Perang Dingin Jokowi vs Rizal Ramli, Rizal Ramli Menteri Gaduh, Kandaskan Impian Besar Jokowi, Bisa Terdepak

[caption caption="Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla (Dok: Kompas.com)"][/caption] Saat berkampanye pada Pilpres lalu, Presiden Jokowi berjanji akan mengembalikan kejayaan Indonesia yang sempat sirna akibat perkembangan zaman. Ya, Kejayaan maritim adalah salah satu program utama pemerintahan Jokowi. Dahulu kala pada masa kejayaan kerajaan Majapahit, Tarumanegara hingga Sriwijaya, Indonesia berjaya dalam sektor maritim. Tentu pada masa lampau itulah, nama Indonesia sudah dikenal oleh masyarakat internasional. Indonesia yang terdiri dari beribu-ribu pulau membuat Indonesia menjadi negara maritim yang paling berjaya saat itu. Kapal-kapal asing silih berganti melintasi perairan Indonesia yang menjadi pusat maritim dunia pada era kerajaan di Indonesia masih berjaya pada beberapa abd yang silam.

Sejak saat itulah, Indonesia makin dikenal oleh dunia internasional. Dan pada Pilpres 2014 lalu, Presiden Jokowi berjanji akan mengembalikan kejayaan maritim Indonesia di kancah internasional. Jokowi sangat optimis Indonesia akan kembali berjaya dan makin berjaya bilamana sektor maritim dibenahi secara menyeluruh. Karena sebelum Jokowi menjadi Presiden Republik Indonesia, praktis sektor yang pernah membuat Indonesia mendunia itu hampir tidak diperhatikan oleh pemerintahan-pemerintahan sebelumnya. Bagi Jokowi tak ada yang tidak mungkin. Indonesia adalah negara yang terdiri dari beribu-ribu pulau, dan garis pantai terpanjang di dunia.

Dan atas alasan itulah Jokowi yakin bahwa maritim Indonesia yang pernah berjaya pada masa kejayaan majapahit hingga Sriwijaya akan kembali terulang di masa kini. Kemudian itu merealisasikan janjinya tersebut Jokowi langsung membentuk Kementrian Koordinator Maritim yang fokus mengkoordinasikan sektor maritim dengan beberapa kementrian terkait, yang tak lain tujuannya adalah agar impian Jokowi agar Indonesia kembali berjaya di dunia internasional dari sektor maritim bisa kembali diwujudkan di masa kini. Jokowi tak permah main-main dengan keinginannya mengembalikan Indonesia ke kejayaan masa lalunya dalam hal ini sektor maritim, karena potensi maritim yang dimiliki Indonesia sungguhlah luar biasa jika itu sungguh-sungguh dimanfaatkan untuk perkembangan dan kemajuan bangsa Indonesia pasxa berakhirnya atau tumbangnya kerajaan Majapahit, Tarumanegara hingga Sriwijaya beberapa abad yang lampau.

Untuk dapat mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia tentunya Kementrian Maritim yang dibentuk oleh Jokowi itu harus fokus terhadap Kementrian yang memiliki keterkaitan dalam upayanya untuk mengembalikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Saat itu Menko Maritim Indriyono Soesilo sangat taat dan tunduk akan perintah Presiden sebagai kepala negara. Dan pada saat itu pula Indriyono Soesilo sama sekali tidak mengotak-atik nomenklatur Kementrian yang telah ditetapkan oleh Jokowi yakni Kementrian Koordinator Maritim. Fokusnya hanya satu yakni Jokowi menginginkan agar Kementrian Koordinator Maritim bisa mengembalikan kejayaan Indonesia beberapa abad lampau yakni Indonesia sebagai porois maritim dunia.

Namun setelah pos Kementrian Koordinator Maritim ditinggalkan Indriyono Soesilo dan digantikan Rizal Ramli semuanya menjadi kacau balau. Rizal Ramli bermanuver dan menganggu beberapa Kementrian yang sama sekali tak ada hubungan dengan Kementriannya. Hal inilah yang dapat membuyarkan impian Jokowi untuk mengembalikan Indonesia sebagai poros maritim dunia. Nomenklatur yang telah ditetapkan oleh Jokowi dengan gampanya diubah oleh Rizal Ramli menjadi Menteri Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Jelas saja tindakan Rizal Ramli ini bisa dipandang sebagai bentuk melawan keputusan Presiden yang telah memutuskan nomenklatur yang dibawahi Rizal Ramli adalah Kementrian Koordinator Maritim bukan Kementrian Koordinator Maritim dan Sumber Daya sebagaimana yang telah diubah Rizal Ramli tanpa sepengatuah Jokowi. Sungguh ini merupakan bentuk pembangkangan atas peraturan yang telah diputus oleh kepala negara.

Pembangkangan atau sikap melangkahi Jokowi yang dilakukan Rizal Ramli terlihat dari keputusan Rizal Ramli yang memasukan Kementrian Perumahan dibawah Kementrian Koordinator Maritim dan Sumber Daya. Jelas ini adalah sebuah keputusan yang keblinger yang pernah dilakukan oleh Rizal Ramli yang notabene adalah pembantu Presiden tetapi sangat berani melawan putusan Presiden Jokowi. Memasukan nomenklatur Kementrian Perumahan tidaklah tepat karena tak ada kaitannya sama sekali dengan tujuan utama sekaligus impian Jokowi untuk mengembalikan kejayaan Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Kementrian Perumahan sudah digabung dengan Kementrian Pekerjaan Umum, dan tentu keputusan keblinger Rizal Ramli ini sesungguhnya dapat mengakibatkan kekacauan pada Kementrian yang tak seharusnya berada dibawah Kementrian Maritim tetapi seolah dipaksa harus berada dibawah Kementrian Koodinator Maritim dan Sumber Daya. Rizal Ramli seharusnya fokus dengan impian Jokowi yakni membantu mempercepat mengembalikan kejayaan yang dahalu kalanya pernah membuat Indonesia sangat berjaya, yakni Indonesia sebagai poros maritim dunia.

Selain itu kedaguhan yang diciptakan Rizal Ramli dengan bergaduh dengan Sudirman Said juga tak lepas dari putusan keblinger Rizal Ramli yang mengubah sendiri nomenklatur Kementrian yang telah diputuskan Jokowi melalui Peraturan Presiden No 10/2015 tentang Kementrian Koordinator pada 23 Januari 2015 lalu. Rizal Ramli sebagai Menteri Koordinator sudah seharusnya membantu mengkoordinasikan soal pembangunan Blok Masela bukan justru menciptakan kegaduhan dengan menyerang-nyerang Sudirman Said lewat media sosial. Sebaiknya Rizal Ramli menyadari kelakuannya yang selalu menciptakan kegaduhan, karena kebiasaan membuat kegaduhan yang dicipkan Rizal Ramli sebenarnya telah membuat Jokowi risih dan marah besar, karena Rizal ditugaskan untuk mengembangkan sektor maritim bukan ditugaskan untuk membuat kegaduhan politik nasional. Masuknya Rizal Ramli dalam kabinet kerja seolah bagaikan duri dalam daging, karena Rizal Ramli selalu menganggu kecepatan kabinet kerja dalam menjalankan visi-misi yang telah dikampanyekan Jokowi pada kampanye Pilpres 2014 lalu.

Sesat pikir sekaligus keblingernya Rizal Ramli terlihat dari keputusannya yang memasukan nomenklatur Kementrian Perumahan. Pdahal Kementrian Perumahan sama sekali tidak memiliki kaitan dengan Kementrian yang dipimpin oleh Rizal Ramli. Rizal Ramli seharusnyua fokus memikirkan bagaimana cara-cara agar Indonesia bisa kembali menjadi poros maritim dunia. Rizal Ramli sudah seharusnya menghentikan kegaduhan yang selalu ia ciptakan, karena sesungguhnya kegaduhan dan sikap lancang Rizal Ramli yang tanpa izin Presiden Jokowi mengubah nomenklatur sudah bisa dianggap bentuk melangkahi Jokowi sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan di Republik Indonesia. Menteri diangkat dan diberhentikan Presiden dan oleh sebab itulah kelakuan Rizal Ramli sangat tidak pantas dan tidak etis karena sering mengumbar keributan di luar kabinet dan melangkahi Presiden Jokowi dalam hal perubahan nama nomenklatur Kementrian yang telah ditetapkan oleh Jokowi sebelumnya. Dan dengan demikian jika Rizal Ramli tidak mengubah kelakuannya, tetap hobbi membuat kegaduhan, maka impian Jokowi bisa sirna.