Ganti Kabinet, yang Nggaji Menteri Juga Tetap Rakyat

Tujuan didirikan sebuah negara adalah untuk menciptakan kesejahteraan bagi warga negaranya. Di Indonesia, tujuan didirikan negeri ini termuat dalam Pembukaan UUD 1945, Alinea ke-4, yakni untuk menyejahterahkan bangsa dan negara. Tetapi kenyataannya, sesudah 75 tahun merdeka, kesejahteraan kita kalah jauh dengan negara-negara yang bahkan usianya jauh dengan negara kita.

Sebagai warga negara kelas bawah, khususnya kami yang berada di Aceh ini, tanda tanya. Sebenarnya, apa negeri ini benar-benar miskin sehingga sampai ada 10 provinsi termiskin di Indonesia yang menjadi Headline berita setiap tahun? Seolah kita bangga dengan 'prestasi' ini.

Saya orang asli Aceh, tahu persis bagaimana kondisi masyarakat kami. Jumlah penduduk miskin di Aceh mencapai 810.000 atau 15.01% (BPS, Sept. 2019). Aceh merupakan provinsi termiskin di Sumatera. Kemiskinan di Aceh menjadi bahan diskusi di banyak kalangan. 

Beberapa kenyataan yang membuat Aceh disebut sebagai provinsi termiskin di antaraya: jumlah penduduk miskin ini meningkat dua kali lipat sejak 1999-2002, rata-rata penuran persentase penduduk miskin per tahun 0.87%, penurunan angka kemiskinan dalam 17 tahun terakhir mencapai 15.01%, lebih dari separuh penduduk miskin bekerja di sector pertanian dan 8 dari 10 pendudk miskin tinggal di pedesaan (Detiknews.com).

Masyarakat Aceh konon juga tergolong masyarakat dengan daya beli yang terendah. Makanya kami tidak heran investor agak 'malas' untuk membuka cabangnya di sana. Sedihnya, orang Aceh juga kurang motivasinya untuk bekerja lebih giat, bahkan dari kalangan professional. 

Saya perawat, pernah mengalami sendiri berapa kali PJTKI datang ke Aceh dari Jakarta untuk menawarkan peluang kerja di luar negeri yang sangat menjanjikan. 

Nyatanya, bisa dibilang Zero Percent peminatnya, dengan berbagai alasan. Ada yang karena tidak diizinkan orangtua, ada yang karena dana minim. Padahal, mereka sebenarnya bisa bayar kuliah.

Ada banyak Pekerjaan Rumah (PR) yang perlu dilakukan di Aceh. Baik dari sisi pendidikan, pembinaan masyarakat serta melibatkan masyarakat dalam berbagai bidang pembangunan. Ini tentu saja bukan pekerjaan yang ringan. Dari pusat hingga dari pemuka masyarakat Aceh sendiri. 

Namun demikian, peran pejabat di pusat, Bapak-bapak Menteri ini, tidak kalah pentingnya dalam pembangunan dan perkembangan, bukan hanya di Aceh, tetapi di negeri ini secara keseluruhan.  

Wajar, jika Pak Jokowi sempat marah pada pertemuan kabinet bulan Juni 2020 lalu, begitu mengetahui bawahannya ada yang kerjanya 'kurang beres'. Lantaran tunjangan Corona bagi petugas kesehatan belum juga dicairkan.

Sesudah peristiwa itu, muncul issue akan dilakukan Cabinet Reshuffle. Issue ini bergulir menyusul kemarahan Pak Jokowi pada beberapa menteri yang dirasa kerjanya 'tidak becus'.