www.antaranews.com
Terserah orang menilai bahwa pilkada tidak langsung adalah kemunduran demokrasi. Tetapi bagi penulis, sebagai orang kecil, yang selama ini belum terkontaminasi politik uang dalam bentuk rencehan uang suap dan sembako menyatakan bahwa kembalinya pilkada tidak langsung merupakan anugerah yang paling indah diberikan oleh Allah Swt. Pasalnya pilkada langsung yang berjalan selama 10 tahun tidak memberi tawaran politik yang menjanjikan, malah sebaliknya melahirkan praktek money politics yang demikian terstruktur, sistematis, dan sangat massif karena yang terlibat adalah para broker politik, konglomerat hitam, para penjudi politik, dan tak kalah pentingnya  calo-calo politik.
Tentu yang menjadi obyek pengisap darah mereka adalah rakyat-rakyat yang tak berdosa. Sedangkan, sang kandidat dipoles sedemikian rupa oleh para broker dan para calo agar kelihatan menarik dan meyakinkan konstituen untuk memilihnya. Tentu saja, semua diperoleh bukan gratis alias bayar yang bukan main mahalnya. Si kandidat tak mau kehilangan muka di depan konstituen, takut dibilang punya modal dicekak, Maka diajaklah konglomerat hitam dan penjudi untuk diajak kerjasama dengan imbalan proyek-proyek besar jika dia menang. Semua yang dilakukan kandidat mulai dari melacurkan diri dengan broker dan calo, kemudian dilanjutkan dengan bersekutu dengan konglomerat hitam dan penjudi kelas barat demi mencapai tujuan akhirnya mengisap darah rakyat dengan cara pembagian sembako, kerudung, dan tentu saja recehan uang. Miris.
Itulah sekelumit yang penulis perhatikan selama pelaksanaan pilkada 10 tahun ini. Apabila diteruskan pilkada semacam ini akan tambah parah, walaupun dengan 10 syarat perbaikan seperti yang diusulkan partai Demokrat tidak akan membawa perubahan, malah sebaliknya memberi celah pelanggaran sehingga pada ujungnya malah menimbulkan keributan baru. Maka dari timbul masalah baru, ada baiknya pilkada dikembalikan pada mekanisme pilkada lewat DPRD.
Banyak keuntungan yang diperoleh dari pelaksanaan pilkada lewat DPRD, khususnya bagi lembaga-lembaga negara, seperti ; KPK, KPU, MK, dan Kepolisian. Hal tersebut dapat ditarik alasannya, yakni ;
- Beban kerja KPK akan tambah ringan. Jika ada oknum anggota DPRD terlibat korupsi akan memudahkan KPK menyisir dan menangkap anggota DPRD yang terlibat. Bayangkan kalau di pilkada langsung yang terlibat melibatkan banyak pihak, mulai dari broker, konglomerat, calo, hingga rakyat kecil yang tak berdosa ikut terseret-seret.
- Tugas KPU akan berkurang. Tugas KPU hanya fokus untuk pelaksanaan pileg dan pilpres. Jadi cerita-cerita tentang adanya  anggota KPU yang dikejar-kejar oleh simpatisan yang kalah tidak terdengar lagi.
- Beban kerja MK akan lebih ringan karena jumlah kasus yang berkaitan dengan urusan pilkada langsung yang dulunya berat dan cukup menyiksa berubah 180 derajat dengan diadakan pilkada lewat DPRD secara otomatis akan berkurang. Hal tersebut akan menambah jam tidur para hakim.
- Polisi jelas kecipratan untung dengan pilkada lewat DPRD. Mereka tidak banyak disibukan lagi konflik-konflik horizontal antar warga.
Itulah yang akan ditawarkan dengan adanya pilkada tidak langsung. Lebih sehat, lebih pancasila sesuai dengan sila ke-4, dan tentunya lebih bermanfaat. Namun demikian, penulis tidak anti dengan pilkada langsung. Hanya saja untuk 5 tahun ke depan ini, ada baiknya kita coba pilkada lewat DPRD. Seandainya dalam 5 tahun pelaksanaan pilkada lewat DPRD makin menambah tingkat korupsi. Kita dapat meninjau ulang kembali, dan boleh jadi pilkada langsung dapat diterapkan kembali tentu dengan semangat demokrasi yang sehat, tanpa dijejali oleh macam-macam politik uang seperti yang terjadi selama 10 tahun terakhir ini.
Maaf sekali lagi, saya harus mengatakan bahwa pilkada tidak langsung memang hebat. Prinsip penulis sama dengan prinsip dokter bahwa mencegah lebih baik daripada mengobati. Tos ah mangga pikir.
