Mohon tunggu...
Ridwan Manysur
Ridwan Manysur Mohon Tunggu... Lainnya - Mahasiswa dan Karyawan Swasta

i'm traveller

Selanjutnya

Tutup

Politik

Calon Presiden dalam Lingkaran Oligarki Partai Politik

18 Mei 2023   21:40 Diperbarui: 18 Mei 2023   21:43 293
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.
Lihat foto
DOK. CNBC Indonesia

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) resmi menunjuk Ganjar Pranowo sebagai bakal calon presiden Periode 2024 - 2029, tentu ini menimbulkan pertanyaan penting bagi publik,apakah penunjukan Ganjar sama halnya seperti penunjukkan Jokowi pada pemilu 2014 dan 2019 Lalu ? yang sengaja di "design" untuk membebek kepada partai ?

Jika iya, maka publik harus benar- benar menggunakan kewarasannya agar praktik oligarki partai politik terputus. Kita membutuhkan figur calon presiden yang mampu berkomitmen membawa pemerintahan ini keluar dari oligarki partai politik. Karena meneruskan langkah jokowi sama halnya melenggangkan politik dagang sapi. Banyak program-program dimasa Jokowi yang hanya menguntungkan penguasa dan kroninya.

Sebut saja bagaimana Jokowi dan koleganya melegalkan kembali Perpu Cipta Kerja menjadi UU Cipta Kerja  yang mendatangkan kemurkaan publik. Publik menilai UU cipta kerja  sengaja dipesan oleh kelompok tertentu. Padahal MK menyatakan UU Cipta Kerja Inkonstitusional dan harus diperbaik pasal-pasal yang bermasalah. Alih --alih bukannya diperbaiki presiden gerak cepat mengeluarkan PERPU Cipta Kerja dengan alasan kegentingan yang memaksa,entah apa  gentingan memaksa yang dimaksud.

Lantas menyoal IKN (Ibukota Negara Baru) Jokowi dan koleganya "Ngotot" membangun IKN ditengah baru pulihnya perekonomian negara pasca pandemi covid 19. Bukan hanya itu persoalan pembebasan lahan IKN menjadi polemik antara pemerintah dan masyarakat adat setempat, WALHI mencatat bahwa kawasan IKN adalah kawasan strategis dan pendukung kebutuhan sumber air bagi masyarakat wilayah sekitar. Keberadaan IKN mengancam keberadaan teluk bakau balikpapan dengan luas 2,603, 41 hektar. 

Pelemahan KPK juga menjadi catatan penting di masa pemerintahan presiden jokowi, jangan harap KPK garang seperti dulu,revisi UU KPK melemahkan marwah KPK saat ini. Beberapa penyidik KPK dituding sebagai taliban hanya karena menolak tes wawancara kebanggsaan,tes TWK KPK adalah Anomali yang disengaja.

Maka sudah sepatutnya publik berani bersikap menuntut komitmen kandidat calon presiden baik Ganjar Pranowo, Anies Baswedan dan Prabowo Subianto untuk melakukan sesuatu yang baru,keluar dari langkah-langkah Jokowi yang membebek kepada partai politik.

Mohon tunggu...

Lihat Konten Politik Selengkapnya
Lihat Politik Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun