Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung merupakan fasilitas yang menawarkan berbagai layanan publik dalam satu tempat, dengan tujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mendapatkan layanan dari pemerintah maupun swasta. Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung diresmikan pada Rabu, 17 November 2021, oleh Wali Kota Bandung saat itu, Oded M Danial. MPP Kota Bandung didirikan sebagai bagian dari ambisi pemerintah untuk meningkatkan dan memperluas layanan publik, serta bukti nyata dari pembangunan kapasitas pemerintah dengan menggabungkan beragam layanan pemerintah dan swasta dalam satu tempat
.
Di MPP Kota Bandung, Terdapat sekitar 28 gerai layanan yang terdiri dari berbagai instansi pemerintah dan swasta, antara lain seperti: Dinas Tenaga Kerja Kota Bandung, Dinas Perdagangan dan Perindustrian Kota Bandung, Badan Pengelolaan Keungan dan Aset Kota Bandung, Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, Dinas Komunikasi dan Informatika, Badan Pendapatan Daerah Kota Bandung, Perumda Titrtawening, Helpdesk OSS DPMPTSP, Polrestabes Bandung, Kementrian Hukum dan HAM Kanwil Jawa Bawat (Ditjen AHU & HAKI), Kantor Imigrasi Kelas 1 Kota Bandung, Kementrian Agama, Kantor Agraria (ATR/BPN), DPMPTSP Provinsi Jabar, Bapenda, Kantor Bea Cukai, BNN, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, Balai Besar POM, PT PLN UP3, PT Pos Indonesia, Pengadilan Negri,Bank Bandung, Bank BJB, Pojok Dekranasda dan UMKM, Bandung Invesment Corner, Â Dinas Cipta Karya, Bina Konstruksi, dan Tata Ruang Kota Bandung.
Hal tersebut bukan hanya sebagai upaya dalam meningkatkan dan mempermudah masyarakat dalam pelayanan, akan tetapi juga sebagai bentuk sistem kolaboratif antar instansi yang efektif antara pemerintah daerah, kementerian, lembaga negara, dan pihak swasta. Bentuk sistem kolaboratif ini menunjukan penguatan kapasitas pemerintah dalam mengelola sinergi lintas sektor.
Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung juga merupakan bukti nyata dari penguatan kapasitas pemerintahan dalam memberikan pelayanan publik kepada masyarakat. Hal tersebut tercermin dari berbagai aspek seperti Peningkatan efisiensi dan aksesibilitas, MPP menghemat waktu dan biaya individu dengan menghadirkan berbagai macam layanan dari 28 lembaga pemerintah dan swasta di satu tempat. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah untuk mengurangi serta menyederhanakan birokrasi sekaligus meningkatkan efisiensi layanan.Â
Kemudian penggunaan teknologi informasi dan mendukung reformasi birokrasi, MPP Kota Bandung menggunakan teknologi digital untuk menyediakan layanan seperti pendaftaran online dan informasi layanan berbasis aplikasi. Hal ini menunjukkan kemampuan pemerintah untuk beradaptasi dengan perubahan dan memodernisasi layanan. Selain itu, Kehadiran MPP mendukung upaya reformasi birokrasi pemerintah pusat. MPP merupakan alat ukur yang ampuh untuk mengukur pertumbuhan kapasitas pemerintah, karena menyederhanakan prosedur administratif, meningkatkan transparansi, dan menyediakan layanan yang lebih cepat.
MPP Kota Bandung pun mengadopsi prinsip customer-oriented, dengan menyediakan fasilitas yang modern, petugas yang ramah, dan lingkungan yang nyaman. Hal tersebut mencerminkan keseriusan pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan sesuai harapan dan keinginan masyarakat, bukan hanya meningkatkan dari ketersediaan lembaga saja. Tetapi, meningkatkan juga dari sisi petugas pelayanan sebagai penunjuk alur pelayanan tersebut.
Melalui Mall Pelayanan Publik (MPP) Kota Bandung, menunjukan pemerintah kota bandung berkomitmen nyata untuk meningkatkan kapasitasnya dalam melayani masyarakat dengan lebih baik, cepat, dan transparan, sekaligus menjawab tantangan zaman yang semakin modern dan era globalisasi.
Follow Instagram @kompasianacom juga Tiktok @kompasiana biar nggak ketinggalan event seru komunitas dan tips dapat cuan dari Kompasiana
Baca juga cerita inspiratif langsung dari smartphone kamu dengan bergabung di WhatsApp Channel Kompasiana di SINI