Pancasila sebagai Sistem Etika

Oleh : Ridwan Ardiyansyah

Pancasila sebagai sistem etika, dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moralitas dalam diri setiap individu sehingga memiliki kemampuan menampilkan sikap spiritualitas dalam kehidupan bermasyarkat, berbangsa, dan bernegara. Etika Pancasila adalah cabang filsafat yang dijabarkan dari sila-sila Pancasila untuk mengatur perilaku kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara di Indonesia. Oleh karena itu, dalam etika Pancasila terkandung nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Kelima nilai tersebut membentuk perilaku manusia Indonesia dalam semua aspek kehidupannya.

Perwujudan Pancasila dalam konteks Pancasila sebagai etika adalah Pancasila menyajikan nilai sebagai landasan etika dalam kehidupan. Sebagai contoh, Sila ketuhanan mengandung dimensi moral berupa nilai spiritualitas yang mendekatkan diri manusia kepada Sang Pencipta, ketaatan kepada nilai agama yang dianutnya. Sila kemanusiaan mengandung dimensi humanus, artinya menjadikan manusia lebih manusiawi, yaitu upaya meningkatkan kualitas kemanusiaan dalam pergaulan antar sesama. Sila persatuan mengandung dimensi nilai solidaritas, rasa kebersamaan (mitsein), cinta tanah air. Sila kerakyatan mengandung dimensi nilai berupa sikap menghargai orang lain, mau mendengar pendapat orang lain, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Sila keadilan mengandung dimensi nilai mau peduli atas nasib orang lain, kesediaan membantu kesulitan orang lain.

Etika Pancasila diperlukan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sebab berisikan tuntunan nilai-nilai moral yang hidup. Namun, diperlukan kajian kritis-rasional terhadap nilai-nilai moral yang hidup tersebut agar tidak terjebak ke dalam pandangan yang bersifat mitos. Contoh dari konsekuensi pancaila sebagai sistem etika ini adalah pada kehidupan berbangsa dan bernegara, yaitu "KORUPSI", banyaknya kasus korupsi yang melanda negara Indonesia sehingga dapat melemahkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan bernegara, Pancasila sebagai sitem etika disini dapat digunakan untuk rambu normatif untuk mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara , dengan demikian, pelanggaran dalam kehidupan bernegara yaitu korupsi dapat diminimalkan.

Pancasila, sebagai sistem etika yang mendasari negara Indonesia, memiliki beberapa aspek yang relevan untuk diperhatikan dalam memberikan pendapat. Keselarasan dengan Budaya dan Nilai-nilai Lokal : Pancasila dirancang untuk mencerminkan nilai-nilai budaya Indonesia yang kaya dan beragam. Ini termasuk prinsip-prinsip seperti ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Prinsip-prinsip ini dianggap sebagai inti dari moralitas dan etika dalam konteks Indonesia. Fleksibilitas dan Adaptabilitas : Pancasila juga bisa diinterpretasikan secara dinamis sesuai dengan perkembangan zaman dan perubahan sosial. Ini menunjukkan bahwa sistem etika ini tidak bersifat kaku, tetapi dapat beradaptasi dengan nilai-nilai baru atau tantangan yang dihadapi masyarakat. Implikasi dalam Kehidupan Sosial dan Politik : Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai pedoman etika individu, tetapi juga menjadi dasar bagi kebijakan publik dan pengambilan keputusan politik di Indonesia. Oleh karena itu, ia memainkan peran penting dalam memastikan bahwa keputusan-keputusan yang dibuat oleh pemerintah mencerminkan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakat Indonesia. Penerimaan dan Kritik : Meskipun banyak pihak menerima Pancasila sebagai landasan moral dan etika yang kuat, ada juga kritik terhadap implementasinya dalam praktik. Beberapa kritikus menyoroti perbedaan antara idealisme Pancasila dan kenyataan politik atau sosial di lapangan.

Secara keseluruhan, Pancasila sebagai sistem etika mencerminkan upaya untuk menyatukan berbagai aspek kehidupan sosial, politik, dan moral di Indonesia. Bagaimanapun, seperti halnya dengan setiap sistem nilai, tantangannya adalah bagaimana masyarakat dan pemerintah mengimplementasikan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari untuk mewujudkan tujuan-tujuan yang diinginkan.