Di era modern, korupsi telah menjadi masalah serius di banyak negara di  dunia. Korupsi dapat melemahkan pemerintah, merugikan masyarakat, dan menghambat pertumbuhan ekonomi. Namun membentuk pemerintahan  berdasarkan Pancasila bisa menjadi solusi  efektif untuk mengatasi masalah korupsi.
  Pancasila merupakan dasar negara Indonesia yang mengandung nilai moral dan etika yang tinggi. Prinsip-prinsip Pancasila, seperti keadilan sosial, demokrasi, dan kesejahteraan bagi semua, dapat membentuk sistem pemerintahan yang bersih dan transparan. Dengan terbentuknya pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, maka korupsi tidak akan ada tempatnya.
  Salah satu alasan mengapa pemerintahan yang berdasarkan Pancasila tidak akan menimbulkan korupsi adalah karena Pancasila menekankan  keadilan sosial. Keadilan sosial adalah prinsip yang menyatakan bahwa semua warga negara mempunyai hak yang sama atas keadilan dan kesejahteraan. Dalam pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, segala keputusan dan kebijakan pemerintah harus diambil dengan memperhatikan kepentingan seluruh warga negara dan bukan kepentingan segelintir orang atau kelompok saja. Hal ini untuk menghindari praktik korupsi yang sering dilakukan oleh pihak-pihak yang mencari keuntungan pribadi dengan mengorbankan kepentingan umum.
  Selain itu, pemerintahan yang berdasarkan Pancasila juga menekankan  prinsip demokrasi. Demokrasi adalah sistem pemerintahan di mana keputusan politik diambil melalui pemilihan umum dan partisipasi aktif seluruh warga negara. Dalam pemerintahan demokratis, kekuasaan tidak terkonsentrasi pada satu individu atau kelompok kecil, namun didistribusikan secara merata kepada seluruh warga negara. Hal ini menghindari terjadinya korupsi karena adanya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang ketat. Dalam pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, segala pengambilan kebijakan harus melalui proses demokrasi yang terbuka dan transparan, sehingga mencegah  praktik korupsi yang sering terjadi secara tertutup.
  Pancasila juga mengajarkan nilai-nilai moral dan etika yang tinggi seperti kejujuran, integritas dan tanggung jawab. Dalam pemerintahan yang berdasarkan Pancasila,  pemimpin dan pejabat pemerintah harus bertindak dengan integritas dan menjalankan tugasnya dengan penuh tanggung jawab. Mereka harus mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan individu atau kolektif. Hal ini mencegah  korupsi karena  pemimpin dan pejabat pemerintah yang bertindak dengan integritas akan menolak menerima suap atau melakukan tindakan korupsi lainnya.
  Dalam pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, transparansi juga  penting. Transparansi merupakan prinsip  bahwa segala keputusan dan kebijakan pemerintah harus dibuat secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Dalam pemerintahan yang transparan, segala informasi mengenai keputusan dan kebijakan pemerintah harus dipublikasikan, sehingga mencegah  praktik korupsi yang sering terjadi secara tertutup. Selain itu, pemerintahan yang transparan juga memungkinkan masyarakat untuk memantau dan memverifikasi tindakan pemerintah, sehingga mencegah  korupsi.
  Pendek kata, pembentukan pemerintahan  berdasarkan Pancasila tidak akan menimbulkan korupsi. Prinsip-prinsip Pancasila seperti keadilan sosial, demokrasi, dan nilai moral yang tinggi dapat membentuk sistem pemerintahan yang bersih, transparan, dan bebas  korupsi. Dalam pemerintahan yang berdasarkan Pancasila, kepentingan masyarakat selalu diutamakan, integritas dan akuntabilitas adalah hal yang penting dan transparansi adalah prinsip utama. Oleh karena itu, pemerintahan yang berdasarkan Pancasila merupakan solusi  efektif untuk mengatasi masalah korupsi dan membangun pemerintahan yang adil dan merata.
