yang dilakukan oleh KPUD dan KPU sangat janggal dan kejanggalan tersebut karena:
1. Jumlah DPT lebih tinggi daripada hasil hitungan jumlah penduduk yang memiliki hak pilih dari BPS, dan ini tidak mungkin sebab pekerjaan sehari-hari BPS adalah menghitung jumlah real penduduk dan pertambahan atau pengurangan jumlah penduduk di sebuah daerah.
2. Rekapitulasi final KPU bukan saja lebih tinggi daripada hitungan BPS tapi juga menggambarkan seolah tidak ada golput dan hal ini dapat dipastikan tidak benar.
3. Penggelembungan 11.879.744 suara oleh KPU dapat dipastikan semua masuk sebagai perolehan suara Jokowi-JK yang mencapai 70.522.493 dan bila penggelembungan suara tersebut dihilangkan maka perolehan suara Jokowi-JK yang asli dengan asumsi tidak ada kecurangan lain kurang lebih adalah 58.642.749 berbanding perolehan suara Prabowo-Hatta yaitu 62.373.927 atau konsisten dengan pernyataan Umar Abduh selama 18 menit di Youtube bahwa menurut data yang dia pegang seharusnya Prabowo-Hatta adalah pemenang pilpres dengan selisih 54% (lihat http://www.youtube.com/watch?v=x8WoJBklpVE).
Tentu saja bila pilpres berjalan adil maka jurang suara antara Jokowi-JK dan Prabowo-Hatta akan semakin melebar oleh sebab kecurangan yang dilakukan Jokowi-JK bukan hanya dalam hal mark up jumlah DPT tapi juga masalah pengumuman kemenangan berdasarkan QC dan Exit Polls secara prematur; perusakan kertas suara yang memilih Prabowo-Hatta seperti yang terjadi di Jawa Tengah; pemilih yang sama memilih berkali-kali sebagaimana di Jawa Tengah, pemilih ilegal dan tidak memenuhi syarat diperbolehkan memilih seperti di Jakarta dengan jumlah pemilih ilegal mencapai 250ribu orang; KPU sebagai lembaga yang berwenang mengabaikan rekomendasi Bawaslu untuk mengadakan pemilihan ulang karena Ketua KPU adalah suami dari adik ipar Jusuf Kalla dan lain sebagainya.
Saya tidak tahu apakah Prabowo-Hatta akan melakukan upaya hukum ke Mahkamah Konstitusi atau tidak, kendati demikian aksi Prabowo menjelang pengumuman KPU membawa sisi positif yaitu Jokowi-JK akhirnya membuka kedok mereka bahwa Jokowi memang benar hanya presiden boneka sedangkan pemegang kendali pemerintahan yang sebenarnya ada di tangan Megawati Soekarnoputri dan hal ini terungkap dari pernyataan Jusuf Kalla bahwa penentuan kabinet akan ditentukan sepenuhnya oleh Ketua Dewan Pembina Presiden yaitu Megawati. Apa artinya?
