Politik Lempar Batu Sembunyi Tangan ala PKS

[caption id="attachment_252742" align="aligncenter" width="574" caption="Spanduk PKS di kawasan Yogyakarta (Foto: jpnn.com/ist)"][/caption] Tuduhan PKS jelas lebih bernuansa balas dendam dan character assassination terhadap Hatta. Lagi, soal Partai Keadilan Sejahtera alias PKS yang kini tersandung kasus korupsi daging sapi. Kasus ini telah menyerat Presiden PKS, Luthfi Hasan Ishaaq sebagai tersangka. Maka, tulisan saya ini mungkin bukan lagi tulisan ke-1,2 juta artikel, berdasarkan rekaman mesin pencari Google, tetapi sudah yang ke-2 juta, atau bahkan lebih. Siapa yang tidak tertarik membahas soal PKS yang sering dipelesetkan dengan "Partai Korupsi Sapi"? Partai yang awalnya dikenal sebagai partai ‘baik’ malah kini terjerumus masuk ke dalam ‘neraka’ yang diciptakan oleh para kadernya sendiri. Dan kali ini tidak tanggung-tanggung, Presiden PKS sendirilah yang mengawali jejak “tersangka” dalam kasus ini. LHI, pembuka jalan bagi kader-kader lain yang mungkin akan menyusul ke jeruji besi milik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Maka sangatlah tidak masuk akal, ketika PKS kembali kebakaran jenggot dan lagi-lagi melempar bola panas dengan berbagai tunduhan tak mendasar alias fitnah ke ranah publik dengan menyebut-nyebut nama sejumlah pejabat negara. Sebagaimana diketahui, melalui salah satu kadernya, Fahri Hamzah beberapa kali melontarkan fitnah akan keterlibatan Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa. Dan lagi, Kuasa Hukum Lutfi, Mohamad Assegaf, yang mengatakan bahwa pemberitaan di media mengenai “Lutfi tersangka” adalah bertujuan untuk menghancurkan citra PKS sebagai partai Islam. Dan ini merupakan upaya sistematis untuk menghancurkan PKS. Tidak berhenti di situ, setelah nama Hatta Rajasa, Fahri Hamzah yang adalah Wakil Sekjen PKS, kembali melontarkan pernyataan “fitnah” bahwa orang dalam istana, Sudi Silalahi dan Dipo Alam adalah otak di balik penangkapan LHI. Bahkan kata dia, salah satu tersangka dalam kasus ini, yakni Yudhi Setiawan adalah "kaki tangan" pihak Istana untuk menghancurkan PKS secara sistematis. Sangatlah mengada-ada, akting yang sedang disandiwarakan oleh PKS dengan sutradara Fahri Hamzah ini. Sangatlah jelas terlihat, kader-kader PKS ini lagi kebingungan untuk menangkal berbagai isu tersebut sehingga coba memainkan drama konspiratif, sekalipun salah sasaran. Jelas sekali, bahwa semua tuduhan tersebut adalah fitnah. PKS yang telah menyulut api korupsi daging sapi, kini kelabakan dan tak tahu cara mematikannya. Lagi, PKS sedang galau dan kebingungan. “PKS, janganlah melempar batu sembunyi tangan.” Sudah sangat jelas, bahwa sebelum melakukan impor hewan, seorang pengusaha harus memenuhi syarat administrasi dan teknis, mulai dari mengurus Izin Terdaftar (IT), hingga Rekomendasi Persetujuan Pemasukan (RPP) yang ditandatangani Dirjen Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementan. Setelah itu, barulah kemudian RPP diteruskan ke Dirjen Perdagangan Luar Negeri Kemendag, untuk diproses Surat Persetujuan Impor (SPI). Hal teknis lainnya, seperti berapa besar alokasi impor, nama perusahaan importir, jenis daging, asal negara, dan waktu pemasukan, sepenuhnya diputuskan secara teknis oleh Ditjen Peternakan dan kesehatan Hewan Kementan, dan Ditjen Perdagangan luar Negeri Kemendag, serta Ditjen industri Agro Kemenperin. Mekanisme penetapan alokasi impor daging sapi dan pembagian kuota per importir, pun dilakukan sesuai mekanisme yang diatur dalam Permentan Nomor 50/2011 dan Permendag Nomor 24/2011. Lalu, kenapa Fahri yang juga anggot DPR RI masih bersikeras menuduh Menko Hatta Rajasa terkait dalam kasus ini? Sesuai Keppres No 162 Tahun 2000 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Menko sudah sangat jelas. Menko Perekonomian bertugas membantu presiden dalam mengkoordinasikan penyiapan dan penyusunan kebijakan serta pelaksanaannya di bidang perekonomian. Menko berfungsi  mengoordinasikan para menteri negara dan pimpinan lembaga pemerintah non kementrian, dalam keterpaduan pelaksanaan tugas di bidang perekonomian, dan keterpaduan dalam penyiapan dan perumusan kebijakan pemerintah. Menko juga berwenang menetapkan kebijakan secara makro, untuk keterpaduan dan sinkronisasi seluruh kebijakan lembaga pemerintah di bidangnya, serta menyusun rencana makro untuk sinkronisasi rencana dan program lembaga pemerintah di bidangnya. Jadi, adanya pernyataan negatif yang menyudutkan Hatta Rajasa yang dilakukan oleh siapapun, termasuk kader PKS, adalah pernyataan yang menyesatkan dan menjalankan politik lempar batu sembunyi tangan. Untuk ini, Hatta sangat siap untuk membuktikan “bersih” dari segala tuduhan dan fitnah tersebut. Hatta siap kejar pemfitnah hingga ke ujung dunia. Karena Hatta, telah menjunjung tinggi komitmen akan kebenaran yang kuat dan nyata dalam menjalankan politik bersih. Perihal tuduhan PKS tersebut, jelas lebih bernuansa balas dendam dan character assassination terhadap Hatta.