[caption caption="Jokowi-Rizal Ramli (Dok:Kompas.com)"][/caption] Kegaduhan kabinet kerja memang seolah tak ada habisnya. Tokoh yang menimbulkan kegaduhan ini pun sama. Iya, Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya, Rizal Ramli yang  kini resmi menjadi pencetus politik gaduh di Indonesia. Tampaknya bagi Rizal Ramli kegaduhan adalah salah satu hal terpenting yang harus ia lakukan yang tujuannya dianggap sebagai sosok yang paling berpengaruh di pemerintahan saat ini. Bukan tanpa alasan mengatakan demikian, karena pada faktanya hampir semua kegaduhan yang terjadi di internal kabinet kerja tak lain disebabkan oleh Rizal Ramli. Memang harus diakui keberadaan Rizal Ramli dalam kabinet kerja seolah bagaikan duri dalam daging yang sifatnya tidak mengenakkan bagi menteri-menteri lainnya karena sering diganggu dalam menjalankan program yang telah dijanjikan Jokowi.
Wajar saja jika Jokowi sama sekali tidak mengamini Rizal Ramli yang menginginkan agar kilang gas Blok Maasela dibangun di darat karena ajakan Rizal Ramli tersebut sesungguhnya malah akan menjadi sebuah jebakan bagi Jokowi. Membangun kilang gas Blok Masela di darat sebagaimana yang diusulkan Rizal Ramli membahwa resiko yang sangat besar,salah satunya mengurangi bagian penerimaan negara yang biayanya juga dibayar lagi oleh negara. Tak hanya itu, usulan Rizal ini juga mengurangi pajak dan bagi hasil dari pembangunan proyek tersebut. Terlebih lagi saat ini harga Migas dunia sedang tidak stabil, dan inilah yang jadi salah satu penyebab mengapa Jokowi tidak mengikuti arahan Rizal, yakni berpotensi membuat Jokowi masuk jebakan.
Karena mengurangi jatah negara yang telah dibayarkan negara yang harusnya bisa diterima lebih tapi bisa menjadi merosot penerimaannya, dan ini sesungguhnya harus bisa dipertanggungjawabkan secara hukum dan bisa menjadi masalah dikemudian hari. Itulah salah satu alasan utama mengapa Jokowi tak mengamini Rizal Ramli dan memarahinya. Sesungguhnya Jokowi pun sangat berhati-hati dalam memutuskan pembangunan Blok Masela di darat atau di laut. Karena baik di darat maupun di laut mengandung resiko yang sangat besar. Jika dilakukan di laut ini jelas hanya akan merusakak terumbu karang sekaligus merusakan pula ekosistem biota yang hidup di laut. Meskipun pembangunan kilang gas Blok Masela ibarat makan buah simalakama, tetapi diyakini Jokowi akan mengambil keputusan yang mementingkan bangsa dan negara terutama bagi kesejahteraan masyarakat di sekitar Blok Masela, Maluku.
Sejak kabinet kerja di isi Rizal Ramli berbagai macam kegaduhan pun sudah diciptakan Rizal Ramli. Jokowi pun berulang kali mencoba mengingatkan bahkan menertibkannya , Namun apa daya Jokowi pun tak berdaya dibuat Rizal Ramli. Rizal Ramli makin hari makin menunjukkan sikap yang sudah tidak sejalan lagi dengan Jokowi, salah satunya pergantian nomenklatur Kementrian Kemaritiman yang telah ditetapkan Jokowi dan diubah menjadi Kementrian Maritim dan Sumber Daya oleh Rizal Ramli tanpa adanya persetujuan Jokowi. Kini nomenklatur itu sudah digunakan oleh Rizal Ramli. Tentu gaya ugal-ugalan Rizal Ramli dalam mengendalikan sektor maritim ini hanya akan menimbulkan permasalahan yang tak kunjung usai karena hanya kegaduhan yang ditimbulkan.
Sikap keras kepala yang dilakukan Rizal Ramli yang tetap mengubah nomenklatur Kementrian yang dipimpinnya adalah sebuah bentuk melangkahi dan menghancurkan wibawa Jokowi sebagai Presiden. Hanya Rizal yang bisa melakukan ini. Bagaimana bisa seorang menteri yang diangkat dan diberhentikan Presiden seolah memiliki keberanian dan kewenangan yang luar biasa ketimbang Presiden. Tentu sikap atau kelakuan buruk Rizal Ramli ini menjadi tamparan keras bagi pemerintahan karena yang terjadi Rizal tidak menjalankan tugas utamanya yakni untuk mempercepat mengembalikan Indonesia sebagai poros maritim dunia melainkan yang hanya dilakukan Rizal Ramli saat ini tak lain hanyalah mencipatakan kegaduhan yang menimbulkan kesan negatif terhadap pemerintahan. Bukan hanya menjadi duri dalam daging, tetapi juga ibarat kerikil dalam sepatu, karena Rizal Ramli sukses menghambat terwujudnya Indonesia sebagai poros maritim dunia yang merupakan impian Jokowi.
Mengubah nomenklatur Kementrian adalah jalan yang rumit karena Presiden harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari DPR. Ini adalah proses mekanisme yang harusnya ditaati Rizal Ramli. Rizal harusnya sabar menunggu keputusan yang diambil oleh Jokowi mengenai perubahan nomenklatur Kementrian bukan justru bertindak melangkahi Jokowi dengan memutuskan sendiri mengubah nomenklatur yang sebelumnya telah ditentukan oleh Jokowi. Sejak awal diangkat menjadi Menko yang mengkoordinasikan soal maritim, berbagai keraguan memang telah muncul. Dimana saat itu Rizal Ramli bahkan dengan beraninya langsung menantang Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk berdebat di depan publik soal pembangunan PLTU 35.000 Mgw.
Dan akibat kelakuan buruk Rizal Ramli pulalah berbagai sindiran-sindiran kembali menghampiri Jokowi. Fadli Zon salah satu yang paling nyaring bersuara. Fadli Zon lagi-lagi menganggap kegaduhan ini tercipta akibat lemahnya leadership Jokowi. Namun sesungguhnya Fadli Zon  sudah salah besar dalam menilai Jokowi. Jokowi sesungguhnya sudah menunjukkan sikap yang sangat tegas dan paling tegasnya, bahkan hingga marah besar sekalipun. Namun lagi-lagi peringatan demi peringatan yang sudah disampaikan oleh Jokowi ternyata sama sekali tidak diamini oleh Rizal Ramli. Yang terjadi justru Rizal Ramli lebih memilih jalan sendiri-sendiri dan mengabaikan peringatan yang sudah seringkali disampaikan Jokowi. Tentu dengan melihat alasan itulah, maka bisa disimpulkan bahwa saat ini perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap apa yang selama ini yang telah dilakukan Rizal Ramli. Karena kelakuan buruk Rizal Ramli ini bisa berdampak buruk pada investasi dalam negeri.
Fadli Zon seharusnya tak perlu terlalu jauh mengurusi persoalan kegaduhan yang diciptakan Rizal Ramli ini, tetapi yang harusnya dilakukan oleh Fadli Zon adalah fokus dan berkonsentrasi untuk mengegolkan sejumlah RUU yang hingga kini masih tidak jelas nasibnya. DPR periode 2014-2019 ini adalah DPR dengan periode terburuk yang pernah tercatat dalam sejarah parlemen Indonesia. Ini bukan mengada-ada karena target ambisius parlemen soal RUU yang terjadi justru sebaliknya sangat minim RUU yang berhasil disahkan menjadi UU. Fadli Zon sudah seharusnya mengurangi sindiran-sindiran maupun nyanyian merdunya itu, karena sesungguhnya hal tersebut hanya malah membuat citra pemerintah, dalam hal ini termasuk pula DPR menjadi buruk.
Dan Fadli Zon juga harusnya sadar bahwa kegaduhan timbul, terutama soal Blok Masela ini tak lain karena DPR sama sekali tidak bersuara dan seolah abai terhadap proyek besar yang bisa membawa kesejahteraan masyarakat di Maluku. DPR tidak melaksanakan fungsinya yakni pengawasan yang harusnya dilakukan tampa diminta oleh Jokowi. Dengan demikian maka sumber masalah Blok Masela ini timbul karena DPR mengabaikan pengawasannya terhadap Blok Masela sehingga timbullah kegaduhan yang sengaja dilempar sana-sini oleh Rizal Ramli.
Tentu dengan dilempar sana-sini oleh Rizal Ramli, sekali lagi Rizal Ramli sukses mempertontonkan kepada seluruh rakyat Indonesia bahwa ia bisa melangkahi Jokowi. Melangkahi Jokowi disini juga tak lepas dari pernyataan Rizal yang menyebut bahwa Jokowi sudah setuju Blok Masela dibnagun di darat. Namun faktanya itu tidak benar sama sekali. Jokowi belum mengambil keputusan. Namun itula yang memang ingin dikejar Rizal Ramli membuat citra pemerintahan makin buruk. Maka tak ada pilihan lain lagi bagi Jokowi jika Rizal Ramli sudah tidak bisa lagi ditertibkan. Hanya ada satu jalan: Resuffle. Karena kegaduhan yang diciptakan Rizal ini menjadi bermasalah karena sengaja diumbar ke publik.
