Oleh: Rifai Mukin[1]
 Publik banyak berbicara tentang masalah oligarki dan pengaruhnya dalam politik Indonesia, terutama dalam hal Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Pemilu 2024. Ada kekhawatiran bahwa oligarki, sekelompok kecil individu yang sangat berkuasa dan berpengaruh, dapat mengontrol proses demokrasi dan menghambat kemajuan negara.
 Untuk waktu yang lama, oligarki telah menjadi bagian dari politik Indonesia. Karena mereka kaya, elit ekonomi dapat mengakses politisi dan pejabat pemerintah secara eksklusif, yang memungkinkan mereka untuk mengubah kebijakan dan undang-undang demi keuntungan pribadi mereka sendiri. Hal ini menyebabkan sistem yang tidak adil yang menghambat kemajuan ekonomi.
 Baik Jokowi maupun oligarki memiliki hubungan yang kompleks dan telah berkembang selama jabatannya. Pada awal kepemimpinannya, Jokowi dianggap sebagai pemimpin anti-oligarki yang berusaha menghilangkan pengaruh elit dalam politik Indonesia. Namun, seiring waktu, ia menjalin hubungan dengan sejumlah oligarki untuk mendapatkan dukungan finansial dan politik.
 Ada kekhawatiran bahwa oligarki akan berperan lebih besar dalam Pemilu 2024. Mereka dapat menggunakan kekayaan dan kekuatan mereka untuk mendanai kampanye politik, memanipulasi media, dan mempengaruhi opini publik. Hal ini dapat menghambat pemilu yang demokratis dan adil.
 Dampak Oligarki pada Demokrasi:
 Pengaruh oligarki pada demokrasi Indonesia dapat berdampak negatif, seperti:
 Menurunnya kepercayaan publik terhadap demokrasi: Orang-orang akan merasa bahwa suara mereka tidak didengar dan sistem demokrasi tidak adil;
 Korupsi dan nepotisme: Oligarki dapat menggunakan pengaruhnya untuk mendapatkan keuntungan pribadi dan mempromosikan kroni mereka.
 Ketidakadilan dan kesenjangan: Oligarki dapat memperkaya diri mereka sendiri dengan mengorbankan banyak orang, memperparah kesenjangan ekonomi dan sosial.
 Upaya Mengatasi Pengaruh Oligarki:
