Ada lagi mereka yang bekerja di perusahaan, pertambangan sebagai contoh. Penghasilannya juga lumayan. Tapi kalau perusahaan umum, utamanya Outsourcing, biasa saja. Berkisar Rp 4-6 juta per bulan, free accommodation and food. Lumayan untuk rata-rata perawat kita.
Kita tidak perlu bicara perawat yang kerja di luar negeri dan berapa gajinya.
Perawat yang statusnya sebagai PNS atau Pegawai daerah, ya memang rata-rata cukup mapan. Yang besar adalah tunjangan fungsional atau tunjangan pelayanan medis. Makin banyak pasien, makin besar pemasukan mereka.
Hanya saja selama masa Covid-19 lalu, jumlah pasien di banyak pusat pelayanan rawat inap menurun drastis. Kecuali di bangsal pasien Covid-19. Perawat yang tunjangannya besar yang merawat pasien Corona. Sedangkan di bangsal-bangsal biasa, turun selama beberapa bulan.
Di masa pasca Covid-19 ini, ada tanda-tanda mulai normal kembali. Berangsur-angsur angka BOR (Bed Occupation Rate) merangkak naik. Â Otomatis mendongkrak penghasilan perawat kita.
Malangnya, tidak semua perawat bernasib sama, yang bisa direkrut oleh Pemerintah, pusat atau daerah. Perawat yang masuk kategori ini, boro-boro berubah ke arah lebih baik, untuk mendapatkan upah rutin setiap bulan saja, mareka harus bersyukur.
Lebih parah lagi, tidak semua pemilik lembaga pelayanan kesehatan di daerah mematuhi aturan UMP ini. Mereka kucing-kucingan. Di atas kertas barangkali patuh dengan aturan. Di lapangan, praktiknya beda.
Apa yang saya sampaikan di atas adalah pengalaman nyata perawat-perawat daerah. Bukan di sinetron yang pemainnya dibayar mahal untuk berperan sebagai perawat.
*****Â
Pada intinya, kembali lagi pada perawat sendiri. Mereka berhak untuk memilih. Mau dibayar berapapun, kembali ke pribadi perawat. Kalau tidak bersedia dibayar rendah, tolak saja. Dengan demikian harga pasar akan berubah.
Terkadang perawat dihadapkan pada suasana yang dilematis.
