Begitu mengejutkan ketika Akil Mochtar selaku Ketua Mahkamah Konstitusi dituding terlibat atas kasus korupsi sengketa Pilkada, padahal Ketua Mahkamah Konstitusi mewakili kepentingan bangsa dalam menegakkan Konstitusi. Belum cukup sampai disitu, KPK menetapkan Suryadharma Ali selaku Menteri Agama sebagai tersangka atas dugaan korupsi pengelolaan dana Haji serta penyalahgunaan kuota Haji, memprihatinkan, tidak hanya Konstitusi yang dipermainkan, bahkan untuk kepentingan beribadah jutaan umat juga dimanfaatkan demi kepentingan pribadi, untuk memperkaya diri.
Suryadharma Ali merupakan salah satu pendukung Prabowo Subianto, Calon Presiden yang berpasangan dengan Hatta Rajasa. Melihat perkembangan beberapa bulan terakhir, Suryadharma Ali adalah salah satu yang paling awal getol mendukung Prabowo Subianto, bahkan sebelum ada keputusan Rapimnas Partai Persatuan dan Pembangunan (PPP), Suryadharma Ali yang juga bertugas sebagai Ketua Umum PPP mengarahkan seluruh jajaran kader PPP untuk ikut mendukung Prabowo Subianto, tetapi hal tersebut menimbulkan friksi di internal PPP sendiri, banyak kader bahkan elit PPP kecewa dengan sikap Suryadharma Ali yang memberikan arahan tanpa melalui proses Rapimnas, bahkan mengundang berbagai pertanyaan, salah satunya adalah mengapa Suryadharma Ali begitu bersikukuh untuk mendukung Prabowo? Meski akhirnya Rapimnas berlangsung alot dan keputusan resmi PPP untuk meresmikan dukungan kepada Prabowo Subianto, solidaritas antara jajaran kader PPP masih dipertanyakan.
Menyikapi keputusan resmi PPP tersebut, pada hariJumat, 16 Mei 2014, Prabowo secara tidak sungkan menyampaikan pujian untuk Suryadharma Ali, meski posisi Suryadharma Ali pada saat itu masih dalam penyelidikan KPK berkaitan dengan kasus korupsi pengelolaan dana Haji. Prabowo menyatakan secara terkutip: "Suryadharma sudah berhasil melakukan terobosan yang patut dicontoh. Bagaimana mengamankan penyelenggaraan haji yang (jemaah) jumlahnya 200.000 orang bolak-balik pergi mampu dikelola dengan baik," Siapa sangka, tidak sampai 1 minggu kemudian, pada hari Kamis, 22 Mei, 2014, Suryadharma Ali ditetapkan sebagai tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas kasus korupsi pengelolaan dana Haji serta penyalahgunaan wewenang kuota Haji. Meski Suryadharma Ali menyangkal tudingan KPK tersebut dengan menjelaskan bahwa persoalan tersebut hanya merupakan ‘salah paham’, KPK menegaskan bahwa mereka memiliki berbagai bukti kuat yang dapat membuktikan keterlibatan Suryadharma Ali. Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) di sisi lain menemukan transaksi mencurigakan yang berkaitan dengan Suryadharma Ali sebesar Rp. 230 milyar. KPK sementara masih menghitung nilai potensi kerugian Negara dari kasus tersebut, tetapi angka yang ditafsir mencapai ratusan milyar Rupiah.
Sungguh ironis, dana Haji yang merupakan hak ratusan ribu umat untuk kepentingan beribadah pada setiap tahun, justru ikut diselewengkan. Namunpembelaan Prabowo Subianto terhadap Suryadharma Ali dinilai oleh berbagai kalangan masyarakat sebagai blunder, ketika Prabowo menyampaikan ketidakpercayaannya bahwa Suryadharma Ali terlibat dalam kasus korupsi tersebut, bahkan Prabowo sempat menghimbau KPK untuk bersikap adil dan menghindarkan kepentingan politik dalam penyelesaian kasus korupsi tersebut. KPK seperti kita ketahui adalah salah satu harapan bangsa terhadap pemberantasan korupsi, bukan berarti mereka tidak pantas menerima kritik tetapi mengaitkan penyelidikan kasus korupsi yang dilakukan KPK dengan nuansa politik adalah sebuah sikap yang tidak bijaksana.
Keterlibatan SDA dalam tim sukses pasangan Calon Presiden-Calon Wakil Presiden Prabowo Subianto-Hatta Rajasa tidak hanya mencoreng citra koalisi yang dibentuk oleh pasangan tersebut, tetapi juga mencoreng nama baik bangsa. Berbagai kalangan masyarakat menilai bahwa komposisi koalisi yang dibentuk oleh pasangan tersebut memiliki cacat tersendiri. Sebut saja berbagai politisi kontroversial yang terlibat dalam koalisi Prabowo Subianto-Hatta Rajasa seperti Aburizal Bakrie dengan persoalan lumpur Lapindo, Fahri Hamzah yang menggagaskan pembubaran KPK, Akbar Tandjung yang tersandung kasus korupsi Bulog, MS Kaban yang sedang diselidiki keterlibatannya dalam kasus korupsi SKRT, serta Suswono yang sedang diselidiki keterlibatannya dalam kasus korupsi daging sapi impor. Meski demikian, tanpa ragu Prabowo Subianto menjanjikan beberapa posisi Menteri bagi mereka yang ikut terlibat dalam koalisi tersebut. Belum lagi kita mengupas catatan buruk yang dimiliki Prabowo Subianto sendiri. Sebagai kesimpulan, tentu saja persoalan tersebut membentuk pandangan negatif, bagaimana pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa bisa dipercaya oleh masyarakat dapat ikut membawa perubahan untuk bangsa ketika mereka yang dilibatkan dalam koalisi tersebut adalah mereka yang dinilai ‘bermasalah’? Mengapa Prabowo Subianto yang dikenal begitu tegas, gagah dan kritis ikut melibatkan mereka yang 'bermasalah' dalam koalisi tersebut?
