Anggota Perhimpunan Masyarakat Peduli Konsumen (PKPKM) Meikarta yang terdiri lebih dari 100 pembeli apartemen mengajukan pengaduan ke DPR pada Senin, 5 Desember 2022. Masing-masing anggota himpunan bertugas di DPR pada 23 Juni 2022 dan Presiden pada 27 Juni 2022.
Masyarakat ini menilai PT Mahkota Sentosa Utama (MSU) selaku pemilik mega komplek Apartemen Meikarta terindikasi tidak beritikad baik membangun apartemen, mengembalikan uang pembeli atau membayar ganti rugi atas kerugian yang diderita konsumen dalam sehubungan dengan pembelian/pemesanan apartemen Meikarta masing-masing. setiap konsumen/anggota Asosiasi Komunitas Peduli Konsumen Meikarta.
Ketua PKPKM Aep Mulyana menjelaskan, suratnya kepada DPR berisi permintaan/himbauan kepada wakil rakyat untuk membantu para korban Meikarta mendapatkan hak konsumennya yang selama ini terabaikan dan seolah-olah dimanfaatkan oleh PT MSU. Dia mengklaim, semua pembeli yang tergabung dalam Asosiasi Komunitas Peduli Konsumen Meikarta, tidak ada yang mengalihkan apartemen di Meikarta.
6. Menggugat konsumen sebesar  Rp56 Miliar.
PT MSU mengajukan gugatan perdata terhadap 18 anggota PKPKM ke pengadilan, Pengadilan Negeri Jakarta Barat (PN Jakarta Barat). Gugatan tersebut telah diajukan dengan proses no. 1194/Pdt.G/2022/PN Jkt.Brt dari 23Desember 2022.
Ketua PKPKM Aep Mulyana mengatakan pihaknya tidak mengerti kenapa dia bisa dituntut. Dia menduga hal itu karena tulisan "oligarki" pada spanduk saat PKPKM menggelar aksi unjuk rasa di gedung DPR beberapa waktu lalu. Namun diputuskan untuk menunda sidang pertama pada 24 Januari 2023 dua minggu hingga 7 Februari 2023. Penundaan itu karena alamat terdakwa yang disampaikan kuasa hukum MSU tidak lengkap. Dua pekan kemudian, MSU menyurati dewan juri yang diketuai Kamaludin, meminta sidang ditunda.
7. Disidak DPR.
Sementara itu, Meikarta tidak hadir dalam rapat Komisi VI DPR RI pada 26 Januari 2023. Hingga rapat kedua, Dirut LPCK Ketut Budi Wijaya dan Dirut PT MSU Indra Azwar hadir di hadapan pengurus, Senin. /2023). Pada saat yang sama, pihaknya juga hanya memesan 18.000 unit apartemen secara flat dibandingkan target 100.000 unit. Hanya sebagian kecil dari kuantitas yang dipesan telah dikirimkan ke konsumen.
Dikatakan, hingga 4.200 unit telah dikirim ke konsumen sejak PKPU 2020. Dikatakan PKPU 2020 menyatakan bahwa Meikarta harus mulai mengirimkan produk tersebut pada tahun 2027.
Keesokan harinya, hingga 21 anggota DPR RI meninjau langsung mega proyek Meikarta pada Selasa (14/2/2023) untuk pengaduan konsumen. Wakil Presiden DPR Sufmi Dasco Ahmad yang memimpin rombongan mengungkapkan saat itu ada sekitar 130 konsumen yang menginginkan uangnya kembali karena pembangunan unit belum selesai. Sufmi mengatakan DPR telah membahas pengaduan tersebut dengan perwakilan Meikarta. Ini memungkinkan konsumen untuk mendapatkan uang mereka kembali melalui proses di dalam toko yang dioperasikan oleh Meikarta
Berikut penyebab proyek Meikarta sempat terkendala perizinan dan konflik dengan pemerintah daerah adalah terkait dengan proses perizinan yang kontroversial. Ada dugaan bahwa proyek tersebut memperoleh izin awal secara ilegal dan kemudian diperluas tanpa persetujuan pemerintah. Hal ini menimbulkan kemungkinan bahwa tekanan politik, nepotisme atau pengaruh jahat pada proses perizinan dapat berperan dalam masalah ini. Selain itu, dugaan korupsi dalam pelaksanaan proyek Meikarta menjadi masalah besar. Dugaan suap ini mengandung indikasi transaksi yang tidak transparan dan penyalahgunaan wewenang yang menguntungkan beberapa pihak. Faktor ekonomi, ketidakteraturan dalam sistem pengawasan dan kurangnya integritas dari beberapa subyek yang terlibat dalam proyek mungkin menjadi akar dari dugaan korupsi ini. Praktik korupsi yang merajalela dapat merusak kepercayaan publik dan menciptakan ketidakstabilan dalam pelaksanaan proyek berskala besar seperti Meikarta.
