Mohon tunggu...
Rido Nugroho
Rido Nugroho Mohon Tunggu... Lainnya - Public Policy and ESG Enthusiast

Tulisan adalah awal dari perubahan, tulisan dapat memengaruhi pikiran, hati, dan tindakan orang banyak. Semua dimulai dari tulisan untuk merubah dunia yang lebih baik

Selanjutnya

Tutup

Ilmu Sosbud

Mewujudkan Negara Maju dengan Kebijakan Publik Unggul

1 Januari 2024   00:00 Diperbarui: 1 Januari 2024   00:11 63
+
Laporkan Konten
Laporkan Akun
Kompasiana adalah platform blog. Konten ini menjadi tanggung jawab bloger dan tidak mewakili pandangan redaksi Kompas.

Salah satu pertanyaan yang sering muncul dalam diskusi tentang pembangunan adalah: mengapa ada negara-negara yang berhasil mencapai kemajuan ekonomi dan sosial yang luar biasa, sementara negara-negara lain masih terjebak dalam kemiskinan dan keterbelakangan? Apa yang membedakan negara-negara yang sukses dari negara-negara yang gagal?

Jawaban yang sering diberikan adalah bahwa negara-negara yang sukses memiliki sumber daya alam yang melimpah, lokasi geografis yang strategis, atau budaya yang menghargai kerja keras dan inovasi. Namun, jawaban-jawaban ini tidak selalu memuaskan, karena ada banyak contoh negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang sedikit, lokasi geografis yang tidak menguntungkan, atau budaya yang tidak kondusif untuk pembangunan, tetapi justru mampu menciptakan kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyatnya.

Sebaliknya, ada juga contoh negara-negara yang memiliki sumber daya alam yang berlimpah, lokasi geografis yang ideal, atau budaya yang dinamis, tetapi tetap mengalami stagnasi atau kemunduran dalam pembangunan. Jadi, apa yang sebenarnya menjadi faktor penentu keberhasilan atau kegagalan suatu negara dalam pembangunan?

Faktor penentu utama adalah kebijakan publik. Kebijakan publik adalah tindakan atau keputusan yang diambil oleh pemerintah atau otoritas publik untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. Kebijakan publik mencakup berbagai aspek, seperti ekonomi, politik, sosial, lingkungan, hukum, dan sebagainya

Dari sekian banyak negara yang masih berkembang pada tahun 1950-an dan 1960-an, hanya sedikit yang berhasil keluar dari kemiskinan, seperti Singapura, Taiwan, dan Korea Selatan. Ketiga negara ini menunjukkan bagaimana kebijakan publik yang unggul dapat mengubah suatu negara menjadi negara maju.

Tatkala kebijakan publik dipahami sebagai manajemen, maka agenda terpentingnya adalah memastikan setiap kebijakan yang dibuat nyambung dengan kebijakan lain di depannya, di belakangnya, di atasnya, di bawahnya, serta di samping kiri dan kanannya.

Singapura mislnya, negara kecil yang minim sumber daya alam, tetapi mampu menjadi salah satu negara terkaya dan terdepan di dunia. Singapura memiliki visi yang jelas untuk menjadi hub investasi Asia, dan menerapkan kebijakan publik yang terintegrasi dan konsisten dalam menarik investasi, meningkatkan infrastruktur, mengembangkan sumber daya manusia, dan menjaga stabilitas politik dan sosial. Singapura juga dikenal sebagai negara yang memiliki pemerintahan yang efisien, bersih, dan profesional, serta masyarakat yang disiplin, produktif, dan inovatif.

Kemudian Taiwan, negara yang mengalami transformasi dari negara agraris menjadi negara industri dan teknologi. Taiwan memiliki misi yang kuat untuk menjadi pemain global dalam bidang elektronik, dan menerapkan kebijakan publik yang komprehensif dan fleksibel dalam mendukung industri lokal, meningkatkan penelitian dan pengembangan, melindungi hak kekayaan intelektual, dan membuka pasar internasional..

Korea Selatan, yang merdeka pada tahun 1945, merupakan salah satu contoh negara yang berhasil bertransformasi dari negara miskin menjadi negara maju. Negara ini memiliki visi untuk menjadi pemimpin dunia dalam bidang budaya dan ekonomi kreatif, dan menerapkan kebijakan publik yang efektif dan efisien untuk mendukung pengembangan industri kreatif, peningkatan kualitas pendidikan, dan pembangunan infrastruktur digital. Salah satu bukti keberhasilan Korea Selatan adalah keberhasilan mengekspor candu K-POP, ke seluruh dunia.

Bagaimana dengan Indonesia? Sebagai contoh, kita dapat melihat rantai nilai yang terbentuk dari kebijakan pemindahan ibu kota baru, yang melibatkan produksi baja di dalam negeri, proyek properti oleh pengusaha nasional, penyerapan tenaga kerja di kawasan, lingkungan hidup, dan dampaknya terhadap Jakarta yang ditinggalkan. Apakah kebijakan ini telah direncanakan, dirumuskan, dilaksanakan, dipimpin, dan dikendalikan dengan baik? Apakah kebijakan ini telah memberikan manfaat dan dampak yang positif bagi negara dan masyarakat?

HALAMAN :
  1. 1
  2. 2
Mohon tunggu...

Lihat Konten Ilmu Sosbud Selengkapnya
Lihat Ilmu Sosbud Selengkapnya
Beri Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE

Belum ada komentar. Jadilah yang pertama untuk memberikan komentar!
LAPORKAN KONTEN
Alasan
Laporkan Konten
Laporkan Akun