"Masyarakat harus disadarkan bahwa praktek korupsi cepat atau lambat akan memiskinkan mereka kembali. Oleh karena itu mereka harus sadar, harus ikut melawan praktek-praktek korupsi, juga melaporkannya," Sujana Royat (Ketua Pokja Pengendali PNPM Mandiri/Deputi Koordinasi bidang penanggulangan kemiskinan dan pemberdayaan masyarakat).
Kemiskinan dan Korupsi adalah permasalahan besar bangsa Indonesia saat ini. Kemiskinan dan Korupsi ibarat dua sisi mata uang, ada korelasi kuat. Dimana ada kemiskinan, dipastikan terjadi praktek korupsi. Penyebab kemiskinan memang multi dimensi, namun korupsi adalah variabel terbesarnya.
Menurut Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), di Indonesia ada tiga sektor yang sangat rawan terjadinya korupsi. Pertama, sektor pajak. Kedua, sektor pengelolaan sumber daya alam (SDA), Ketiga, perencanaan dan pemanfaatan anggaran Pemerintah. Kalau kita kaji, ketiga sektor tersebut sangat erat hubungannya dengan kesejahteraan rakyat.
Korupsi di Indonesia seolah-olah sudah menjadi budaya. Sebagian kalangan sudah menganggap korupsi adalah hal yang lumrah, tidak tabu lagi. Korupsi sudah seperti gaya hidup. Sebaliknya, berani jujur dan tidak korupsi, malah dianggap aneh. Melawan arus supaya tidak korupsi, siap-siap kehilahuingan jabatan, karir mandeg, dimusuhi, gak keren, dan harus siap hidup miskin.
Sangat berbahaya, ketika Korupsi sudah menjadi budaya, sulit untuk diberantas. Maka, untuk melawan budaya korupsi, satu-satunya jalan adalah dengan budaya juga, yaitu budaya anti korupsi.
Membudayakan anti korupsi dan membumikannya di Indonesia bukan perkara mudah. Butuh gerakan bersama, komitmen dan kerjasama semua pihak, dan yang terpenting harus dimulai dari diri sendiri.
Edukasi adalah salah satu cara untuk menyebarluaskan budaya anti korupsi di masyarakat. Dengan Edukasi, bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa korupsi sangat berbahaya bagi kelangsungan hidup masyarakat.
Dari Lampung untuk Indonesia Bersih
Salah satu ikhtiar membudayakan anti korupsi melalui edukasi telah dilakukan oleh kelompok civil society di Provinsi Lampung, melalui Jaringan Radio Komunitas Lampung (JRKL) untuk memantau pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri, dan program pembangunan lainnya di Provinsi Lampung.
JRKL ikut aktif mengawasi pelaksanaan PNPM Mandiri dalam rangka mencegah penyelewengan dana. Insiatif JRKL ini berdasarkan pemahaman bahwa mengawasi pemimpin dan pemberantasan korupsi bukanlah hak dan tugas pemerintah saja, namun masyarakat juga bertanggungjawab dalam penguatan tata kelola dan anti-korupsi.
Inisiasi JRKL yang merupakan bagian dari Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JRKI) mendapat apresiasi dari Kelompok Kerja (Pokja) pengendali PNPM Mandiri, sehingga Provinsi Lampung dijadilan tuan rumah dalam kegiatan tata kelola PNPM Mandiri yang baik dan anti korupsi. Acara gong membumikan budaya anti korupsi ini diadakan pada tanggal 16 Mei 2013 bertempat di Tabek Indah Resort, Bandar Lampung.
