Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pasti butuh dana yang enggak sedikit. Nah, rincian dan transparansi dana harus dilakukan tiap-tiap Paslon (Pasangan Calon) yang berkompetisi di Pilkada. Kenapa harus transparan? Jelas dong, buat ngehindarin Money Politic.Politik uang jelas tidak boleh dilakukan dalam proses kampanye, masa jabatan, apalagi kehidupan sehari-hari, diharamkan!.
Tahun-tahun belakangan ini jumlah money politicsemakin berkurang, mungkin karena tingkst kesadaran calon pejabat yang meningkat dan sistem pengawasan yang diperketat. Regulasi kampanye yang diatur KPU (Komisi Pemilihan Umum) menekankan kepada tiap-tiap Paslon untuk melaporkan seluruh rincian sumber dana kampanye yang masuk dan keluar.
Transparansi dalam Pilkada DkI jakarta 2017 dilakukan oleh pasangan BaDja (Basuki-Djarot) dengan maksimal. Pasangan nomor urut dua ini dengan rinci menunjukkan aliran dana kampanye yang masuk dan keluar sebagai berikut:
Patungan perorangan yang belum melengkapi formulir KPU: Rp 24.748.627.148
 Partai politik: Rp 208.938.000
 Badan hukum swasta: Rp 4.752.000.000
 Patungan perorangan: Rp 18.503.505.222
 Sudah dilaporkan pada laporan awal dana kampanye (LADK): Rp 208.935.222
 Total pemasukan: Rp 48.004.132.370
Biaya konsultan: Rp 1.910.625.000
 Administrasi: Rp 286.646.959
 Biaya operasional: Rp 3.624.711.110
 Biaya operasional Posko Badja: Rp 162.187.000
 Total pengeluaran: Rp 5.984.170.069
Nah, kalau kita perhatikan dana kampanye gak segede yang kita bayangkan selama ini kan? Bisa sampai berpuluh-puluh Miliar. Kampanye yang dilakukan BaDja sesuai anggaran dan sasaran, lepas dari anasir-anasir dan indikasi politik uang.
Selain itu, kelebihan dana kampanye yang cukup besar akan digunakan untuk tujuan yang lebih besar; disumbangkan semua pada kas negara, bukan main pasangan nomor urut dua ini. Keikhlasan dan kontribusi untuk kemajuan Jakarta dan Indonesia sudah mereka perlihatkan sejak menjabat menjadi Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta.
Basuki Tjahya Purnama-Djarot Saiful Hidayat selalu memasukkan kelebihan anggaran APBD ke kantong kas Provinsi DKI Jakarta. "Kalau sisa (dana kampanye) dikembalikan ke negara. Disetorkan kembali ke kas negara. Uang operasionalku (sebagai Gubernur DKI) saja aku balikin ke negara kok," ujar Ahok
Kelebihan jumlah dana kampanye rakyat yang cukup besar menyebabkan BaDja dan timnya memutuskan untuk menyumbang langsung kepada kas negara. Inilah bentuk kontribusi dan kerja nyata pejabat publik untuk bangsa dan negaranya.
