Aksi Demonstrasi Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggi terhadap Pimpinan Kampus

Berdasarkan keputusan rektor universitas islam negri sjech m djamil djambek bukittinggi NO 151/UN.26/KP.00.3/02- 2023 TENTANG TARIF LAYANAN PENUNJANG AKADEMI TAHUN 2023 merupakan regulasi yang di keluarkan oleh rektor TENTANG TARIF PENUNJANG AKADEMIK YANG MELIPUTI TARIF SEWA KENDARAAN ,TARIF SOPIR, TARIF SEWA GEDUNG DAN PAYMENT PONT jika kita lihat dari segi pendanaan kampus uin syech m djamil djambek bukittinggi sendiri merupakan BLU atau badan layanan umum ,dari peraturan mentri keungan republik Indonesia NOMOR 155/PMK.05/2020 TENTANG TARIF LAYAANAN UMUM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGRI BUKITTINGGI pada kementrian agama yang memutuskan dan menetapkan tarif layanan badan layanan umum UIN syech m djamil djambek bukittinggi yang pada pasal 1 mengatakan tarif layanan umum institut ini merupakan imbalan atas jasa layanan yang diberikan oleh institut islam negri itu sendiri serta pada pasal 2 di katakan imbalan atas jasa yang di berikan pada pasal 1 terbagi 2 yaitu tarif layanan akademik dan tarif layanan penunjang akademik pada poin ini lah timbul spekulasi dari regulasi yang dikeluarkan tersebut karna mengigat mahasiswa yang merupakan bagian dari civitas akademik tentu merupakan mahasiswa aktif yang telah terdaftar dan jelas sudah melakukan pembayaran uang kuliah atau UKT, menjadi pertanyaan di kalangan mahasiswa karna alokasi dana dari ukt yang telah di berikan tidak ada transparansi yang jelas di informasikan oleh rektor dan juga jajarannya juga di saat mahasiswa telah melakukan kewajiban nya tetapi apa yang mahasiswa dapatkan itu tidak sepadan dengan yang telah di berikan oleh kampus seperti fasilitas di UIN syech m djamil djambek bukittinggi ini sendiri yang tidak memadai di mulai dari hal fundamental yaitu akses jalan masuk kampus yang tidak layak , tidak layaknya parkiran untuk mahasiswa ,serta sarana prasarana yang harusnya menunjang di lingkungan civitas akademik yang sangat -- sangat tidak memadai .

 3. Kurangnya Tenaga Pendidik dan Kurikulum Kampus yang tidak Berkesinambungan 

Berdasarkan keluhan dari sebagian besar mahasiswa bahwa "Dalam penyusunan Kartu Rencana Studi (KRS) perkuliahan banyak yang tidak berkesinabungan dengan kurikulum kampus, dan jadwal perkuliahan yang tidak sistematis sebagaimana mestinya serta juga masih kurangnya tenaga pendidik sebagai dosen pengampu mata kuliah karena saat ini ada sebagian dosen yang mengajar lebih dari satu mata kuliah. Tentunya hal ini menghambat efektifitas dan efisiensi nya dalam suatu proses perkuliahan".

Kekecewaan seperti itulah yang dirasakan oleh mahasiswa UIN SMDD terhadap kebijakan kampus yang menuntut akan tetapi untuk hal fasilitas sulit. Sehingga menuntut untuk kejelasan serta dengan alasan yang logis, karna selama ini mahasiswa selalu ditekankan tetapi kejelasan dari hal tersebut tidak ada. Makanya timbul spekulasi yang tidak mengenak kan tetapi pantas untuk dilontarkan "KAMPUS ADALAH LADANG BISNIS"

Dalam video 40 detik yang disampaikan oleh presiden mahasiswa Ahmad Zaki di Akun resmi Instagram : @demauinsmdd dan video itu setelah melakukan audiensi serta negosiasi dengan beberapa pimpinan kampus, mengatakan " Telah melakukan audiensi terhadap pimpinan kampus, dan tuntutan ini akan ditinjau kembali serta dipastikan kami memberikan waktu kepada pihak kampus 168 jam, kurang lebih 7 hari waktu dari pimpinan untuk mengoreksi serta mengevaluasi dari kinerja serta tuntutan tuntutan yang kami bawa,mudah mudahan gerakan ini menjadi perubahan bagi UIN SMDD nantinya,perubahan bagi mahasiswa UIN smdd Bukittinggi khususnya" Ujar-Nya.

Sekian, saya bukan penyampai yang baik, dan juga bukan penulis yang baik, saya hanya ingin mengetahui bahwa saya berada dititik yang benar dan agar mengetahui syurga dalam keheningan.

Billahi Taufiq wal hidayah, Terimakasih.

Ridwan Hidayat :Mahasiswa UIN SMDD Bukittinggi.