Jangan pernah beranggapan apalagi masih menganut kepercayaan bahwa kebangkitan pangan Indonesia bisa diwujudkan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas di lahan sawah produktif. Petani kita pun saat ini jangan dianggap mampu untuk bertani apalagi dituntut meningkatkan produksi pangan.
Kedua hal ini, saat masih jauh dari harapan sebagai variabel yang siap untuk mewujudkan kedaulatan pangan dan membangun Indonesia sebagai lumbung pangan dunia. Sebab, kondisi lahan dan petani sampai saat masih dalam keadaan ‘tidur’.
Tentang hal ini, telah diungkapkan Presiden Jokowi dalam Rapat Terbatas tanggal 6 Desember 2016. Di hadapan para menterinya, Jokowi menegaskan bahwa saat ini Indonesia memiliki lahan pertanian dengan luas 36,8 juta hektar. Lahan ini belum sepenuhnya dimanfaatkan maksimal.
Faktanya, luas lahan persawahan 8,1 juta hektare. Tetapi, hanya 4,1 juta hektare yang mendapat perlakuan irigasi. Sungguh inipun masih banyak memerlukan perhatian untuk perbaikan dan normalisasi.
Dengan begitu, terdapat 4 juta hektare lahan persawahan yang belum terairi oleh irigasi. Kemudian, terdapat 5,2 juta hektare lahan yang notabenenya huma atau ladang. Lahan tegalan atau kebun sebanyak 12,01 juta hektare. Kedua jenis lahan ini sangat perlu dibuatkan kantong air, embung agar bisa menanam dua kali dalam setahun.
Di sisi lain yang penting menjadi perhatian yaitu masih terdapat sejumlah lahan tidur seluas 11,7 juta hektare. Membangunkan lahan tidur ini, tidak ada pilihan lain kecuali kita harus mengembangkan sumber-sumber air, seperti normalisasi sungai, memperbaiki saluran irigasi primer dan sekunder, serta membangun embung-embung.
Jika kita mengasumsikan bahwa Indonesia memiliki teknologi dan inovasi pertanian di bidang perbenihan, sistem tanam dan mekanisasi pertanian yang sudah maju, maka terbangunnya lahan tidur tersebut akan memberikan peningkatan produksi. Stok pangan nasional pun melimpah. Sehingga, Indonesia akan meninggalkan budaya mengimpor. Tetapi akan sepenuhnya berdaulat semua komoditas pangan strategis dan menjadi raksasa pangan di pasar internasional.
Akan hal ini, sangat memerlukan sinergi antar kementerian dan lembaga. Sebab masalah pertanian mustahil hanya bisa diselesaikan oleh Kementerian Pertanian yang menangani sektor hilir atau produksi. Kementerian lain seperti Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan juga Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi sangat dibutuhkan aksi nyatanya.
Namun rupanya keinginan ini telah dilakukan oleh kementerian dan lembaga bersinergi membangun embun di desa. Kemarin tanggal 2 Maret 2017, Kementerian Pertanian dan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Trasmigrasi bersepakat akan membangun embung. Sebanyak 30.000 embung di tahun 2017 akan dibangun di daerah lahan tadah hujan. Embung ini akan mengairi lahan 4 juta hektare.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyebutkan jika lahan pertanian tersebut dibangun, maka akan membangunkan lahan tidur pada saat musim kemarau. Selain itu, dibangunya embung pun dapat membangun petani ‘tidur’. Sebab, banyak petani di areal lahan tidur yang tidur selama 6 bulan sehingga tidak berproduksi karena tidak ada air ketika musim kemarau.
Dengan asumsi sebelumnya petani hanya bisa menanam satu kali bisa menjadi 2 hingga kali tanam dalam satu tahun, hasil yang dapat dicapai dari hadirnya embung tersebut mencapai 100 hingga 200 triliun. Pencapaian ini mengagetkan, tetapi ini adalah fakta yang diperoleh dengan adanya kenaikan produksi dan penambahan luas tanam. Lebih-lebih terjadinya luas tambah panen.
