Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Abraham Samad (kiri) dan Joko Widodo
Gonjang-ganjing akhirnya jadi gunjingan panas terkait layak tidaknya Budi Gunawan jadi kapolri menyeruak jadi bola liar panas ketika Abraham Samad terusik dan bangkit dari puasa bicara. Mau tak mau Abraham harus bicara, sebab institusinya mulai diusik oleh Seskab Andi Wijayanto yang menyatakan dengan tegas bahwa, tidak ada keharusan bagi Presiden untuk pemilihan Kapolri ini untuk melipatkan KPK dan PPATK.
Atas pernyataan Andi sekaligus mewakili pernyataan Jokowi sudah cukup membuat kepala Abraham sedikit kena vertigo. Abraham paham bahwa Penunjukan kapolri adalah hak prerogatif dari Presiden Joko Widodo, dan tidak memiliki kewajiban untuk melibatkan KPK dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan untuk menelusuri rekam jejak para calon pejabat negara. Namun, lanjut Abraham, akan lebih baik KPK dilibatkan dalam menunjuk pejabat negara, termasuk Komisaris Jenderal Budi Gunawan yang ditunjuk sebagai calon Kepala Kepolisian RI.
"Kalau mau lihat pemerintahan ini bersih dan benar, maka tidak ada salahnya menelusuri rekam jejak para pejabat yang mau diangkat, Kecuali kalau pemerintahan ini tidak mau lihat negara dan bangsa ini jadi baik, maka memang tidak diperlukan pendapat dari KPK dan PPATK," ucapnya. Selasa (Kompas.com, 13/1/2015).
Jokowi pun sebenarnya sadar bahwa penunjukan Budi Gunawan beresiko, karena akan menghadapi tekanan dari publik, termasuk dari KPK dan PPATK. Jokowi  akan dicap telah mengabaikan janji-janji kampanyenya. Namun demikian, tekanan dari internal partai pengusung Jokowi pun tidak bisa diabaikan. Ada suasana kontroversi hati dari Jokowi dalam menentukan pilihan.  Antara tunduk pada keinginan publik atau keinginan partai. Akhirnya Jokowi tetap harus menentukan pilihan. Keinginan partailah yang dipilih, dengan alasan akan memperkokoh dia pada jabatannya.
Dan terbukti keinginan partai yang semula diragukan, ternyata menuai kesuksesan. Rini Sumarmo, dan MH Prasetyo yang semula diributkan publik akhirnya dapat diterima oleh publik. Dari dua contoh tersebut, Publik mulai menilai dan memahami keinginan Jokowi akan hak prerogatifnya. Jurus yang sama akan dilakukan Jokowi untuk menunjuk Budi Gunawan, sebagai calon tunggal kapolri tanpa melibatkan KPK dan PPATK, apalagi harus mendengar suara-suara LSM.
Budi Gunawan sendiri menimbulkan kontroversi terkait masalah rekening gendut. Harta Budi Gunawan tercatat 22 milyar. Memang sangat wajar menimbulkan kecurigaan publik. Kontroversi lainnya adalah datang dari pernyataan Mantan kepala PPATK, Yunus Husein, bahwa Budi disebut pernah masuk dalam bursa calon menteri Jokowi, namun gagal masuk karena mendapat penilaian buruk dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK).
"Calon Kapolri sekarang, pernah diusulkan menjadi menteri, tetapi pada waktu pengecekan info di PPATK dan KPK, yang bersangkutan mendapat rapor merah/tidak lulus," tulis Yunus. (Matatelinga,com.12/1/2015)
Dari keterangan mantan ketua PPATK sudah memberi gambaran bahwa penunjukan Budi Gunawan jika melibatkan PPATK dan KPK pastinya tidak akan lolos. Daripada malu kena tekanan partai, akhirnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) berlindung dari tekanan publik dengan upaya menggunakan hak prerogatifnya. Perihal bilamana publik bertanya alasannya, Jokowi sudah menyiapkan jawaban yang cukup bingung semua publik. Jawaban tersebut hanyalah trik dari Jokowi agar  publik dapat berspekulasi dengan jalan pikirannya masing-masing.
"Nanti kalau saya jawab, larinya ke tempat lain," kata Jokowiketika ditanya soal penunjukan Budi sebagai calon kapolri tanpa melibatkan KPK dan PPATK, seusai meninjau PT Pindad di Bandung, Senin (Kompas.com.12/1/2015).
