Terwujudnya kedaulatan serta kemandirian pangan merupakan cita-cita besar bangsa Indonesia, sebagai negara agraris yang melimpah sumber daya alam dari sektor pertanian. Kedaulatan pangan adalah harga diri.
Presiden RI pertama Bung Karno dengan tegas mengatakan bahwa pangan merupakan penentu hidup matinya masyarakat Indonesia, maju mundurnya bangsa.
Menuju itu perlu kerja keras dan strategi sistematis. Kementerian Pertanian sebagai lembaga yang bertanggung jawab terhadap produksi, ketersediaan dan capaian menjadikan Indonesia sebagai negara lumbung pangan dunia memiliki susunan arah pada era pemerintahan Presiden Joko Widodo melalui kebijakan pembangunan pertanian tahun 2015-2019.
Dalam kebijakan tersebut, jelas tujuan utamanya membentuk swasembada pangan di Tanah Air melalui hadirnya kemandirian berkelanjutan dan ramah lingkungan.
Wajib disadari, ketahanan pangan adalah hak asasi manusia yang patut dipenuhi dan dijadikan pilar utama kehidupan berbangsa. Ketahanan pangan bukan hanya mengenai ketersediaan, namun juga akses mudah memperolehnya.
Dalam hal ini petani memiliki peran dan kedudukan strategis. Petani wajib sejahtera, memiliki kompetensi unggul dalam mengelola pertanian agar mampu memproduksi komoditas dengan mandiri dan pendapatan layak.
Hadirnya ketahanan pangan yang mandiri kemudian membentuk pemenuhan bahan baku yang cukup untuk sektor lainnya, sekaligus mendukung ekspor serta pertambahan lapangan kerja.
Lalu bagaimana agar ketahanan, kemandirian, kedaulatan pangan dapat "menggembirakan" di Indonesia? Salah satu upayanya, mutlak, adalah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) unggulan. Sehingga kapasitas SDM mampu mengoptimalkan sumber daya alam yang harmonis guna menghadirkan Indonesia sebagai lumbung pangan dunia.
Kementerian Pertanian turut andil dalam mengoptimalkan SDM untuk itu semua. Tentu mengelola SDM di Kementerian Pertanian tidak dilakukan sendiri, namun bersinergi dengan pihak lain. Agar bukan sekadar dapat berteori, namun juga merealisasikan.
Pembentukan dan optimalisasi SDM Kementerian Pertanian diterapkan melalui program pendidikan agar menghasilkan kalangan berkualitas dan paham kerja.
Berbagai kolaborasi digelar untuk membentuk SDM Kementerian Pertanian yang mumpuni. Kolaborasi antara Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Pertanian dengan perguruan tinggi mitra menjadi contohnya.
