Kendati sudah banyak pelaku-pelaku makar di negeri ini harus menjalani sebagian masa hidupnya di bui, namun hal itu sepertinya tidak membuat kelompok lainnya kapok. Lihatlah misalnya Forkorus Yaboisembut dan empat rekannya yang baru dua pekan lalu divonis hukuman tiga tahun penjara oleh Pengadilan Negeri Jayapura, Papua, karena mendeklarasikan ‘negara’ federasi republik Papua barat. Namun, kelompok lainnya yang juga mencita-citakan Papua menjadi negara sendiri lepas dari NKRI, seperti Buchtar Tabuni, Mako Tabuni, dan Pdt. Socratez Sofyan Yoman masih tetap beraktivitas bebas dengan demo-demo menuntut referendum.
Meniru Modus Papua
Model penanganan yang terkesan tidak tegas seperti inilah (yang satu dihukum, yang lainnya dibiarkan, padahal motivasinya sama) yang kemudian memicu kelompok aktivis di Pulau Timor (Provinsi Nusa Tenggara Timur) meniru modus aktivitas Papua merdeka.
Pada tanggal 27 Maret 2012 di Hotel Livero, Kefamenanu Kab. Timor Tengah Utara (TTU), Prov. NTT berlansung seminar sehari dengan tema “Peningkatan Nilai-Nilai Empat Pilar Kebangsaan Untuk Mempertahankan NKRI di Wilayah Perbatasan RI-RDTL”. Penyelenggara seminar itu adalah Serikat Rakyat Miskin Indonesia (SRMI) Kab. TTU, menghadirkan tiga orang pemateri, yaitu Asisten I Setda TTU Yohanes Bani, Komandan Distrik Militer 1618 TTU Letkol Arm Eusebio Hornai Rebelo dan Pater Paul Wain. Pesertanya adalah pengurus ormas-ormas dari wilayah itu. Salah seorang peserta yang berasal dari Himpunan Mahasiswa Belu mengatakan negara Timor Raya akan muncul kalau pemerintah pusat bersikap diskriminasi dalam hal perhatian, khususnya terhadap kaum minoritas (agama).Selain itu menurutnya pembangunan hanya di daerah Jawa sedangkan untuk Indonesia Timur sering diabaikan.
http://regional.kompas.com/read/2012/03/27/21334336/Isu.Negara.Timor.Raya.Kembali.Mencuat
Kilas Balik
Wacana ‘Negara’ Timor Raya (NTR) memang tidak ujug-ujug muncul. Pertama kali istilah ‘Negara Timor Raya’ muncul ke permukaan sekitar tahun 2001. Ketika itu di wilayah Timor bagian Barat (dari Kab. Belu sampai Kupang) dipenuhi puluhan ribu pengungsi dari Timor Leste sebagai dampak dari kekalahan Indonesia dalam referendum di Timor Timur tanggal 30 Agustus 1999.
Kelompok pengungsi (tokoh warga Timor Timur) yang kecewa atas hasil referendum yang katanya penuh dengan rekayasa pihak Australia itu, kemudian memunculkan gagasan untuk mendirikan NTR di wilayah Timor bagian barat. Basis perjuangan mereka adalah di wilayah Betun, Kecamatan Malaka Barat (selatan kabupaten Belu) dan di wilayah Kab. TTU. Dikhabarkan bahwa mereka berhasil mempengaruhi tokoh-tokoh masyarakat adat (para Sonaf) di Kab. Belu dan TTU serta TTS untuk mendukung berdirinya NTR tersebut.
Tahun 2006, isu NTR kembali muncul ke permukaan atas dasar laporan Ketua DPRD Kab. TTU kepada DPRD NTT bahwa di wilayah TTU ada aktivitas sekelompok tokoh eks Timtim dan para Sonaf di wilayah itu untuk membentuk NTR.
Pius Rengka (Anggota DPRD NTT saat itu) kemudian mendesak aparat keamanan dan Pemprov NTT untuk segera menyikapi laporan tersebut. Danrem Wirasakti/Kupang Kol. Moesanip (waktu itu) mengatakan pihaknya juga mencium fenomena itu. Jika para penggagasnya mendeklarasikan NTR maka mereka akan berhadapan dengan TNI. Demikian sikap tegas Moesanip.
