Aspirasi Politik Islam: Akomodasi, Adopsi atau Revolusi

Rasa frustasi dan ketidakpuasan dibidang politik, ekonomi, hukum dan kehidupan sosial di era Orde Baru, membuat kelas menengah Indonesia yang dimotori mahasiswa menjadi condong ke arah ideologi Islam.  Pemuda terdidik dan kelas menengah perkotaan menjadi basis utama kader gerakan Islamis di Indonesia. Mulai tahun 1990-an basis Islam bergeser menggarap kelas sangat miskin yang dirugikan langsung oleh praktek Pemerintahan yang korup dan tidak adil. 

Di kelas masyarakat miskin inilah gerakan Islam memberikan berbagai program atau layanan sosial yang menyentuh langsung persoalan rakyat. Rakyat miskin dan marginal yang dilembagakan dalam berbagai organisasi massa (Ormas) Islam dan pendidikan yang menjadi basis massa yang besar bagi gerakan Islam di Indonesia. 

Uniknya gerakan ini tumbuh diluar Ormas Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah walaupun ada kemiripan ideologi. Jumlahnya diperkirakan hampir menyamai dua Ormas Islam tersebut. Tentu suara-suara yang menghendaki diakomodasinya aspirasi dari kalangan menengah terdidik Islam ini patut menjadi perhatian, jangan diabaikan

Sejarah menunjukkan, Soeharto terlambat mengakomodasi aspirasi kelompok politik Islam, dan reformasi 1998 yang menjatuhkannya tidak dapat dilepaskan dari gerakan-gerakan kelompok ini.

Tahun 1998 adalah puncak gerakan Politik Islam ini, kemudian menurun saat bersekutunya aliran Islam dalam fraksi Poros Tengah pimpinan Gus Dur, Amien Raies dan beberapa tokoh aktivis masjid dari Partai Keadilan.

Aksi Ummat Islam pada 4 November 2016 nanti adalah "impact" dari dorongan politik aliran dari golongan Islam yang secara alamiah akan memaksa keluar, karena tidak didengarnya aspirasi-aspirasi Ummat Islam. Jika tidak diakomodasi dan diadopsi maka hasilnya akan seperti tahun 1998.

Sayangnya, dalam pertemuan dengan para Ulama, Selasa (01/11/2016), Presiden Jokowi hanya ,mengundang MUI, NU dan Muhammadiyah. Ini tidak mewakili 100 persen representasi gerakan Islam yang akhir-akhir ini turun ke jalan diseluruh Indonesia yang meminta Ahok diproses hukum atas dugaan penistaan agama Islam.

Mengutip tulisan Ketua Umum Pemuda Muhammdiyah , Dahnil Anzar Simanjuntak,  yang diudang ke Istana, Presiden Jokowi seolah sedang menjalankan "Politik Belah Bambu" terhadap ummat Islam. 

Menurut Dahnil, Ada kesan Presiden Jokowi sedang memecah belah umat Islam, karena akan berkembang perspektif Muhammadiyah, MUI dan NU sudah dikangkangi oleh Presiden. Sehingga Ummat Islam pasti tidak bisa bersikap obyektif lagi terhadap Presiden Jokowi. 

Pertemuan dengan tiga lembaga organisasi Islam tersebut tidak akan mampu mencegah aksi 4/11 yang rencananya akan diikuti ratusan ribu massa. Presiden Jokowi belum menyentuh "akar persoalan" untuk meredam aksi-aksi massa Islam tersebut yakni memproses hukum Ahok dan mengajak dialog kelompok-kelompok Islam yang selama ini "vokal" terhadap Pemerintahan Jokowi.

Sekali lagi, belajar dari kejatuhan Orde Baru, aspirasi politik Islam janganlah diabaikan,  akomodasi, adopsi atau revolusi akan kembali terjadi di Indonesia. Mungkin aksi 4 November nanti tidak akan terjadi apa-apa, tapi resistensi Ummat Islam kepada pemerintahan Jokowi akan semakin besar.