Pertumbuhan Perekonomian Provinsi Riau Sejak Pandemi hingga Endemi Covid-19

PERTUMBUHAN PEREKONOMIAN PROVINSI RIAU SEJAK PANDEMI HINGGA ENDEMI COVID-19

Pembangunan Provinsi Riau telah disusun melalui Undang-undang darurat No. 19 tahun 1957 yang kemudian disahkan sebagai Undang-undang No.61 tahun 1958.Provinsi Riau dibangun cukup lama dengan usaha yang keras dalam kurun waktu 6 tahun 17 November 1952 s / d 5 Maret 1958. Melalui keputusan Presiden RI pada tanggal 27 Februari tahun 1958 No.258 / M / 1958, Mr.SM Amin ditugaskan sebagai Gubernur KDH Provinsi Riau pertama kali pada 5 Maret 1958 di Tanjung Pinang oleh Menteri Dalam Negeri yang diwakili oleh Sekjen Mr. Sumarman. Lalu / pada Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Desember / I / 44-25 pada tanggal 20 Januari 1959, Pekanbaru menjadi ibukota Provinsi Riau menggatikan Tanjung Pinang.

Selama pandemi melanda Riau, sebagian besar sektor ekonomi mengalami kontraksi. Provinsi Riau merupakan salah satu sektor pertumbuhan perekonomian nasional berbasis pertanian dan perkebunan yang dimana menjadi faktor perekonomian di provinsi riau.

Pertumbuhan Ekonomi Riau Triwulan I-2023 No. 25/05/14/Th. XXIV, 5 Mei 2023 Sebagai berikut Produksi kehutanan meningkat 2,70 persen (y-o-y) dan menurun 4,22 persen (q-to-q). (sumber: Kemen. LHK) Rata-rata produksi minyak mentah meningkat 3,67 persen (y-o-y) dan menurun 0,24 persen. (sumber: Kemen. ESDM). Jumlah produksi listrik meningkat 4,41 persen (y-o-y) dan menurun 0,35 persen (q-to-q). (sumber: PLN). Jumlah produksi gas meningkat 3,41 persen (y-o-y) dan menurun 28,65 persen (q-to-q). (sumber: PGN). Realisasi investasi peringkat 5 nasional atau peringkat 1 di Sumatra, dengan nilai investasi 25,3 T. (sumber: DPMTSP). Mobilitas masyarakat meningkat tinggi ditandai dengan jumlah penumpang angkutan udara meningkat 30,53 persen (y-o-y) dan meningkat 3,48 persen (q-to-q). (sumber: BPS). Konsumsi pemerintah dari APBD meningkat 3,38 persen (y-o-y) dan menurun 68,59 persen (q-to-q). Sementara konsumsi pemerintah dari APBN meningkat 14,38 persen (y-o-y) dan menurun 31,00 persen (q-to-q). (sumber: APBD, APBN).

Rata-rata Tingkat Penghunian Kamar (TPK) sebesar 36,31 persen, menurun 15,87 persen (y-o-y) dan menurun 13,49 persen (q-to-q). (sumber: BPS). Volume Ekspor LN Komoditas Lemak dan Minyak Hewan meningkat 11,49 persen (y-o-y) dan menurun 34,68 persen (q-to-q). (sumber: BPS). Volume Ekspor LN Komoditas Bubur Kertas meningkat 10,58 persen (y-o-y) dan menurun 4,19 persen (q-to-q). (sumber: BPS). Volume Ekspor LN Komoditas Kertas meningkat 7,67 persen (y-o-y) dan menurun 1,10 persen (q-to-q). (sumber: BPS). Kunjungan wisman melalui pintu utama sebanyak 11.179 orang sementara periode yang sama triwulan lalu tidak ada kunjungan. (sumber: BPS)

PDRB Provinsi Riau Triwulan I-2023 sebesar Rp250,77 triliun (ADHB) dan Rp134,29 triliun (ADHK). Meningkat dibanding PDRB Provinsi Riau Triwulan I-2022 sebesar Rp240,55 triliun (ADHB) dan Rp129,28 triliun (ADHK). (sumber: BPS).

Dampak pandemi belum sepenuhnya hilang Masih terdapat penduduk usia kerja yang terdampak pandemi Dampak Pandemi Covid-19 terhadap kondisi ketenagakerjaan. Masih ada sekitar 47,99 ribu orang yang berkurang jam kerjanya jika dibandingkan dengan sebelum pandemi. ( Sumber:BPS). Sumber Pertumbuhan PDRB Tahun 2021 s.d. Triwulan I-2023 Menurut Lapangan Usaha Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar Provinsi Riau menurut lapangan usaha adalah Industri Pengolahan sebesar 1,36 persen dan Pertanian sebesar 0,86 persen dari pertumbuhan ekonomi total 3,88 persen. (Sumber: BPS).

            Sumber Pertumbuhan PDRB Tahun 2021 s.d. Triwulan I-2023 Menurut Pengeluaran Sumber pertumbuhan ekonomi terbesar Provinsi Riau menurut komponen adalah Ekspor Luar Negeri sebesar 2,60 persen dan Konsumsi Rumah Tangga sebesar 1,35 persen dari pertumbuhan ekonomi total 3,88 persen. (Sumber : BPS). Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di Indonesia atau terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa, setelah Provinsi Sumatra Utara. Kontribusi PDRB Provinsi Riau terhadap total PDRB seluruh provinsi di Indonesia sebesar 5,03 persen. (Sumber: BPS).