[caption caption="Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Luhut Binsar Panjaitan saat menggelar konfrensi pers terkait ikut tercatutnya namanya oleh Setya Novanto, Kemarin di Kantornya (Dok: Kompas.com)"][/caption]
Pernyataan bakal calon Presiden AS, Donald Trump awal September lalu yang menyebut bahwa, Setya Novanto adalah sosok terkuat dan paling terkenal di Indonesia makin menguat. Hal ini dibuktikan oleh ketidak berdayaan Presiden Jokowi, Menkpolhukam, Luhut Binsar Panjaitan, dan Wakil Presiden, Jusuf Kalla.
Ketiga bos istana ini seolah-olah tak mampu dan tak berdaya dalam menghadapi kuatnya dominasi Setya Novanto yang didukung dan dibekingi oleh mafia-mafia yang kini semakin merangkul erat Setya Novanto pasca terbongkarnya, Novanto yang merupakan pencatut nama Jokowi-JK-Luhut Binsar Panjaitan.
Proses hukum terhadap Setya Novanto harus tetap dilanjutkan, dan untuk melanjutkan proses hukum tersebut, dibutuhkan pengaduan dari pihak-pihak yang merasa dirugikan atas tindakan Novanto yang menyeret-nyeret nama Jokowi-JK-Luhut Binsar dalam perpanjangan kontrak karya Freeport.
Tanpa adanya pengaduan terhadap Novanto, Maka tak mungkin kasus ini bisa berlanjut ke ranah hukum. Apalagi sebelumnya Wakil Ketua Mahkamah Kehormatan Dewan, Junimart Girsang menyebut bahwa sejak menangani kasus ini pihaknya mendapatkan ancaman-ancaman dari pihak lain. Hal ini mengindikasikan bahwa, Novanto akan kembali lolos dari sanksi berat yang dapat dijatuhkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan.
Berkaca dari kasus sebelumnya, yakni pertemuan Setya Novanto dengan bakal calon Presiden AS, Donald Trump dalam acara kampanyenya awal September lalu, Mahkamah Kehormatan Dewan pun bahkan tidak pernah dianggap oleh Novanto, hal ini tercermin dari panggilan sebanyak tiga kali yang dilayangkan oleh Mahkamah Kehormatan Dewan pada Novanto.
Dan terbukti, Novanto tidak pernah menggubris panggilan Mahkamah Kehormatan Dewan tersebut. Bahkan sanksi yang dijatuhkan pun sangat ringan, yakni berupa teguran. Salah besar menjatuhkan sanksi ringan berupa teguran terhadap Novanto yang sudah merendahkan bahkan menjatuhkan harkat dan martabat bangsa Indonesia di mata Amerika Serikat.
Berkaca dari kasus tersebut, Jeruk makan jeruk. Rasanya sangat tidak mungkin atau bahkan mustahil Mahkamah Kehormatan Dewan berani menjatuhkan sanksi terberat terhadap Novanto yang terbukti mencatut nama Jokowi-JK-Luhut dalam upayanya untuk memuluskan perpanjangan kontrak Freeport sebelum 2019.
Apalagi diketahui bahwa, Saat ini dua pimpinan DPR lainnya, Fadli Zon dan Fahri Hamzah pun membela habis-habisan sang bosnya tersebut. Bukan hanya tu saja, Kekuatan Koalisi Merah Putih dalam Mahkamah Kehormatan Dewan menjadi alasan mengapa lembaga yang dibentuk untuk mengawasi serta memberikan sanksi etik terhadap anggotanya yang melanggar etik tersebut menjadi mandul, dan tidak berdaya menghadapi kekuatan Novanto yang didukung oleh banyak pihak.
Namun ketidaktegasan Jokowi-JK-Luhut dalam mengambil sikap terkait namanya yang diseret-seret Novanto dalam perpanjangan kontrak Freeport, dimana Novanto menyebut bahwa saham 20% akan dierikan pada Jokowi-JK, Yakni Jokowi 11% dan JK%, serta Luhut yang disebutkan oleh Novanto sebagai pihak yang meminta jatah saham, dan tidak berani berkutik mengindikasikan bahwa saat ini Jokowi sedang mengalami penyanderaan politik yang amat luar biasa dan sangat kejam.
Dampak yang sangat fatal adalah bahwa akibat ketidaktegasan Jokowi-JK-Luhut dalam mengambil sikap terkait namanya yang dicatut oleh Novanto dalam perbincangannya yang terkuak tersebut, adalah hilangnya kepercayaan amasyarakat terhadap ketiganya. Terutama Jokowi-JK. Hal ini Mengindikasikan bahwa saat ini Novanto yang memiliki kekuatan besar tersebut berhasil membungkam sekaligus membuat Jokowi-JK-Luhut tidak berkutik.
