Kursi Menteri Milik Siapa?

Sementara itu dari elite parpol nama Syahrul Yasin Limpo dan Ida Fauziyah. Namun, pertanyaan besar disematkan kepada Prabowo yang akan menjadi calon Menhan. Hal ini akan banyak memicu kontroversi dan perdebatan. Kerap kali melakukan blunder politik sejak masa kampanye dan setelah masa kampanye, tetapi kepercayaan Jokowi terletak kepada relasi yang hangat sebagai kawan politik. 

Alih-alih, Jokowi seakan ingin membuat sebuah gebrakan baru namun bisa juga menjadi isu tidak sedap bagi publik. Sebelumnya, publik sudah melihat pertarungan pilpres yang berlangsung panas. Indikasi ini seharusnya menjadi pertimbangan politis Jokowi untuk kembali mengkalkulasi untung-rugi yang akan diperoleh ketika melakukan sebuah keputusan politik. 

Langkah ini akan menjadi titik balik dimana Jokowi sedang memainkan kartunya untuk menguji kapasitas politik Prabowo ditengah carut-marut politik dinegeri ini. Strategi politik yang dpilih Jokowi sedikit berbeda dengan permintaan partai pendukungnya. 

Contohnya saja, PDIP melalui Megawati Soekarnoputri yang menuturkan beberapa waktu lalu melalui pidatonya untuk memberikan jatah menteri terbanyak. Nyatanya, kabinet akan diisi oleh kebanyakan kalangan profesional dan sejumlah koalisi partai.

Peran Menteri

Visi dan misi Presiden harus berjalan beriringan dengan ritme menteri yang bekerja. Ketika menteri tidak fokus kepada tugasnya maka akan menjadi kontraproduktif. Hal ini perlu dipikirkan jangan sampai ada loyalitas yang berlebihan terhadap partai pendukung sehingga menganggu kinerja para menteri dalam menentukan kebijakan. 

Peran sentral Presiden untuk mengatur para menteri menjadi persoalan yang cukup serius sehingga tidak ada suara terbelah di kabinet. Sementara, menteri harus sering berkoordinasi dan berkomunikasi terkait kebijakan yang diambil sehingga tidak ada kejadian menteri membuat gaduh terhadap persepsi publik. 

Kerjasama lintas sektoral juga tidak kalah penting apalagi menteri yang berkaitan langsung dengan koordinator seperti menteri dibidang perekonomian yang akan bekerjasama dengan menteri keuangan, menteri UMKM, dan menteri BUMN. Prioritas pembangunan menjadi isu penting bagi pemerintahan Jokowi-Ma'ruf terutama pengembangan SDM dan infrastruktur yang tetap dikedepankan. 

Persoalan tersebut menakar kepada pidato kabinet Jokowi tentang peran menteri yang akan dicopot jika tidak bekerja maksimal menjadi sinyal kencang bahwa menteri kabinet kerja jilid II wajib mempunyai adaptasi yang cepat untuk melakukan berbagai transformasi kebijakan.