Jelang Pilkada, Sistem Beda, Esensi Tidak Berubah

Mereka begitu peduli pada rakyat di awal. Mengapa? Anda semua tentu sudah tahu jawabnya. Calon kepala daerah akan menguber-uber rakyat guna memburu perolehan suara.  

Ekspektasi Rakyat
Tadi pagi saya ketemu seorang perawat senior yang bekerja di sebuah rumah sakit terbesar di Malang. Di unit tempat kerjanya, 60% perawat yang bekerja statusnya sebagai tenaga honor. Ini menunjukkan pemerintah daerah kurang serius dalam penanganan masalah tenaga kerja ini.

Persoalan tenaga kerja merupakan salah satu aspek ekpektasi rakyat terbesar yang perlu dibenahi pada kepala daerah. Kepala daerah kita memang beda dengan di negara-negara maju. Di negara maju, mereka orang kaya aslinya. Jadi tidak tergerak untuk memperkaya dirinya sendiri. Di samping itu, rakyat mereka sangat kritis. Itulah bedanya kepala negara dan masyarakat di negara maju dengan kita.

Makanya tidak heran dan bukan menjadi rahasia umum jika pelayanan kepala daerah terhadap masyaraka kita masih memprihatinkan. Bukan hanya persoalan tenaga kerja, perusahaan, perizinan tanah, penerangan listrik dan air serta persoalan sampah saja. 

Masih segudang persoalan yang perlu ditangani oleh pemerintah daerah seperti pembinaan moral, kenakalan remaja, Narkoba, pendidikan, pembinaan pemuda, perlindungan anak, kriminalitas, dan lain sebagainya.      

Di depan kantor Walikota Malang. Dokpri

Tugas Kepala Daerah Tidak Ringan
Jadi kepala daerah itu tidak gampang. Tidak hanya karena punya gelar S3 atau pintar ngomong doang. Kepala daerah itu harus cerdas, bisa dipercaya, jujur, disiplin dan tidak serakah. Seorang kepala daerah harus peka melihat kondisi masyarakat serta lingkunganya.

Kepala daerah kita memang tidak seperti zaman Umar Bin Khattab atau Sultan Abdul Hamid II di Turki yang membuka pintunya lebar-libat untuk menerima keluhan rakyat. Rumah dinas pejabat kita dijaga ketat oleh polisi atau tentara, yang membuat rakyat takut mau masuk. 

Walaupun mereka tahu bahwa gaji yang mereka terima dari iuran atau pajak rakyat. Ironisnya, rakyat malah sulit menemui mereka. Bahkan dibuat takut bersikap terbuka kepada kepala daerah yang sejatinya 'pelayan rakyat'.  

Realita
Inilah realita yang ada di negeri +62. Pilkada 2020 Dimulai. Genderang pemlihan mulai ditabuh. Para petugsa KPU sudah berseliweran ke mana-mana membawa kertas, bertuliskan nama-nama rakyat yang punya hak pilih.

Calon kepala daerah yang punya cukup uang akan berusaha semaksimal mungkin menarik minat masyarakat untuk  memilihnya. Itu realita. Tapi sekali lagi, masyarakat tidak bodoh-bodoh amat.