Kapolri Jendral Sutarman seusai bertemu Presiden Jokowi, di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (16/1) pagi. (Foto: setkab.go.id)
Di era pemerintahan Jokowi ini, orang yang pertama kali sakit oleh tindakan Jokowi yang dengan seenaknya bermain pada hak prerogratif dengan mengabaikan asas hukum dan peraturan adalah Sutarman. Sutarman diberhentikan kapolri tanpa ada alasan yang jelas. Apakah Sutarman telah berbuat makar atau merugikan kepentingan negara? Sejauh ini Sutarman tergolong kapolri yang biasa saja dan rata-rata. Bekerja atas juklak dan juknis. Kalau pun ada cacatnya, lumrah dan manusiawi karena  siapa pun pribadinya, mau polisi atau profesi lainnya pastinya  memiliki kekurangan.
Apa mungkin pemberhentian sebelum waktunya sebagai akibat dari kebijakan Jokowi yang merupakan titipan dari Mega untuk menghabisi mantan-mantan anak buahnya SBY. Sinyalemen ke arah pemikiran tersebut terbuka dan memang benar adanya walaupun sudah dibantah oleh pihak Mega.
Sumber Photo : detik.com
"‎Setahu saya selaku petugas partai, terakhir Ibu mengatakan bahwa PDIP tidak pernah dan tidak akan pernah mencampuri pemerintahan Jokowi, termasuk dalam penyusunan kabinet," ujar anggota komisi III Fraksi PDIP Junimart Girsang kepada detikcom, Rabu (21/1/2015).
Kalau memang benar, seharusnya Jokowi meyakinkan kepada publik bahwa proses dipilihnya BG dan diberhentikan Sutarman bukan atas bisikan dari Mega, tetapi inisiatifnya sendiri. Kalau berani ungkapkan sejelas-jelasnya kepada publik agar tidak timbul persepsi yang salah dari masyarakat.  Masyarakat yang melek politik terkadang memandang politik abu-abu, kadang apa yang benar diucapkan pada kenyataan adalah persepsi yang salah, begitu pun sebaliknya. Boleh jadi anggapan Junimart benar bahwa Mega tidak ikut campur. Tetapi anggapan kebenaran tersebut tetap akan menjadi persepsi. Siapa itu BG? Hubungan dengan Mega seperti apa? lalu yang paling menohok BG berdasarkan pengakuan PPATK sudah dicap merah pada saat seleksi menteri? Lalu kenapa Jokowi memaksa mencalonkan diri BG jadi kapolri? Sederet pertanyaan tersebut akan terus menjadi  abadi di kalangan publik.
Sutarman telah menjadi korban persengkongkolan politik Jokowi. Kalau saat ini Jokowi ada posisi Sutarman sebagai orang normal tentu merasakan hal yang sama bagaimana sakitnya tuh disini. Alangkah wajar, bila Sutarman menolak tawaran Presiden Joko Widodo untuk menjadikannya sebagai duta besar ataupun komisaris badan usaha milik negara. Tetapi dasar persoalannya bukan karena  menolak tawaran Jokowi. atau karena  sakit hati pada Jokowi.
Kapolri Jenderal Sutarman dan Wakapolri Komjen Badrodin Haiti dalam jumpa pers bersama di Istana Merdeka, Jumat (16/1/2015).