United Nations Programme on HIV and AIDS (UNAIDS) merupakan organisasi internasional di bawah naungan PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa) yang memimpin upaya global dalam mengakhiri penyebaran HIV/AIDS sebagai ancaman kesehatan masyarakat pada tahun 2030 yang menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) atau Sustainable Development Goals (SDGs). Kasus pertama HIV yang terjadi lebih dari 35 tahun yang lalu menginfeksi sekitar 78 juta orang dan 35 juta orang meninggal akibat penyakit AIDS. UNAIDS mulai beroperasi pada tahun 1996 dengan memberikan arahan strategis, advokasi, koordinasi, dan dukungan teknis yang dibutuhkan untuk menghubungkan pihak pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar memberikan layanan untuk korban HIV/AIDS yang dapat menyelamatkan jiwa mereka.
Salah satu dari 17 tujuan SDGs, yaitu kehidupan sehat dan sejahtera yang tertera pada tujuan 3 yang menyatakan akan mengakhiri epidemi AIDS di tahun 2030 (United Nations, 2015). Ketercapaian SDGs mengenai HIV/AIDS berkaitan dengan ketercapaian SDGs lainnya, seperti SDG 1, SDG 2, SDG 3, SDG 5, SDG 9, dan SDG 17 (UNAIDS, 2017a). Dalam cakupan global, kasus HIV/AIDS telah mengalami penurunan dari 0,4 menjadi 0,26 per 1.000 populasi yang tidak terinfeksi antara tahun 2005 (puncak epidemi HIV) dan 2016 (UNAIDS, 2018a; United Nations, 2018). Penurunan ini menjadi hasil dari upaya penguatan pada program pencegahan dan pengobatan yang juga berdampak pada penurunan transmisi HIV/AIDS. Namun, capaian penurunan ini apabila dibandingkan dengan target SDGs pada tahun 2030 masih dikatakan lambat. Hal tersebut dikarenakan kendala, seperti stigma dan diskriminasi yang masih sangat tinggi di lingkungan masyarakat, program yang tidak selaras dengan budaya Indonesia, belum maksimalnya komitmen kebijakan, serta keterbatasan laporan data terkini juga menjadi penghambat dalam keberhasilan program yang ada.
Terkait dengan stigma dan diskriminasi yang sangat tinggi di lingkungan masyarakat, UNAIDS bekerja sama dengan beberapa organisasi maupun yayasan serta kaum muda menghadirkan beberapa progam yang mampu memberdayakan masyarakat dengan pengetahuan mengenai HIV dan mampu berkontribusi pada respon HIV di Indonesia supaya  masyarakat lebih mampu melindungi diri dari HIV dan tidak menganggap tabu mengenai HIV.
Pada tahun 2021 Kementrian Kesehatan Indonesia bekerja sama dengan Yayasan Kerti Praja, Universitas Padjajaran, dan Jaringan MSM-TG (GR-INA) menghadirkan progam pelatihan PrEP atau Profilaksis pra-pajanan sebagai penyediaan layanan kesehatan dan petugas penjangkauan masyarakyat dengan menyediakan pelayanan pencegahan HIV yang lebih menenangkan bagi orang yang beresiko HIV dan mampu mengurangi infeksi HIV diantara populasi kunci seperti pekerja seks dan pria gay.
Selain itu, UNAIDS Indonesia dan Inti Muda memberdayakan kaum muda dalam serangkaian Festival Pemuda dengan dukungan dari Departemen Luar Negeri dan Perdagangan (DFAT) Pemerintah Australia. Serangkaian Festival Pemuda ini memberikan ruang kepada populasi kunci yang aman dan nyaman untuk diskusi kolektif, berekspresi, dan belajar mengenai isu-isu kesejahteraan seksual mereka. Sejak Februari sampai April 2022, Festival Pemuda berhasil diadakan pada 7 provisi di Indonesia, diantaranya Jakarta, Sulawesi Selatan, Papua, Bali, Sumatra Utara, Jawa Timur, dan Jawa Barat. Festival Pemuda diikuti lebih dari 700 orang populasi kunci serta 140 populasi kunci mampu mengakses layanan tes HIV yang telah disediakan oleh Inti Muda dan provinsi kesehatan setempat dan Pusat Kesehatan Primer.
UNAIDS menghadirkan program-program tersebut dengan tujuan untuk menghapus stigma masyarakat terhadap ODHA dan penyakit HIV/AIDS. Selain itu, dengan adanya program tersebut diharapkan dapat memberikan ruang yang khusus dana man sehingga ODHA dapat berjuang melawan HIV/AIDS tanpa diskriminasi dari masyarakat sekitar. Tujuan lain dari program yang diusung oleh UNAIDS juga disasarkan untuk masyarakat agar tidak memandang buruk atau mendiskriminasi ODHA yang ada di Indonesia.
Beberapa manfaat dari program UNAIDS terhadap penanganan kasus HIV/AIDS di Indonesia, yaitu sebagai berikut:
- UNAIDS bermanfaat menjadi solusi masalah HIV/AIDS. UNAIDS menempatkan ODHA pada pengambilan keputusan, perencanaan, penyampaian dan pemantauan tanggapan AIDS. Hal ini memetakan jalur bagi negara dan komunitas untuk mengikuti jalur cepat dalam mengakhiri AIDS dan merupakan advokat dalam mengatasi hambatan hukum dan kebijakan untuk tanggapan AIDS.
- UNAIDS memberikan arahan strategis, advokasi, koordinasi, dan dukungan teknis yang dibutuhkan untuk mengkatalisis dan menghubungkan pihak kepemimpinan dari pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat agar memberikan layanan untuk korban HIV/AIDS yang dapat menyelamatkan jiwa mereka.
- UNAIDS juga telah berhasil membantu memposisikan, membentuk, dan meningkatkan tanggapan terhadap HIV. Tanpa adanya UNAIDS, hak asasi manusia yang hidup dengan HIV akan terbengkalai  dan suara masyarakat akan semakin jarang di dengar.
- UNAIDS telah membentuk kebijakan publik tentang HIV di tingkat global, regional dan nasional. Hal ini memobilisasi investasi untuk kebijakan nasional dengan menggunakan bukti, pengalaman, dan advokasi politik, membangun sistem kesehatan dan komunitas, membangun kerangka hukum dan membentuk opini publik dalam menciptakan masyarakat yang sehat dan tangguh.
