Beda Ahok dan Laoly, Senasib tapi Tak Sama

Ahok dan Laoly sama-sama pendukung Jokowi. Bedanya Ahok tidak secara terbuka mendukung Jokowi. Sangat wajar, mengingat Ahok diusung jadi cawagub oleh Gerindra. Tentu akan ewuh-pakewuh jika harus secara terbuka mendukung Prabowo sang ketua umum Gerindra. Berbeda dengan Laoly adalah loyalis sejati PDIP yang tentu saja mendukung Jokowi atas titah ketua umum PDIP, Megawati.

Lepas dari Gerindra, Ahok menunjukkan karakter yang keras dan cenderung kasar tidak hanya pada Gerindra, tetapi juga pada partai-partai lainnya, termasuk partai-partai pendukung pemerintah, KIH. Keluarnya Ahok dari Gerindra disebabkan oleh ketidaksetujuan dia tentang mekanisme pilkada lewat DPRD. Di sinilah, Ahok menunjukkan jati dirinya bahwa dia tidak mau diatur-atur oleh partai, baik yang di KMP maupun di KIH. Persoalan pun mencapai puncaknya ketika Ahok harus berhadapan dengan persoalan anggaran siluman UPS. Ahok menganggap, bahwa soal UPS  bukan dari usulannya, sekaligus secara langsung anggota DPRD-lah jadi sasaran tuduhannya. Para anggota DPRD tidak terima dan berbalik menyalahkan Ahok.

Sedangkan Laoly dikenal kader PDIP yang tidak suka berselisih ataupun berdebat. Namun demikian, dia justru telah menjadi sumber konflik. Ada 3 sumber konflik di mana dia menjadi salah satu dalang konfliknya, yakni; Dia terlalu bertindak jauh ikut campur untuk urusan konflik PPP, kemudian kedua diulangi lagi dengan urusan partai Golkar. Dan yang ketiga yang paling gres adalah wacananya tentang revisi remisi untuk para narapidana koruptor. Persoalan ketiga, meski lumayan serius, tetapi tidak sampai menimbulkan kegaduhan, lain-lagi dengan persoalan yang pertama dan kedua, sehingga dia harus kena getah hak angket.

[caption id="" align="aligncenter" width="600" caption="www.okeinfo.net"]

[/caption]

Dalam persoalan yang berbeda, hak angket pun diterapkan kepada Ahok. Hak angket yang diterapkan kepada Ahok sangat berbeda dengan yang diajukan ke Laoly. Ahok kena hak angket lebih berdasarkan pada persoalan hukum semata. Sedangkan Laoly, selain juga ada masalah hukumnya, tetapi juga ada nuansa politik yang mendasari hak angket itu muncul. Maka tak usah heran, bilamana hak angket untuk Laoly datang dan diajukan oleh partai-partai KMP, kecuali PAN. Dianggap hal tersebut masalah politik, lantaran Laoly berharap PPP dan Golkar supaya lepas dari bayang-bayang KMP, syukur-syukur mau bergabung dengan partai pendukungnya KIH. Harapan terbesarnya tentu kekuatan partai pendukung Jokowi di parlemen makin kuat, sehingga segala kebijakan-kebijakan pemerintah bisa lolos tanpa kritik.

Ahok dikenakan  angket oleh semua anggota partai, baik yang di KMP maupun di KIH, terkecuali Nasdem. Persoalannya lebih didasarkan pada masalah hukum. Secara Pidana ada persoalan berbau korupsi yang terkait dengan dana siluman. Siapa yang korupsi masih tanda tanya? Bisa anggota DPRD, bisa juga Ahok sendiri. Sampai saat ini belum ada keputusan. Sementara secara perdata, terkait pada masalah tuduhan miring Ahok terhadap para anggota DPRD. Selain masalah hukum. Ahok pun dicap sebagai orang yang kasar dan tak beretika.

Ahok dan Laoly telah menjadi bagian dari kegaduhan di era pemerintahan Jokowi, seperti apa yang diprediksi oleh ramalan JK pada pilpres lalu yang mengatakan bahwa Jokowi jadi presiden, negara jadi kacau. Ahok dan Laoly senasib tapi tak sama. Bila harus memilih, penulis yakin Jokowi lebih memilih Laoly daripada Ahok. Hal tersebut berkaitan dengan kelanggengan pemerintahannya.