Ribut-ribut tentang siapa pemimpin berikut di suatu daerah seringkali terjadi menjelang periode suatu kepala daerah akan berakhir. Sebelum ada kepastian perang terbuka perebutan kekuasaan, desas-desus figur calon pemimpin acapkali sudah beredar di kalangan masyarakat. Apakah petahana akan maju lagi dan membawa perubahan, ataukah akan ada pemimpin baru yang akan memimpin lima tahun mendatang.
Pada level akar rumput, pembicaraan tentang siapa yang akan kembali merebut kekuasaan biasa terjadi di mana saja dan kapan saja. Di warung kopi, di terminal bus, di pelabuhan, bandara, di tempat pesta dan bahkan di depan rumah ibadah selepas shalat atau perayaan ekaristi. Hal ini lumrah dan bisa dipastikan hampir terjadi di semua wilayah.
Dalam konteks lokal, politik memang tak lebih dari upaya merebut kekuasaan; menjadi bupati dan wakil bupati dengan tameng membawa masyarakat pada kesejahteraan. Politik dan juga politisi memang banyak akal. Pada masa-masa ini, berbeda dengan pembicaraan politik di level akar rumput, para politisi dan elit-elit politik akan menjadi makhluk yang super sibuk siang dan malam. Mereka cepat-cepat mencari kader, melakukan survei, mendekteksi elektabilitas figur, melakukan lobi politik, dan yang paling terakhir namun penting adalah menginventarisasi sumber dana politik. Di dalam kepala politisi, logika kerjanya memang sering terbalik seperti ini. Saya kemudian menyebut logika kerja politik seperti ini sebagai politik aksesibilitas.
Pertanyaan yang paling mendasar adalah hasrat apa yang mendorong orang-orang ingin menjadi bupati dan wakil bupati?
Pertanyaan ini sederhana tapi justru jadi persoalan karena pada akhirnya kita harus mengindentifikasi motivasi atau hasrat seseorang ingin menjadi kepala daerah sampai ke relung hatinya yang paling dalam. Kenapa hal ini penting? Karena pada prinsipnya warga harus tahu, aspek mana yang mendahului hasrat berkuasanya: ingin menjadi bupati dan atau wakil bupati karena punya program pada kesejahteraan masyarakat mendahului kerja politik aksesibilitas atau politik aksesibilitas mendahului program pada kesejahteraan masyarakat. Menguji motivasi dan hasrat seseorang ingin menjadi bupati dan wakil bupati tidak bisa dilakukan pada saat ia berkampanye atau saat dia melakukan deklarasi. Sebab di sana ada banyak muslihat yang sistematis. Dia hanya bisa diuji di ruang publik dengan metode akademis ilmiah.
Sebagaimana politik aksesibilitas tadi, kebanyakan orang bisa jadi bupati dan wakil bupati karena dia setidaknya punya akses terhadap kekuasaan, akses terhadap partai politik, akses terhadap massa, dan akses terhadap uang. Aksesibilitas ini syarat mutlak sekaligus penting, bukannya tidak penting. Akan tetapi ini mengandung masalah karena setelah semua akses ini terpenuhi barulah seorang kandidat kepala daerah mulai membayangkan apa yang mau dikerjakan jika nanti betul-betul terpilih sebagai bupati dan wakil bupati. Dorongan atau hasratnya berkuasa seperti ini tidak murni dan karena itu akan jadi racun. Hasrat pemimpin yang murni harus lahir dari keresahan sosial, kepekaan yang tajam terhadap permasalahan warga dan atas dasar itu ada kajian yang teruji sebagai solusi.
Jika demikian, ditempa oleh kondisi sosial dalam waktu yang lama, menjadikan seorang calon pemimpin dekat dengan persoalan mendasar warga. Dia tidak datang dari negeri antah berantah setiap akhir lima tahunan. Oleh karen itu, faktor intimitas dengan w ilayah daerahnya jadi sebuah keniscayaan yang tidak bisa ditawar.
Sayangnya, kondisi ideal semacam ini susah terwujud selama praktik kotor dalam budaya politik elit masih terjadi. Akses terhadap uang, kekuasaan, partai politik dan uang selalu dibayangkan mendahului apa yang harus dilakukan untuk membuat warga jadi sejahtera. Bukan sebaliknya.
Tidak heran kalau kita sering mendengar orang menyebut, 'dia punya uang berapa kalau mau maju' atau 'dia maju lewat partai apa'. Jadi seolah narasi yang selalu dibangun adalah narasi akses dan bukan narasi pada solusi-solusi konkret mengeluarkan warga dari gerbang kemelaratan dan kemiskinan.
Sekali lagi, budaya politik elit yang di dalamnya tentu partai politik sebagai ujung tombak harus bertanggungjawab terhadap pola pikir terbalik seperti ini. Jika dorongan atau hasrat seorang calon kepala daerah untuk berkuasa masih didominasi oleh kerja politik aksesibilitas maka sampai kapan pun dan siapa pun pemimpinnya, bibit-bibit kehancuran itu tumbuh di dalam dirinya sendiri dan yang warga kecap hanya deretan-deretan janji manis belaka.
