EUDR Jadi Pemicu Reformasi Pertanian Indonesia

Namun, penerbitan STDB yang terdesentralisasi menjadi kendala utama. Proses penerbitan yang lambat dan jumlah STDB yang masih sangat terbatas membuat Indonesia kesulitan mengejar ketertinggalan dalam memenuhi tenggat waktu EUDR. Berbeda dengan Vietnam yang memiliki sistem sosialis dengan sentralisasi penerbitan dokumen legalitas, atau Malaysia dan Thailand yang telah jauh-jauh hari melakukan registrasi lahan dan petani secara nasional,

Bantuan Sosial untuk Petani

Jika Indonesia gagal memenuhi persyaratan EUDR dan upaya diplomasi tidak membuahkan hasil, maka skenario terburuk adalah terhentinya ekspor komoditas ke Uni Eropa. Hal ini akan menyebabkan penurunan drastis harga komoditas di tingkat petani akibat minimnya permintaan pasar. 

Konsekuensinya, pendapatan petani akan tergerus dan kesejahteraan mereka terancam, terutama bagi mereka yang menggantungkan hidup sepenuhnya pada sektor pertanian. Pemerintah perlu mencari Solusi dengan diversifikasi pasar hingga segera menyiapkan program bantuan sosial.

Momentum untuk Memperbaiki Tata Kelola Pertanian

EUDR menjadi momentum bagi Indonesia untuk melakukan reformasi mendasar pada sektor pertanian. Dengan memperbaiki tata kelola pertanian, Indonesia tidak hanya dapat memenuhi persyaratan EUDR, tetapi juga meningkatkan daya saing produk pertanian di pasar global. Selain itu, regulasi serupa dengan EUDR diperkirakan akan semakin banyak diterapkan oleh negara-negara lain di masa depan. Oleh karena itu, kesiapan Indonesia dalam menghadapi regulasi semacam ini akan sangat menentukan keberlanjutan sektor pertanian di masa depan.